BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

PROPERTI

Pemilik Apartemen Sulit Dapatkan SHM, Pemprov DKI Didorong Terbitkan Pergub

Pemilik apartemen atau rumah susun selama ini kesulitan dalam mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM), terkait kepemilikan huniannya. Pasalnya, dalam mengurus keper...

Selasa, 7 November 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Pemilik apartemen atau rumah susun selama ini kesulitan dalam mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM), terkait kepemilikan huniannya."

🗓️ Dipublikasikan pada 6 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita properti terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Pemilik apartemen atau rumah susun selama ini kesulitan dalam mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM), terkait kepemilikan huniannya. Pasalnya, dalam mengurus keperluan tersebut dianggap rumit dan memakan waktu yang cukup lama.

Dengan adanya kepemimpinan baru di DKI Jakarta, yakni Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno (Anies-Sandi) diyakini dalam waktu dekat dapat menerbitkan peraturan gubernur (pergub) untuk mengatur pengelolaan rumah susun (rusun) atau apartemen di Jakarta.

Dengan demikian, diharapkan dengan adanya Pergub Pengelolaan Apartemen, maka proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) bagi yang tinggal di apartemen yang selama ini rumit dan memakan waktu sangat lama dapat lebih mudah dan cepat. 

Kondisi yang berlarut ini diakui kerap menimbulkan konflik, dan jika terus dibiarkan akan mengganggu iklim pertumbuhan hunian vertikal yang menjadi pilihan paling masuk akal bagi masyarakat Ibu Kota.

?Saya optimistis dengan latar belakang keduanya, Pergub yang disusun untuk aturan teknis terkait UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang pengelolaan rusun yang ditunggu banyak stakeholder hunian vertikal akan segera diselesaikan,? ungkap Jeffry Yamin, selakuMarketing Director Green Pramuka City dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Jeffry menuturkan, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang memiliki perhatian besar terhadap penyediaan hunian terjangkau, maka draft pergub yang sudah sempat disusun Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono dapat segera diselesaikan.

Sebelumnya, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sudah sempat mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan bagi penyusunan pergub guna mengisi kekosongan aturan tentang pengelolaan rusun tersebut.

?Kita semua paham, belum keluar aturan teknis berupa peraturan pemerintah (PP), permen, atau lainnya menimbulkan banyak masalah di lapangan yang berujung sengketa. Pergub ini juga akan menjadi payung pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS),? ungkapnya.

Jeffry mencatat saat itu Pemprov DKI sudah meminta masukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, asosiasi pengembang (REI dan Apersi), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ombudsman, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

?Saat itu ide Pak Sumarsono adalah dengan dikeluarkannya Pergub maka dapat menjadi diskresi dari Pemprov DKI bagi pengelola apartemen atau rumah susun di Jakarta sebelum terbit PP turunan UU No. 20 Tahun 2011,? jelas Jeffry.

Lebih lanjut Jeffry mengatakan, saat ini pengembang harus mengajukan akte pertelaan dan pemisahan terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum mengajukan SHM.

Sedangkan akte pertelaan dan pemisahan bisa diajukan setelah semua pembangunan apartemen selesai dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta. 

Padahal dengan konsep super blok yang bersifat pembangunan bertumbuh sesuai konsep one stop living dan kini menjadi tren di kota-kota besar maka proses tersebut tentu akan sangat panjang mengingat pembangunan super blok berlangsung tahap demi tahap.

?Pengembang, pengelola dan pemilik unit tentu sangat berharap kepada Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dapat memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang telah terjadi enam tahun terakhir,? tutupnya.

Tag:#shm apartemen#pemprov dki#pergub dki#sertifikat hak milik#rumah susun#properti jakarta

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita PropertiPilar Bisnis