Bernas.id – Upaya pemerintah dalam membangun perekonomian masyarakat Indonesia yang masih terbilang kurang tentunya sangat serius, terbukti dengan dialokasikannya dana untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi merata ke setiap wilayah berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografisnya.
Dana desa tersebut rencananya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.
Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015.
Ahmad Erani Yustika selaku Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPMD) Kemendesa PDTT menyampaikan, pemerintah telah menyalurkan dana desa ke rekening kas umum daerah (RKUD) sejak akhir Maret lalu. Saat ini pemerintah turun langsung dalam pengalokasian dana yang untuk 74.093 desa yang ada di Indonesia.
Sementara pemerintah daerah cuma bertugas sebagai penyalur dana yang nantinya dana itu langsung dicarikan kepada pemerintah desa melalui tahapan-tahapan dan aturan-aturan tertentu. Jadi akan memperkecil kemungkinan dana dari pemerintah dipolitisasi.
Baca juga Agar UKM Tak Kalah Bersaing, Coba 5 Tips Pemasaran Ini!
Pada tahun 2016 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan dana desa ditingkatkan menjadi 46 trilliun lebih sehingga jika dibagi-bagi setiap desa dapat mendapatkan Rp 400 juta sampai Rp 800 juta.
?Prioritas Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi?
Secara umum penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan namun peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengatakan priorritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Prioritas pengunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, seperti:
- Untuk peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
- Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa.
- Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.
?Mekanisme Penyaluran Dana Desa?
Dalam penyaluran dana desa sendiri dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.
Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana desa, dalam hal itu adalah Direktur Dana Perimbangan Kementrian Keuangan.
Penyalurannya itu dilakukan bertahap pada tahun anggaran belanja, seperti berikut ini :
- Tahap 1: minggu ke dua bulan April sebesar 40%
- Tahap 2: Minggu ke dua bulan Agustus sebesar 40%
- Tahap 3: Minggu ke dua bulan oktober sebesar 20%
Supaya alokasi dana desa dapat dicairkan maka pemerintah desa terlebih dahulu harus membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Kemudian selanjutnya disampaikan ke Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota. Oleh Bupati/Walikota, RKP tersebut lalu dituangkan dalam bentuk peraturan Gubernur/Walikota (Pegrub/Perwali) diajukan ke Kementrian Desa, Pembangunan Desa Teritnggal dan Transmigrasi untuk selanjutnya dijadikan dasar pengajuan pencairan anggaran ke Kementrian Keuangan.
Baca juga Langkah Merencanakan Proyek untuk UKM
Maka jika kamu memiliki usaha kecil menengah, kamu bisa mengajukan modal usaha, pengadaan alat produksi dan lainnya kepada pemerintah desa kamu dengan sistematika yang sudah ditetapkan oleh masing-masing desa.
Sebab sesuai dengan regulasinya, desa diberikan hak penuh dalam penggunaan dana tersebut. oleh karenanya, jika kamu membutuhkan permodalan atau pengadaan alat produksi.
Kamu harus aktif jika seketika ada rapat perumusan RKP Desa, maksudnya ikut menyuarakan program atau usaha kamu sehingga dapat masuk ke dalam RKP Desa.
Semoga bermanfaat!
