JAKARTA, HarianBernas.com ? Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyerahkan sepenuhnya kasus beras PT Indo Beras Unggul (PT IBU) kepada penegak hukum.
“Masalah hukum serahkan ke penegakan hukum, masalah PT IBU itu bukan domain kami,” ungkap Mentan Amran saat konfrensi pers di Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (25/7/17).
Amran menerangkan yang menjadi kewenangan Kementerian Pertanian adalah produksi pangan. Sementara, soal disparitas harga beras, menurut Amran juga ditangani bersama oleh Satgas Pangan termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementan, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Mentan menyampaikan saat ini ada subsidi terkait beras, yakni subsidi input dan output. Subsidi input dari pemerintah berupa benih dan pupuk.
“Subsidi input terkait beras, berupa subsidi benih sekitar Rp 1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp 31,2 triliun. Selain subsidi input, pemerintah juga memberikan bantuan pupuk, benih, pestisida, asuransi pertanian, alat mesin pertanian dan jaringan irigasi kepada petani,” terangnya.
Sedangkan, subsidi output itu subsidi harga beras yang kini disebut beras sejahtera (rastra) yang sistem distribusinya satu pintu, lewat Bulog.
Baca Juga Pakar Kuliner Bondan Winarno Angkat Bicara Soal Beras “Maknyuss” dan “Cap Ayam Jago”