Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Jejaring HTI di Indonesia

Oleh: Redaksi Bernas•26 Juli 2017
Jejaring HTI di Indonesia
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"YOGYAKARTA HarianBernas com Hizbut Tahrir Indonesia HTI secara kelembagaan memang sudah dicabut oleh Kemenkumham menyusul dikeluarkannya Perppu No 2 tahun 2017..."

🗓️ Dipublikasikan pada 26 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

YOGYAKARTA, HarianBernas.com ? Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara kelembagaan memang sudah dicabut oleh Kemenkumham menyusul dikeluarkannya Perppu No 2 tahun 2017. Namun, jejaring HTI ternyata sudah merambah ke hampir seluruh Indonesia karena telah memiliki 33 pengurus wilayah dan 300 pengurus tingkat daerah.

Mereka terdiri atas aparat pemerintah, akademisi, kalangan profesi serta simpatisan.

Hari Rabu (26/7) pagi kemarin muncul dua nama dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang terindikasi sebagai aktivis HTI. Kedua dosen tersebut adalah IS dan RK. Lalu, pada sore harinya, Bernas mendapatkan informasi dua inisial nama dosen IPB lagi dari sumber yang dapat dipercaya.

Kedua nama dosen terebut adalah ET dan AC.

Menjelang malam, Rabu (26/7), tim Bernas kembali mendapatkan sejumlah nama dari sumber yang tidak mau disebut identitasnya. Sumber itu menginformasikan adanya ratusan nama dari kalangan akademisi mulai dari Aceh hingga Papua yang diduga terkait dengan HTI.

Humas IPB, Yatri Kusumastuti, saat dimintai konfirmasi Bernas, Rabu (26/7), menyatakan institusinya masih menunggu arahan resmi dari Menristekdikti. Arahan itu diharapkan akan diikuti dengan dokumen resmi berisi arahan dan panduan. ?Berdasarkan pedoman itulah kami akan melangkah,? ujarnya.

Bagaimanapun juga, kata Yatri, dosen sebagai pegawai negeri memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan kepegawaian. ?Maka, kami pun harus memperhatikan semua hal tersebut,? ujarnya.

Yatri membenarkan bahwa inisial nama yang beredar yang diperoleh Bernas itu memang dosen IPB. ?Tapi apakah betul sebagai pengurus HTI atau bukan, kami belum memastikan, karena selama ini soal keanggotaan dalam ormas ekstra kampus adalah privasi masing-masing, sehingga IPB tidak perlu ikut campur,? katanya.

HTI memang selalu dikaitkan dengan IPB.

Menurut Jurnal Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia yang ditulis Sudarno Shobron, HTI sebagai gerakan Islam transnasional masuk ke Indonesia pada tahun 1983, dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir (HT) dari Australia yang berasal dari Yordania.

Abdurrahman datang ke Bogor untuk mengajar di Pondok Pesantren Al Ghazali, kemudian Masjid al-Ghifari IPB dijadikan sebagai tempat penyemaian ide-ide HT kepada mahasiswa.

Mahasiswa yang telah menerima dakwah tentang seluk beluk HT, memiliki tugas memperkenalkan HT kepada aktivis mahasiswa lain di luar perguruan tingginya yang aktif di Lembaga Dakwah Kampus (LDK), seperti Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Erlangga (Uner), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan lain-lain.

Dari 22 LDK yang dihuni oleh sebagian mahasiswa yang telah menerima ideologi HT, secara kelembagaan berkembang menjadi Forum Silaturrahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada tahun 1986 yang kemudian menjadi cikal bakal HTI. Muhammad Ismail Yusanto, aktivis Jama?ah Shalahuddin Universitas Gadjah Mada, menjadi salah satu pendiri forum ini..

Nama IPB kembali dikaitkan dengan HTI pada tahun 2016 ketika menggelar Simposium Nasional tentang Negara Khilafah.

Jejaring HTI tidak hanya merambah kalangan kampus, namun juga telah menjalar ke seluruh profesi mulai dari aparatur pemerintah, kalangan profesi hingga simpatisan. Daftar yang diperoleh Bernas membuktikan luasnya jejaring HTI di seluruh Indonesia.

Ada ribuan nama yang masuk dalam daftar orang-orang yang diduga menjadi anggota HTI di seluruh Indonesia. Jumlah itu terinci per daerah, mulai dari Aceh hingga Papua.

Namun, Bernas menduga, jumlah anggota dan simpatisan HTI di seluruh Indonesia lebih besar dibanding jumlah yang tertera dalam daftar tersebut.

Rincian jumlah orang-orang yang diduga terlibat dalam jaringan HTI tersebut adalah : Aceh (36), Sumut (61), Sumbar (58), Riau (61), Kepri (33), Bengkulu (26), Jambi (18), Babel (23), Sumsel (65), Lampung (31), Banten (46), DKI (45), Jabar (118), Jateng (43), DIY (34), Jatim (117), Bali (11), Kalbar (9), Kalteng (93), Kaltim (56), Kalut (29), Kalsel (34), NTB (39), NTT (17), Sulsel (28), Sulteng (17), Sulut (10), Sulbar (25), Sultra (80), Gorontalo (22), Maluku (10), Maluku Utara (30), Papua Barat (13) dan Papua (9).

Menurut Sudarno Shobron, HTI sebagai gerakan politik non-parlemen memang menjadikan dakwah sebagai strategi untuk meraih kekuasaan. Hampir semua partai politik yang berasaskan Islam dan atau memiliki basis massa Islam dalam panggung politik praktis, tidak pernah ada yang bersatu. Masing-masing memiliki agenda sendiri dan selalu mengatasnamakan umat.

Program-program yang akan dilaksanakan juga untuk kepentingan umat Islam. Tetapi dalam realitas jarang mereka memperjuangkan umat Islam. Yang diperjuangkan adalah diri sendiri dan komunitasnya.

HTI masih berada di luar sistem sehingga peran politiknya belum dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Namun, dakwah HTI terus membangun kesadaran umat tentang kesempurnaan Islam. Salah satunya bahwa politik tidak dapat dilepaskan dari ajaran Islam.

Dakwah dan politik bagi HTI merupakan dua sisi mata uang. Artinya, HTI menggunakan dakwah untuk kepentingan politik, dan apabila kepentingan politik telah diperoleh, yakni kekuasaan telah berada dalam genggamannya, maka kekuasaan itu digunakan untuk melancarkan dakwah Islamiyah.

Strategi yang dilakukan HTI melalui dakwah dan jihad.

Dua hal ini dilakukan untuk mempengaruhi dan melakukan transformasi pemahaman umat akan pentingnya tegaknya khilafah al Islamiyyah.

Wajarlah kalau logika yang dibangun oleh HTI, yakni melakukan proses-proses dakwah untuk meraih kekuasaan.

Setelah kekuasaan diraih juga untuk mengembangkan dakwah ke seluruh dunia.

Untuk itu, Abdurrahman pun memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan yang punya anggota cukup banyak saat ini..

Mengapa mahasiswa yang ditarget? Jawabannya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran masyarakat.

Sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai negara mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara. Inilah alasan mahasiswa ditarget oleh HT.

Model dakwah HTI yang lebih menekankan khilafah al-Islamiyah dikhawatirkan mengancam ideologi negara Pancasila dan UUD 1945 karena mahasiswa sebagai generasi mudanya sudah berideologi HTI. Padahal, faktanya Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk.

Itulah sebabnya kemudian pemerintah mencabut izin kelembagaan HTI, menyusul dikeluarkannya Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas.

Melalui surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU -30.AHA.01.08.2017, Kemenkumham mencabut keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI. Pengumuman pencabutan legalitas kelembagaan HTI itu disampaikan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Freddy Harris, di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7).

Ada lima poin penting pernyataan pemerintah tentang HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah berhubungan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Keempat, mencermati pertimbangan tersebut serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas membubarkan HTI. Kelima, keputusan itu diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UU 1945.

📊 Survei Kilat BERNAS

Berapa penghasilan bulanan ideal Anda?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari Jejaring HTI di Indonesia?

YOGYAKARTA HarianBernas com Hizbut Tahrir Indonesia HTI secara kelembagaan memang sudah dicabut oleh Kemenkumham menyusul dikeluarkannya Perppu No 2 tahun 2017...

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

IKLAN — Dari Ekosistem Bernas

Tanya / Konsultasi Gratis

Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Jejaring HTI di Indonesia”

R
Redaksi Bernas
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem

Peluang Karir & Bisnis Digital

Potensi Penghasilan (2026)
Rp 15.000.000 - Rp 25.000.000

Estimasi berdasarkan data pasar kerja & AI Bernas.

Prospek Karir
⚡ Sangat Tinggi

Permintaan tenaga kerja untuk sektor ini diprediksi tetap kuat.