BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Diminta Proses Setya Novanto Secara Etik, Ini Jawaban MKD DPR

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku tak bisa memproses etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang kini telah ditetapkan sebagai ters...

Rabu, 19 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 18 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku tak bisa memproses etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP. MKD tidak bisa memproses Setya Novanto apabila tidak ada aduan terkait hal tersebut.

Pasca-penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah pihak meminta MKD memproses secara etik terhadap Setya Novanto karena dianggap mencoreng marwah dan kehormatan DPR RI. Kali pertamanya, KPK menetapkan tersangka terhadap DPR 1.

Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad pun angkat bicara.

Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR, anggota DPR yang berstatus tersangka karena suatu kasus hukum belum bisa diberhentikan sebelum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, anggota bisa diberhentikan jika didakwa dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. Pihaknya menunggu proses hukum Setya Novanto.

“Masalah Pak Novanto itu, soal kode etiknya, ini kan sudah masuk proses hukum ya. Biasanya kalau ada putusan hukumnya, pasti ada etiknya,” ungkap Dasco, di Kompleks Parlemen, Selasa (18/7/17).

Selain itu, kasus e-KTP terjadi pada saat Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR RI para periode 2009-2014.

MKD pun tidak bisa memproses Setya Novanto secara etik karena yang dituduhkan tidak dilakukan pada periode DPR 2014-2019.

“Kami kan per periodik, pelanggaran (masa) lalu enggak bisa kami proses sekarang. Kami kan memproses pelanggaran etik yang dilakukan pada saat ini,” tegasnya.

Baca Juga Ketua DPR Tersangka, Ini Komentar Mantan Menteri ESDM yang Pernah Berseteru dengan Setya Novanto

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan