YOGYAKARTA, HarianBernas.com ? Pansus Hak Angket KPK di DPR RI kian meredup gaungnya. Tidak segegap-gempita ketika dibentuk.
Bahkan, partai pendukung Pansus Hak Angket KPK belakangan menyusut, menyusul keluarnya Partai Gerindra. Meski begitu, kiprah Pansus Hak Angket tetap saja berlanjut dengan segala kontroversinya.
Sejakawal terbentuknya, Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk DPR RI sudah memunculkan pro kontra. Kontroversi itu bahkan dimulai sejak Fahri Hamzah mengetukkan palu sidangnya, 30 Mei 2017.
Meski banyak anggota dewan yang hendak mengajukan pendapat, Fahri Hamzah tetap mengetuk palu sidang tanda disahkannya pembentukan Pansus Hak Angket KPK.
Pansus Hak Angkt KPK ini awalnya didukung oleh fraksi PDIP, Hanura dan Golkar. Belakangan, empat fraksi lainnya ikut bergabung mendukung Pansus Hak Angket KPK, yakni PPP, Nasdem, PAN dan Gerindra. Sementara fraksi yang konsisten menolak Pansus Hak Angket KPK adalah PKS, Demokrat dan PKB..
Belakangan, fraksi Partai Gerindra akhirnya memutuskan menarik diri dari keanggotaan Pansus Angket KPK. Pernyataan mundur itu disampaikan Desmond J Mahesa.
Fraksi Gerindra tarik diri dari Pansus Hak Angket KPK. Alasan pertama pembentukan Pansus tidak memenuhi syarat yang sesuai Tata Tertib DPR dan UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,” kata Desmond di Jakarta, Senin (24/7).
Desmondmengatakan, Pansus Angket harus melibatkan seluruh fraksi namun nyatanya masih ada fraksi yang belum menyetorkan nama anggotanya ke dalam pansus tersebut.
Menurut dia kalau hal itu dibiarkan dan Fraksi Gerindra tidak bersikap maka itu ada sesuatu yang salah serta rapat Pansus diadakan seolah-olah dadakan.
“Misalnya ke Lapas Sukamiskin, kami bilang tidak setuju namun mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau tetap berangkat, Gerindra akan keluar sehingga ini yang membuat kami tidak bisa ikut,” ujarnya.. Menurut Desmond, setelah berangkat dari Sukamiskin, perwakilan Fraksi Partai Gerindra tidak kembali aktif sehingga diputuskan Gerindra keluar dari Pansus.
Alasan terakhir, sejak ke Sukamiskin, Fraksi Gerindra menilai ada okunum-oknum yang berusaha melemahkan KPK dengan adanya pansus tersebut. “Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK.
Kalau ini yang ada maka kami harus keluar,” ujarnya.
Meski begitu, keluarnya Fraksi Partai Gerindra dari Pansus Hak Angket KPK ini tetap saja bernuansa politis. Desmod mengatakan, yang aktif di Pansus Angket KPK seluruhnya fraksi dari koalisi partai politik pendukung pemerintah. Menurut Desmond seharusnya mereka menguatkan KPK sehingga Gerindra sebagai partai non-pemerintah memutuskan keluar dari Pansus Angket.
“Harusnya mereka menguatkan.
Kami sebagai partai non pendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintah lah yang melemahkan KPK,” katanya.
Desmond menegaskan bahwa keluarnya Fraksi Partai Gerindra dari Pansus Angket KPK sudah sepengetahuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Alasan fraksi pendukung Pansus Hak Angket KPK pun bermacam-macam. Wakil Ketua Umum PAN, Taufik Kurniawan, mengatakan pihaknya semata-mata hanya ingin mengawal kinerja KPK agar KPK bisa kembali pada marwah yang sesungguhnya.
Sedangkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan hak angket merupakan salah satu hak yang melekat pada DPR, dimana itu dapat dilakukan sebagai suatu alat yang berfungsi sebagai pengawasan.
Surya pun turut menegaskan bahwa hak angket itu dilakukan bukan untuk menjatuhkan KPK, melainkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani, juga mengatakan alasan pihaknya mendukung adalah karena berkeinginan untuk memperbaiki KPK, dan bukan mendukung pelemahan sebagaimana gencar diberitakan selama ini.
Sedangkan alasan fraksi yang menolak Pansus Hak Angket KPK, diantaranya disampaikan oleh Partai Demokrat yang menilai dibentuknya pansus tersebut dapat berdampak pada pelemahan serta terganggunya kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sedangkan fraksi PKS menilai pengesahan Pansus Hak Angket KPK oleh Fahri Hamzah disebut sebagai keputusan sepihak dan tergesa-gesa.
Penolakan terhadap keberadaan Pansus Hak Angket KPK ini juga disuarakan oleh publik, termasuk oleh kalangan akademisi. Forum Guru Besar Anti-korupsi dari berbagai universitas menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Juli 2017. Kedatangan para guru besar ini untuk memprotes hak angket yang digulirkan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hak angket tersebut dianggap melemahkan KPK.
“Jangan diteruskan hak angket itu,” kata Prof Asep Saefuddin, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, yang datang bersama empat orang lainnya di Kantor Staf Kepresidenan. Forum Guru Besar Anti-Korupsi ini mengklaim terdiri atas 400 guru besar. Mereka menolak upaya pelemahan KPK, sebab tugas lembaga ini masih diperlukan untuk memberantas korupsi.
Para akademisi UGM juga tak mau ketinggalan.
Mereka menggalang dukungan dari para dosen untuk menolak Pansus Angket KPK. Hingga saat ini sudah lebih dari 2000an suara yang terdata untuk dukungan penolakan tersebut.
UGM akan memantau dengan cermat perkembangan proses di Pansus Angket KPK.
Selanjutnya, akan menganalisis substansinya dengan meminta pendapat ahli yang kompeten.
Penolakan UGM terhadap Pansus Hak Angket KPK ini sekaligus untuk menegaskan posisi UGM terhadap komitmen dan keberpihakan terhadap gerakan anti-korupsi.
Kecaman kian bertambah besar saat anggota Pansus Hak Angket KPK mengunjungi para napi koruptor di Lapas Sukamiskin, Bogor, 6 Juni 2017. Kunjungan itu oleh mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, sebagai sebuah lelucon.
“Mungkin menurut mereka itu etis tetapi bagi masyarakat luas dan saya, jelas itu sebuah lelucon.
Tidak ada nalar hukumnya karena napi itu sudah berstatus terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, bahkan statusnya sudah berkuatan hukum tetap melakukan tindak pidana korupsi,” kata Busyro di gedung KPK Jakarta, Kamis (6/7).
Busyro juga merasa heran jika tim Pansus Hak Angket KPK sampai mau mewawancarai narapidana kasus korupsi tersebut. “Kalau sudah terbukti, terus yang mau diwawancara apanya? Apakah mengharapkan sesuatu yang berbeda dari yang diputuskan hakim itu? Kalau itu yang diharapkan berarti Pansus ini kan tidak jelas arahnya.
Apa yang mau ditarget dengan menemui napi-napi itu?,” ujarnya.
Kepada Bernas, Busyro Muqoddas menyatakan bahwa Pansus Angket KPK menegaskan nafsu DPR dan parpol pendukung angket untuk melawan gerakan dan sistem pemberantasan korupsi. ?Perilaku DPR terhadap KPK menegaskan hal ini,? ujarnya kepada Bernas.
Menurut Busyro, tujuan akhir Pansus Angket KPK adalah melumpuhkan KPK melalui revisi UU KPK. ?Tampak di sini bahwa parpol dan DPR semakin tampak tidak pro pemberantasan korupsi. Padahal KPK dan UU Tipikor merupakan anak kandung reformasi. Jadi, Pansus sebenarnya adalah wujud hasrat parpol-parpol pendukung Pansus untuk melumpuhkan KPK dan membuka ruang gerak korupsi lebih leluasa,? ujarnya.
Sedangkan sosiolog UI, Imam Prasojo, berpendapat sekaranglah saatnya rakyat mengambil alih suaranya yang selama ini dititipkan kepada para wakil rakyat yang ternyata telah digunakan tidak pada tempatnya. ?Caranya, suarakan langsung ketidaksetujuan kita tentang wakil rakyat yang tidak mewakili hati nurani rakyat.
Mereka (wakil rakyat, red) bahkan mewawancarai orang yang sudah diputus bersalah untuk membangun opini. Orang yang bersalah kok malah dimintai pandangan.
Ini keluar dari akal sehat,? tandas Imam Prasojo melalui sambungan telepon saat dihubungi Bernas dari Yogyakarta, Kamis (6/7) petang.
Imam menilai, sejumlah manuver yang diambil politisi DPR dan Pansus Angket KPK sebagai langkah destruktif yang mengacaukan proses hukum yang sedang berjalan. ?KPK memang perlu dikritisi.
Namun, yang jelas, orang tidak akan percaya bila KPK dikritisi oleh lembaga yang bermasalah,? tandas Imam Prasojo..
Kecaman terhadap langkah Pansus Angket KPK juga disampaikan Rimawan Pradiptyo, Kepala Lab Ilmu Ekonomi, FEB UGM yang juga penggiat Gerakan Masyarakat Akademis untuk Transparansi Indonesia (GEMATI).
Menurut Rimawan, Angket KPK adalah upaya sistematis, masif dan terstruktur untuk melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
?Ironisnya, Pansus Angket KPK didanai oleh uang pajak, namun Angket KPK bukan untuk melindungi rakyat namun cenderung melindungi para koruptor.
Pelemahan penegak hukum seperti KPK dan Polri dalam menanggulangi korupsi hanya punya satu dampak, yakni kemunduran bagi rakyat Indonesia,? tandasnya kepada Bernas..
Sementara Dekan Fakultas Hukum UGM, Prof Dr Sigit Riyanto, SH, LLM, menyebutkan ada tiga pertimbangan dalam melihat kasus Hak Angket KPK.
Pertama, secara normaltif legalitas, berdasarkan Undang-undang, kerangka hukum pelaksanaan Hak Angket, tidak ada data yang valid untuk menjalankan Hak Angket tersebut.
Kedua, kerangka politik representatif. ?Mereka dipilih mewakili rakyat.
Jadi apa yang dilakukan harus merupakan aspirasi dari rakyat. Sebaliknya akan mendeligitimasi aspirasi rakyat tersebut.
Sementara dengan kejadian Hak Anket ini, posisi DPR dengan rakyat yang diwakilinya dalam posisi diametral, berlawanan,? katanya kepada Bernas.
Ketiga, dalam konteks yang lebih luas, berkaitan dengan peradaban bangsa.
Menurut Prof Sigit, negara-negara yang sekarang sangat maju dan mampu bersaing secara global dan mencapai kemakmuran bagi rakyatnya adalah negara yang melakukan reformasi birokrasi pemberantasan korupsi, sehingga mampu bertransformasi menjadi negara maju seperi Singapura, Korea, Jepang, dan Tiongkok.
?Sebenarnya ketiga hal diatas dimiliki oleh DPR, baik secara politik maupun secara kekuasaan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi sesuai dengan kewenangannya. Jika DPR tidak melakukan seperti yang dilaksanakan oleh negara-negara di atas, malahan menimbulkan kegaduhan seperti halnya Hak Anget ini, maka DPR akan dicatat oleh sejarah sebagai lembaga yang tidak layak dalam melakukan perubahan terhadap bangsa ke arah yang lebih baik,? katanya kepada Bernas.
Perkembangan terakhir, Pansus Hak Angket KPK bahkan mengundang saksi kunci kasus wisma atlet Hambalang, Yulianis, untuk mendalami dugaan kejanggalan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK, Senin (24/7).
“Kami akan memanggil Yulianis, nanti akan didalami di Pansus Angket,” kata Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Pansus Angket, di Jakarta, Senin (24/7).. Menurut Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Yulianis sebagai saksi kunci kasus Hambalang sering diperiksa KPK dan statusnya sebagai “juctice collaborator” pernah mengungkapkan terkait penanganan korupsi yang dilakukan KPK kepada ahli hukum tata negara Mahfud MD.
Menurut Masinton, dalam aduan Yulianis kepada Mahfud itu diungkapkan banyak kejanggalan dalam pemeriksaan terhadap mantan anak buah Nazaruddin tersebut dan penanganan kasus-kasus di KPK. “Kami akan menggali terkait itu, spesifiknya nanti saja ketika rapat Pansus Angket,” ujarnya.
Di depan para anggota Pansus Hak Angket KPK, Yulianis menyoroti lemahnya fungsi supervisi yang dimiliki KPK terhadap lembaga penegak hukum lain dalam menangani tindak pidana korupsi karena sulitnya lembaga lain memperoleh bukti mengingat sudah diserahkan semuanya kepada KPK.
“Koordinasi antar lembaga di KPK tidak berjalan, karena misalnya lembaga lain susah meminjam bukti kasus korupsi yang saya miliki padahal sudah saya serahkan kepada KPK semua,” kata Yulianis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Hak Angket KPK, di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (24/7).
Dia mencontohkan ketika Kepolisian mau periksa dirinya terkait salah satu kasus, penyidik lembaga itu menanyakan ada buktinya atau tidak.
Lalu Yulianis mengatakan dirinya sudah menyerahkan semua bukti kepada KPK sehingga lebih baik penyidik Polri meminta langsung kepada KPK.
“Penyidik Polri mengatakan sudah mengirimkan surat permintaan meminjam bukti itu kepada KPK namun tidak ditanggapi KPK,” ujarnya.
Menurut dia, kejadian itu juga terjadi di internal KPK misalnya ada penyidik KPK ingin menyelidiki proyek di Kementerian Perhubungan dan meminta keterangannya serta meminta bukti yang dimilikinya. Yulianis mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada penyidik tersebut bahwa semua data yang dimilikinya sudah diserahkan kepada KPK.
“Mereka minta data, lalu saya bilang mengapa meminta data lagi karena KPK sudah pegang semua sehingga tinggal meminta saja. Mereka bilangnya repot akhirnya saya bilang bahwa tidak bawa bukti dan data, jadi jangan periksa saya,” katanya.
Dia juga menyoroti penanganan kasus di KPK yaitu dari 162 proyek yang dijalankan Nazaruddin, lembaga anti korupsi itu hanya menangani lima proyek dan menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dalam kasus Wisma Atlet saja.
Kelima proyek itu, menurut dia, adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Mesuji, Lampung, dengan tersangka istri Nazaruddin, pengadaan di Universitas Udayana Bali dengan tersangka Marisi Matondang, pengadaan laboratorium Universitas Airlangga dengan tersangka Minarsih.
“Lalu pengadaan peralatan kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga dengan tersangka Minarsih, lalu Wisma Atlet dengan tersangka Rosa, Nazaruddin, Andi Mallarangeng, dan Wafid Muharam,” katanya..
Kedepan, masyarakat Indonesia, khususnya yang mendukung gerakan anti-korupsi, tentu masih akan disuguhi kiprah Pansus Hak Angket KPK. Kita tunggu apa yang akan mereka lakukan berikutnya.(*/ant)
📊 Survei Kilat BERNAS
Bidang karir impian Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Apa Kabar Hak Angket??
YOGYAKARTA HarianBernas com Pansus Hak Angket KPK di DPR RI kian meredugaungnya Tidak segegagempita ketika dibentuk Bahkan partai pendukung Pansus Hak Angket...
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




