JAKARTA, HarianBernas.com ? Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai mengganggu kinerja KPK. Tiga orang perwakilan pegawai KPK mendaftar gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal hak angket. Mereka datang mewakili 1.300 orang.
“Sangat mengganggu,” ungkap seorang pegawai bernama Harun Alrasyid di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/7/17).
Harun mengungkapkan hak angket KPK itu begitu mengganggu kinerja KPK dalam memberantas korupsi.
Menurutnya, penanganan sebuah kasus yang sudah berjalan menjadi tidak maksimal.
“Tentu sedikit banyak apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di DPR tentu menggangu sangat sulit memisahkan Pansus Angket dengan kasus yang ditangani KPK utamanya yang terkait dengan penuntasan e-KTP,” ungkap Harun.
Lakso Anindito, pegawai KPK yang ikut ke MK mengungkapkan Pansus Angket KPK berpotensi menimbulkan intervensi yang bisa mengganggu proses penegakan hukum. Tak hanya soal kinerja KPK yang terganggu, sebagai pembayar pajak aktif mereka ingin penghasilan negara bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Penyelanggaraan Pansus Angket KPK dinilainya tidak tepat sasaran karena berlawanan.
“Pajak yang kita bayarkan ke negara diharapkan digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Untuk penyelenggaraan Pansus Angket ini menurut kita tidak tepat sasaran. Karena bukannya mendukung penegakan hukum yang berintegritas tapi malah menghambat pemberantasan korupsi,” terang Lakso.
Di lain sisi, Pansus Hak Angket hari ini menyambangi Kejaksaan Agung untuk menggali informasi tentang tugas-tugas KPK selama menangani kasus korupsi.