BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ini Tanggapan Fahri Hamzah, Gerindra Keluar dari Pansus Angket KPK

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah menanggapi keluarnya Parta Gerindra dari Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut...

Rabu, 26 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah menanggapi keluarnya Parta Gerindra dari Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."

🗓️ Dipublikasikan pada 25 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah menanggapi keluarnya Parta Gerindra dari Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, Pansus Angket KPK di DPR tetap ada.

“Meskipun semuanya (fraksi) keluar, Pansus tetap ada,” ungkap Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/17).

Ia menghormati sikap politik Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket KPK. Masih ada fraksi lain yang bertahan dalam Pansus Angket KPK dan tetap menjalankan tugasnya untuk menginvestigasi proses penegakan hukum yang dilakuak KPK selama ini.

Baca Juga Partai Demokrat Bersyukur Gerindra Mundur dari Pansus Angket KPK

Fahri menegaskan keluarnya Gerindra tak menghilangkan syarat kuorum dalam pengambilan keputusan.

Alasannya, syarat tersebut telah dipenuhi saat tujuh fraksi mengirim perwakilannya secara resmi di Pansus. Pihak yang ingin menjaga KPK semestinya berada di Pansus Angket KPK bukan memilih di luar.

“Karena memang di situlah kami kerjanya. Temasuk orang yang mengatakan kami mau menjaga KPK.

Jaganya itu di Pansus. Enggak bisa jaga di luar, di opini publik. Sebab domain kerja kami adalah di dalam Pansus,” ucapnya.

Baca Juga PAN Bisa Ikuti Jejak Gerindra, Tunggu Waktu yang Pas

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan