JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak dan masyarakat untuk mengantisipasi berita bohong (hoaks) dan isu SARA pada Pilkada Serentak 2018 mendatang.
“Petakan secara detail wilayah-wilayah yang media sosialnya berperan aktif dan jumlahnya banyak,” ungkap Mendagri Tjahjo di Jakarta, Sabtu (14/10/17).
Pihaknya meminta agar pemerintah daerah ikut bersinergi dengan para ahli IT untuk memblokir media abal-abal yang sering menebar hoaks dan isu SARA.
“Mendorong pemda untuk mengalokasikan dukungan dana yang proporsional, untuk sosialisasi Pilkada yang bermartabat,” tegasnya.
Baca Juga Presiden Jokowi: Minta Polri Netral di Pilkada 2018 dan Loyal Terhadap Negara
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga meminta para calon kepala daerah untuk mempublikasikan gagasannya melalui media dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ada. Para tokoh-tokoh masyarakat juga dirangkul agar menjaga keamanan selama Pilkada. Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta bersikap netral.
Mendagri juga meminta harus ada sanksi yang nyata terhadap ASN yang tidak netral di Pilkada Serentak.
“Ini sebagai shock therapy bagi ASN lainnya,” tandasnya.