BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Batas Tarif, Kemenhub Lakukan Uji Publik Aturan Taksi Online Baru

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan uji publik aturan taksi online baru pada akhir bulan September ini. Aturan ini akan menggantikan aturan taksi...

Jumat, 15 September 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan uji publik aturan taksi online baru pada akhir bulan September ini."

🗓️ Dipublikasikan pada 14 September 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan uji publik aturan taksi online baru pada akhir bulan September ini. Aturan ini akan menggantikan aturan taksi online yang lama, yakni Peraturan Menteri 26 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26).

Salah satu yang menjadi perhatian adalah poin aturan tentang tarif batas atas dan bawah untuk taksi online. Poin ini dibatalkan Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 37 P/HUM/2017 pada 20 Juni 2017.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hindro Surahmat menyampaikan bahwa perusahaan taksi online masih keberatan jika pasal mengenai tarif dimasukkan kembali.

Menurutnya, perusahaan taksi online masih keberatan jika pasal mengenai tarif dimasukkan kembali. 

“Kami belum tahu apakah tarif batas atas dan bawah dimasukkan kembali karena masih diskusi. Paling akhir bulan ini kami lakukan uji publik,” ungkapnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (14/9/17).

Baca Juga Meski Tunggu Aturan Kementerian, Kabupaten Magelang Tolak Ojek Online

Ia menekankan bahwa perusahaan taksi online tetap bersikukuh agar semua poin yang dibatalkan MA tidak dimasukkan kembali ke aturan yang baru. Namun, Hindro menyatakan bahwa pemerintah tetap akan mengatur keberadaan taksi online yang menuai pro dan kontra.

?Prinsipnya angkutan harus diatur (pemerintah).

Kami masih merumuskan. Kami juga akan memanggil kepala dinas perhubungan untuk kembali diskusi,” kata Hindro.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan