JAKARTA, HarianBernas.com ? Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo ke Istana Merdeka, Senin (7/8/17).
Pada kesempatan itu, Presiden menanyakan apakah dana desa efektif untuk mewujudkan pemerataan pembangunan se-Indonesia.
“Saya katakan, efektif. Karena mayoritas penggunaan dana desa masih baik dan masyarakat desa belajar (menyerap) dana desa dengan cepat juga,” ungkap Menteri Eko, usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Presiden.
Baca Juga Tak Sekadar Infrastruktur, Ini Maksud Lain Jokowi Berikan Dana Desa
Eko menyampaikan dengan menggunakan dana desa yang saat ini mencapai Rp 60 triliun, masyarakat membangun infrastruktur kecil namun penting. Sebagai contoh, pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sarana air bersih, Posyandu, dan sebagainya.
“Kalau ditotal, ada jalan desa 66 ribu kilometer, 38 ribu unit penahan longsor dan masih banyak lagi,” terangnya.
Namun, Menteri Eko mengakui masih banyak oknum yang sering menyalahgunakan dana desa tersebut.
Guna meminimalisir penyelewengan dana desa, pemerintah mengandalkan aparat penegak hukum. Pemerintah, katanya, bisa membentuk lembaga baru khusus untuk memantau distribusi dana desa.
Lebih lanjut, pihaknya meminta masyarakat desa ikut mengawasi distribusi dana desa. Jika ditemukan dugaan penyalahgunaan, masyarakat dapat melapor ke pemerintah melalui jalur yang sudah disediakan, yakni Satgas Dana Desa di telepon gratis di nomor 150-00-40.
Baca Juga Dana Desa Jumlahnya Besar, Ini Saran Jokowi Hindari Penyelewengan