JAKARTA, HarianBernas.com – Sikap Anggota panitia khusus (pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M.Misbakhun yang hendak menahan anggaran kepolisian dan KPK karena kasus Hak Angket, selain ke kanak kanakan, sikap DPR tersebut adalah tindakan melawan hukum.
Deputi Sekertaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi menilai, tidak relevan ketika DPR mempolitisasi uang rakyat di APBN. Harusnya untuk antikorupsi, DPR ingin membelokkan ke arah yang mendukung korupsi melalui hak angket.
“Itu uang rakyat, bukan uang anggota DPR. Wajib untuk KPK dan Polri setiap tahun,” ujar Apung, dalam keterangan persnya, Selasa (201/6/2017).
Pernyataan Misbakhun terkait sikap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang sebelumnya menanggapi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang mengatur soal kewenangan DPR meminta Polri untuk memanggil paksa saksi yang diundang oleh panitia khusus.
Hal ini terkait dengan rencana Pansus KPK yang akan meminta Polri menghadirkan paksa Miryam dalam rapat jika tak hadir setelah panggilan ketiga.
Tito mengakui bahwa dalam undang-undang itu diatur hak DPR meminta bantuan polisi.
“Namun, persoalannya kita lihat hukum acaranya dalam undang-undang itu tidak jelas,” ujar Tito di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).
Jenderal bintang empat itu tak membantah beberapa kali dalam kasus terdahulu, Polri memenuhi permintaan pansus untuk menghadirkan paksa seseorang yang mangkir dari panggilan di DPR.
Namun, kata Tito, upaya menghadirkan paksa seseorang sama saja dengan perintah membawa atau penangkapan.
“Penangkapan dan penahanan dilakukan secara pro justicia untuk peradilan. Sehingga di sini terjadi kerancuan hukum,” kata Tito.
“Kalau ada permintaan dari DPR untuk hadirkan paksa, kemungkinan besar Polri tidak bisa karena ada hambatan hukum. Hukum acara tidak jelas,” pungkasnya.