JAKARTA, Bernas.id ? Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan uji publik aturan taksi online baru pada akhir bulan September ini. Aturan ini akan menggantikan aturan taksi online yang lama, yakni Peraturan Menteri 26 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26).
Salah satu yang menjadi perhatian adalah poin aturan tentang tarif batas atas dan bawah untuk taksi online. Poin ini dibatalkan Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 37 P/HUM/2017 pada 20 Juni 2017.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hindro Surahmat menyampaikan bahwa perusahaan taksi online masih keberatan jika pasal mengenai tarif dimasukkan kembali.
Menurutnya, perusahaan taksi online masih keberatan jika pasal mengenai tarif dimasukkan kembali.
“Kami belum tahu apakah tarif batas atas dan bawah dimasukkan kembali karena masih diskusi. Paling akhir bulan ini kami lakukan uji publik,” ungkapnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (14/9/17).
Baca Juga Meski Tunggu Aturan Kementerian, Kabupaten Magelang Tolak Ojek Online
Ia menekankan bahwa perusahaan taksi online tetap bersikukuh agar semua poin yang dibatalkan MA tidak dimasukkan kembali ke aturan yang baru. Namun, Hindro menyatakan bahwa pemerintah tetap akan mengatur keberadaan taksi online yang menuai pro dan kontra.
?Prinsipnya angkutan harus diatur (pemerintah).
Kami masih merumuskan. Kami juga akan memanggil kepala dinas perhubungan untuk kembali diskusi,” kata Hindro.