YOGYAKARTA, Bernas.id – Pihak Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pada tahun 2018 mendatang akan ada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk membantu kebutuhan sehari-hari.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dengan jumlah tersebut maka kondisi ini mengalami hasil positif dimana jumlah penerimanya semakin menurun 5,5 juta keluarga dan mereka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, hal ini karena ada penggabungan sejumlah program bantuan dari pemerintah.
?Bantuan sosial yang digabung adalah Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan subsidi LPG 3 kg,? kata Khofifah di Yogyakarta.
Dengan kondisi inilah, Kemensos meminta pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan data KPM di wilayah masing-masing agar warga bisa mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mulai dibagi pada Mei 2018.
Sebagai persiapannya, pihak pemerintah daerah akan diberi waktu untuk pembaruan data hingga Desember 2017, sehingga sebanyak 5,5 juta KPM yang tidak masuk dalam data pemerintah pusat akan menjadi tanggung jawab pemda untuk dianggarkan di APBD.
?Selain penggabungan, pemerintah pusat juga mengurangi komoditas bantuan pangan nontunai. Jika sebelumnya ada empat item, tahun depan hanya dua item yaitu beras dan telur. Sedangkan minyak goreng dan gula dihilangkan,? lanjut Khofifah.
Langkah ini dilakukan Kemensos sesuai amanat Undang-undang (UU) 13 Tahun 2011, Tentang Penanganan Fakir Miskin yang mengatur bahwa pemuktahiran data dilakukan bersama masyarakat secara proaktif dengan melapor ke desa dan kelurahan.
?Jadi data yang kami dapatkan, akan dibahas dan diputuskan dalam musyawarah desa atau musyawarah kelurahan dan diteruskan ke camat, bupati, dan walikota.
Pemuktahiran data ini mempertepat sasaran dan hasilnya signifikan pada penurunan kemiskinan dan rasio gini.
Setiap daerah kami minta proaktif melakukan pengecekan dan pembaruan data lewat sistem informasi dan konfirmasi data (siskada) yang sudah tersedia,? kata dia.
Nantinya, untuk Yogyakarta sendiri akan ada 29.000 keluarga penerima bansos baru pada 2018 dengan penambahan terbanyak di Kabupaten Bantul yakni 10.600 keluarga. Untuk itu, akan ada tambahan pendamping 76 orang.