BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ketua MPR: Sebagai Teman, Pokoknya Setya Novanto Ikutilah Proses Hukum

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan mengingatkan agar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto bisa mengikuti proses hukum...

Senin, 20 November 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 19 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

LAMPUNG, Bernas.id ? Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan mengingatkan agar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto bisa mengikuti proses hukum kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

“Pokoknya saya minta Pak Novanto, sebagai teman ikutilah proses hukum, dan itu kan yang disampaikan pak Novanto juga,” terang Zulkifli Hasan, disela kegiatan sosialisasi empat pilar, di Tanggamus, Lampung, Senin (20/11/17).

Namun, ia enggan mengomentari rencana kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi yang akan melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan HAM internasional. Zulkifli mengaku tidak mengerti soal hukum.

Ia hanya menyampaikan bahwa saat ini citra DPR RI sebagai sebuah institusi sudah hancur. Hancurnya citra DPR RI disebabkan semua pihak, baik kasus Setya  Novanto, maupun perilaku orang-orang yang turut menjelek-jelekkan DPR sebagai sebuah lembaga.

Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pihak tetap menjaga nama baik dan kewibawaan lembaga negara.

Sebab kewibawaan lembaga negara sangat penting dan erat kaitannya dengan ketahanan suatu negara.

“Kalau wibawa lembaga negara, ya MPR/DPR/DPD, lembaga kepresidenan, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain itu jatuh, rusak, orang tidak akan hormat lagi. Itu bahaya juga, bisa mengganggu ketahanan nasional,” ujar Zulkifli Hasan.

Sementara, Setya Novanto sudah dipindahkan dari RSCM Kencana ke gedung KPK pada Minggu (19/11/17). Ia langsung menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Selanjtnya, ia ditahan KPK hingga 6 Desember 2017.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan