JAKARTA, Bernas.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan, Pemerintah Indonesia memberikan pengelolaan dan hak akses kepada masyarakat lokal. Setidaknya sebanyak 12,7 juta hektar lahan hutan dalam berbagai kategori, seperti lahan hutan yang terdegradasi sampai yang dihuni penduduk asli. Semua menggunakan hutan sebagai penghidupan mereka.
Inti Perhutanan Sosial adalah memberikan akses bagi orang bekerja secara legal di lahan hutan negara. Namun tidak untuk kepemilikan tanah.
“Pemerintah Indonesia memiliki program reforma agraria seluas 9 juta hektar, terdiri dari 3,9 juta hektar sertifikasi lahan masyarakat, 0,6 juta hektar sertifikasi lahan transmigrasi, dan 4,5 juta hektar sebagai redistribusi lahan, lokasi transmigrasi, serta lahan hutan yang terdegradasi,” kata Siti dalam rilisnya, Rabu (15/11/2017).
- Baca juga: Kementerian Hukum Kebut Tiga Pesepakbola Emil Dean Joey Segera Berpaspor Indonesia
- Baca juga: Luuk de Jong, Striker Dadakan Barcelona Berpaspor Belanda
Meningkatnya kebutuhan pangan di Indonesia dan tekanan terhadap sumber daya hutan, merupakan tantangan untuk menyusun strategi pembangunan dalam mengelola sumber daya hutan dan lahan secara berkelanjutan. Sekaligus mencapai tujuan pembangunan negara.
“Kementerian LHK bekerjasama Kementerian Pertanian, kemitraan perusahaan atau unit koperasi, dengan model PAJALE (padi sawah, jagung dan kedelai serta perkebunan tebu dan peternakan), dan lokus kegiatan berada di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),” jelas Siti saat menghadiri High Lebel Roundtable for Climate Actions for Zero Hunger (SDG2) COP 23 U FCCC di Bonn, Jerman, Selasa (14/11/2017).
Program Kehutanan Sosial memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya hutan oleh masyarakat setempat.
Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung berupa hasil hutan, dan manfaat tidak langsung sebagai sistem mata pencaharian (agroforestry, agro-sylvopasture, dan agro-silvo-fishery).
Siti membeberkan Indonesia memiliki aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berupa Progran Kampung Iklim (Proklim), yang mengintroduksi budaya hidup ramah lingkungan kepada masyarakat desa, sehingga dihasilkan emisi yang rendah. Program pengembangan ramah lingkungan ini antara lain berupa, taman bio-pharmacy, pertanian organik perkotaan terpadu, penggunaan biogas, fasilitas pengolahan limbah masyarakat, dan skema mikrohidro.
“Pengelolaan hutan lestari tidak hanya jargon, tapi juga kenyataan yang dapat diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat dalam menghadapi banyak tantangan, termasuk tantangan terkait dengan perubahan iklim, tegas Siti Nurbaya.
Antusiasme ini disambut baik oleh Direktur Jenderal UN-FAO, Jose Graziano da Silva, yang menyatakan bahwa sudah saatnya para negara melakukan aksi nyata bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Selain Menteri LHK Siti Nurbaya, turut hadir sebagai narasumber, dalam pertemuan yang mengambil tema Climate, Food and Livelihoods Indonesias Challenges ini, yaitu Menteri Perikanan Negara Republik Fiji, Semi Koroilavesau, dan Perdana Menteri Negara Tuvalu, Enele Sopoaga.