BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

PAN akan Didepak karena Tidak Dukung Ahok?

Sempat beredar isu bahwa PAN selalu berseberangan dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini disanggah oleh Yandri Susanto...

Senin, 17 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Sempat beredar isu bahwa PAN selalu berseberangan dengan kebijakan yang diambil pemerintah."

🗓️ Dipublikasikan pada 16 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

HarianBernas.com ? Sempat beredar isu bahwa PAN selalu berseberangan dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini disanggah oleh Yandri Susanto, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Walaupun beberapa kali berbeda pendapat, PAN masih berkoalisi dengan partai yang mendukung pemerintah lainnya.

“Kami tidak selalu berseberangan, banyak (kebijakan) yang kami dukung,” kata politikus PAN itu di Jakarta Pusat, pada Sabtu (15/7) lalu.

Setiap partai tentu mempunyai mekanisme tersendiri.

Sama seperti PAN yang memilih bersatu dengan partai lain untuk mendukung pemerintah.

Pihaknya berharap agar partai koalisi lain, tidak campur tangan untuk urusan PAN. Yandri memberikan apresiasi karena sudah diberi kursi oleh Presiden Jokowi sebagai menteri. Namun, jika Presiden ingin mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukannya, Yandri tidak keberatan.

“Kalau misalkan menurut Pak Joko sudah tidak efektif dan efisien, tidak menguntungkan, Pak Jokowi dengan penilaian subjektifnya silakan.

Kami tak akan ngoyo dan tak akan ngotot,” paparnya.

Sampai saat ini, hanya dua kebijakan PAN yang bertentangan dengan partai koalisi pendukung pemerintah. Yang paling terlihat adalah penolakan PAN untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan gubernur.

“Kalau itu dijadikan tolok ukur untuk mendepak kami, itu sudah tidak objektif,” kata dia.

Yang selanjutnya adalah PAN mulai memberikan sinyal tidak setuju dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menurutnya ini akan merusak demokrasi Indonesia.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan