JAKARTA, BERNAS.id – Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kedaulatan Indonesia harus dijaga. Hal ini juga ditekankan saat negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Kedaulatan negara harus dibarengi dengan jaminan iklim investasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membeberkan permintaan Presiden Jokowi tersebut.
Proses negosiasi ini berjalan hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan, yakni izin Freeport diperpanjang 10 tahun dan bisa ditambah 10 tahun lahi dengan beberapa syarat yang diajukan pemerintah.
Baca juga: Inilah 7 Daftar Aplikasi Investasi Resmi Versi OJK
Pertama divestasi saham Freeport hingga 51 persen untuk Indonesia. Kedua, harus membangun smelter dalam 5 tahun sejak IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) terbit. Terakhir, penerimaan negara dari pajak dan royalti harus lebih baik dibandingkan dengan landasan KK (Kontrak Karya).
Kesepakatan itulah yang membuat Menteri ESDM Ignasius Jonan semringah.
Freeport menyepakati akan melepas 51 persen sahamnya ke Indonesia. Hal ini merupakan pencapaian besar karena sebelumnya hanya 30 persen.
Jonan pun mengakui sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menjaga kedaulatan Indonesia tanpa mengganggu iklim investasi di Indonesia sudah tercapai.
“Arahan Presiden, kedaulatan negara diutamakan, dan bisa tetap menjaga iklim investasi yang kondusif,” ungkapnya, Sabtu (2/9/17).
Jonan mengungkapkan pemerintah sudah berpikir panjang untuk mengambil alih 100 persen pengelolaan tambang Freeport. Semuanya harus dijaga agar investor asing tidak takut nasibnya sama seperti Freeport.
Karenanya, dilakukan negosiasi bisnis yang hasilnya tidak merugikan negara.
Ia menjelaskan pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua selama 10 tahun hingga 203. Selanjutnya, bisa diperpanjang satu kali lagi sampai 2041 sesuai ketentuan yang berlaku. Diketahui, kontrak Freeport memang akan habis pada tahun 2021.