JAKARTA, Bernas.id – Pemerintah terus mendorong keberadaan anak jalanan dengan mengembalikan mereka ke orang tua atau keluarganya, serta kembali bersekolah demi mendapatkan dukungan sosial dan ekonomi.
Menurut Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Marjuki, langkah ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan anak jalanan itu direalisasikan melalui Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017.
?Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bebas Anak jalanan 2017 itu merupakan implementasi dari Program Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017,? kata Marjuki dalam situs resmi Kemensos.
Dirinya menilai kegiatan tersebut akan secara terus menerus diintensifkan sehingga anak jalanan tidak lagi beraktifitas di jalanan, dan harus kembali ke komunitasnya yaitu bersama orang tua dan keluarga serta kembali ke sekolah. Hal ini sejalan dengan keberhasilan Program Menuju Indonesia Bebas Anak Jalan itu berkat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menangani anak jalanan.
?Saat ini program tersebut berkembang menuju ke arah yang sangat baik, terbukti banyak daerah yang membuat regulasi terkait penanganannya seperti, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,? tutur Marjuki.
Kementerian Sosial sendiri telah mencanangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dan Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan. Dimana PP tersebut menekankan pada pengasuhan anak yang berbasis keluarga dengan sasaran utama peraturan ini adalah anak-anak yang diasuh oleh keluarga intinya.
Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kemensos, jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia pada 2006 mencapai 232.894 anak, namun sampai Agustus 2017 populasinya cenderung menurun menjadi 16.290 anak yang tersebar di 21 provinsi.