BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Nasib Revisi UU, Tunggu Jokowi dan Mendagri Berdiskusi

DPR RI masih belum merampungkan 3 aturan. Sebelumnya, muncul usulan Presiden Joko Widodo bertemu dan berdiskusi dengan pimpinan DPR RI agar ketiga peraturan seg...

Selasa, 11 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"DPR RI masih belum merampungkan 3 aturan."

🗓️ Dipublikasikan pada 10 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih belum merampungkan 3 aturan. Sebelumnya, muncul usulan Presiden Joko Widodo bertemu dan berdiskusi dengan pimpinan DPR RI agar ketiga peraturan segera dirampungkan.

Tiga aturan yang masih alot pembahasannya adalah revisi Undang-Undang Pemilu, revisi Undang-Undang Antiterorisme, dan Perppu No 1 Tentang Keterbukaan Informasi Perbankan.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyampaikan Presiden Joko Widodo baru saja pulang dari kunjungan ke Turki dan Jerman. Karenanya, Presiden belum menerima laporan terkini dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

“Apa yang ditunggu adalah bagaimana progres pembicaraan antara pemerintah dan DPR.

Nah, kalau misalnya ada usul itu (rekonsiliasi) tergantung dari hasil pembicaraan Mendagri dan Presiden,” terang Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/17).

Johan mengungkapkan bahwa segala kemungkinan memang bisa terjadi tetapi semua tergantung dari pembahasan antara Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Di lain sisi, proses lobi yang dilakukan pihak DPR RI merupakan hal yang biasa dan wajar.

“Tapi kan Presiden (Jokowi) harus mendengarkan dulu laporan Mendagri. Kan (Presiden) baru pulang.

Termasuk revisi RUU terorisme,” kata Johan.

Baca Juga Mendesak Bahas RUU, DPR Ingin Rapat Konsultasi dengan Jokowi

Sebelumnya, DPR RI juga berkeinginan bertemu dengan Presiden Jokowi untuk melakukan konsultasi terkait revisi Undang-Undang.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan