BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ini Tanggapan Komisi III Jika Kapolri Serius Pensiun Dini

Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw menyayangkan pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang ingin melakukan pensiun dini....

Selasa, 11 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 10 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw menyayangkan pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang ingin melakukan pensiun dini.

“Sebagai adikku di dalam akademi (Akademi Kepolisian) saya melihat tentu dia punya pemikiran lain,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/17).

Menurut Wenny kata-kata pensiun dini yang dikeluarkan Tito itu dirasanya kurang tepat. “Bayangkan dia Kapolri ngomong seperti itu. Sedangkan Kapolda saja kalau bisa diperpanjang 10 tahun,” ujar Wenny.

Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Direksus Bareskrim) Polri itu menyebutkan, selama 35 tahun mengabdikan diri di Korps Bhayangkara, baru kali ini mendengar pucuk pimpinan Polri ingin pensiun dini.

“Saya baru sekarang mendengar sejak 35 tahun di kepolisian ada kapolri mau pensiun dini. Bagaimana ini?” ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapkan keengganannya memimpin institusi Polri hingga masa pensiun 2022 mendatang.

Sebagaimana diketahui Tito terbilang muda saat ditunjuk menjadi Kapolri. Bahkan meloncati lima angkatan di atasnya.

“Hati kecil saya tidak ingin sampai selesai 2022. Tambah stres nanti saya,” ungkap Kapolri Tito di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7/17).

Menurutnya, jika dirinya memimpin Polri sampai lima tahun lagi, maka akan berdampak buruk bagi dirinya dan institusi.

Organisasi Polri butuh penyegaran, lanjutnya, perlu adanya regenerasi pimpinan.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan