BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ada 11 Ribu Aduan, Menteri Desa Lakukan Pengawasan dan Cegah Penyelewengan Dana Desa

Pemerintah menambah jumlah dana desa untuk masing-masing desa pada tahun 2018. Pemerintah pun akan memperketat pengawasan penggunaan dana desa. Pengawasan ini k...

Rabu, 22 November 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Pemerintah menambah jumlah dana desa untuk masing-masing desa pada tahun 2018. Pemerintah pun akan memperketat pengawasan penggunaan dana desa."

🗓️ Dipublikasikan pada 21 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Pemerintah menambah jumlah dana desa untuk masing-masing desa pada tahun 2018. Pemerintah pun akan memperketat pengawasan penggunaan dana desa. Pengawasan ini karena banyak ditemukan penyelewengan penggunaan dan desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyampaikan dalam empat bulan terakhir Kementerian Desa telah menerima 11.000 aduan terkait penggunaan dana desa.

Kementerian yang dipimpinnya juga menerima masukan agar penyerapan dana desa lebih optimal.

“Masukan itu kami bawa ke Istana guna memecahkan persoalan,” ungkap Eko, Selasa (21/11/17).

Eko mengungkapkan dari 11.000 aduan dugaan penyelewengan dana desa yang masuk di kementerian, sebanyak 300 kasus telah dibawa ke ranah hukum. Meski demikian, Eko menyatakan ke depannya pemerintah akan lebih mengandalkan pencegahan dibandingkan penindakan.

Kementerian Desa bersama aparat kepolisian akan melakukan pengawasan dan langkah preventif di wilayah potensial penyelewengan.

“Kami melakukan random audit, sehingga tidak menunggu kejadian baru bertindak dan melakukannya bersama kepolisian secara lebih masif,” paparnya.

Selanjutnya, pemerintah juga akan mengkaji perencanaan hingga pelaksanaan dana desa. Eko mengancam akan memecat atau memidanakan orang yang menyelewengkan dana desa.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan