JAKARTA, HarianBernas.com – DPR RI sepertinya mulai memberi tekanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Polri. Salah satunya tidak membahas usulan anggaran dua lembaga penegak hukum di Rancangan APBN 2018.
Anggota Pansus Angket KPK Muhammad Misbakhun menjelaskan jika KPK dan Polri mengusulkan tambahan anggaran, Komisi yang bersangkutan tidak akan membahas.
Hal itu berdampak anggaran dua lembaga tersebut tidak ada di APBN tahun depan.
Anggarannya berimplikasi ke APBN secara keseluruhan. Tidak di decline saja polisi nol, KPK nol, selesai,” ujar Misbakhun di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif pusat kajian kepolisian atau Lemkapi, Edi Hasibuan menyatakan, hal tersebut tidaklah mungkin.
Hal itu hanya gertakan yang malah akan membawa kemarahan masyarakat terhadap DPR.
“Hak angket itu sarat dengan kepentingan politik. Dan lebih baik KPK tidak perlu hadir. Ancaman Misbakhun hanya gertakan saja.
KPK dan Polri tidak bodoh. Tidak mungkin itu dilakukan DPR,” ujar Edi saat berbincang dengan HarianBernas.com, Selasa (20/6/2017).
Menurut.Edi, rakyat justru kini mempertanyakan kenapa DPR membuat hak angket. Untuk apa.
Rakyat prihatin lihat ulah DPR.
“Kalau anak kecil ditakuti mungkin takut. Kalau KPK dan Polri. Itu dianggap angin lalu,”pungkas mantan Komisioner Kompolnas tersebut.