BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Soal Pansus Angket KPK Konsultasi ke Jokowi, Internal DPR Muncul 2 Pandangan

Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin mengonsultasikan temuan kerja ke Presiden Joko Widodo....

Selasa, 19 September 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 18 September 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin mengonsultasikan temuan kerja ke Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyampaikan wacana ini menuai pro dan kontra di internal DPR sendiri. Ia menyebutkan ada yang berpendapat soal Pansus sebaiknya hanya jadi domain DPR dengan tidak menyeret pemerintah dalam hal ini. Pendapat kedua, hasil temuan Pansus harus dikonsultasikan ke Presiden Joko Widodo.

“Ada semacam pandangan bahwa kalau ini mekanisme angket itu kan setelah pleno angket kemudian dibawa ke paripurna, tapi kalau ada rapat konsultasi ke pemerintah, kasihan Presiden juga,? ungkap Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/17).

Baca  Segera Berakhir, Fahri Hamzah Minta Jokowi Terima Konsultasi Pansus Angket KPK

Ia menyampaikan jika Pansus Angket KPK ingin menemui Presiden Jokowi disarankan tidak dalam forum konsultasi.

Pertemuan itu bisa dilakukan secara informal.

“Seyogyanya, sungguh pun kalau ada komunikasi dengan pemerintah, kita komunikasi dengan partai yang ada di koalisi seperti dalam konteks informal. Tapi kalau konteksnya rapat konsultasi kan sudah formal karena rapat konsultasi diatur Tatib dan UU MD3,” katanya.

Pansus Angket KPK sebenarnya akan menggelar rapat pimpinan bersama pimpinan DPR untuk membahas soal rencana konsultasi ke Jokowi. Namun, ia menyebutkan rapim urung digelar hari ini.

Tag:#pansus angket kpk#dpr#jokowi#kpk#konsultasi presiden

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan