JAKARTA, Bernas.id ? Rumah layak huni adalah impian setiap orang. Meski, sudah berada di perumahan ada yang kualitasnya mengecewakan. Pemerintah pun tengah menyiapkan standar layak huni rumah bersubsidi bagi masyarakat dengan penghasilan rendah (MBR).
Meski rumah itu subsidi tetapi tak mengecewakan penghuninya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang membahas Kepmen Kimpraswil Nomor 403 Tahun 2002 yang mengatur pedoman umum membangun rumah sederhana sehat. Pembahasan standar layak huni ini dibahas bersama bank penyalur subsidi dan pengembang.
“Kementerian PUPR sebagai regulator bertanggung jawab memastikan kualitas perumahan bersubsidi karena ada uang rakyat yang digunakan di sana. Tetapi saya juga harus pastikan aturan ini bisa diimplementasikan, untuk itu dibutuhkan diskusi yang matang dengan melibatkan semua pihak,” ungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (30/9/17).
Baca Juga Pengembang Wajib Perhatikan Ini Kalau Tak Mau Di-'blacklist'
Menteri Basuki mengungkapkan pemerintah tak hanya sekadar menyediakan rumah murah bagi rakyat tetapi juga meningkatkan kualitas hidup para penghuninya.
Di lain sisi, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono menambahkan penetapan standar rumah layak huni oleh pemerintah ini dimaksudkan agar pihak bank penyalur juga memeriksa terlebih dahulu ke lapangan sebelum mencairkan dana subsidi rumah dari pemerintah.
“Kita selalu periksa terlebih dulu apakah kualitasnya sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, namun untuk peningkatan kualitas rumah bersubsidi memang diperlukan benchmark rating tersebut,” terang Maryono.