BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pansus Angket: KPK Jangan Sok Hebat Sendiri, Perlu Dukungan Ini

Wakil Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR RI, Eddy Kusuma Wijaya menilai KPK tidak bisa sendirian memberantas korupsi melainkan be...

Selasa, 10 Oktober 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 9 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR RI, Eddy Kusuma Wijaya menilai KPK tidak bisa sendirian memberantas korupsi melainkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Pihaknya menyatakan korupsi di Indonesia sudah sangat masif, terstruktur, dan sistematis sehingga diperlukan sistem pemberantasan yang juga masif.

“KPK jangan sok hebat sendiri, jangan sok jago sendiri. Tidak mungkin korupsi di Indonesia ini akan bisa ditanggulangi oleh KPK sendiri tanpa koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya,” tegas Eddy melalui pesan singkat, Selasa (10/10/17).

Menurutnya, KPK perlu bekerjasama dengan lembaga DPR. Ia menilai dukungan untuk KPK saat ini hanya berasal dari LSM.

KPK, kata Eddy, perlu dukungan politis. Bentuk dukungan politis tersebut, menurut dia, melalui undang-undang terkait.

Pernyataan ini sekaligus merespons pernyataan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif yang berharap tak ada revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Lebih penting lagi (jika) ada dukungan secara politis oleh DPR dan pemerintah dalam hal penguatan melalui UU,” kata Eddy.

Jika kerja sama dengan institusi lain terbina dengan baik, maka KPK akan menjadi lembaga yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Eddy menilai KPK masih lemah dalam hal pemberantasan korupsi terutama pada kasus-kasus besar.

Menurutnya, KPK hanya mampu membongkar kasus “recehan” dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). Operasi tersebut dinilainya terkesan tebang pilih dan bermuatan politis.

Sebelumnya, Laode menyampaikan yang harus diubah adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Kelembagaan KPK itu oleh review-nya dianggap best practices di dunia. Jadi yang diubah jangan Undang-Undang KPK, tapi Undang-Undang Tipikornya.

Jadi mana yang gatal, mana yang digaruk, ini beda,” kata Laode dalam jumpa pers bersama delegasi UNCAC di Hotel Four Points, Jakarta, Senin (9/10/17).

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan