BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Wacana Nol Anggaran KPK dan Polri Bisa Jadi Bumerang untuk DPR

DPR RI sepertinya mulai memberi tekanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Polri. Salah satunya tidak membahas usulan anggaran dua lembaga peneg...

Selasa, 20 Juni 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"DPR RI sepertinya mulai memberi tekanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Polri."

🗓️ Dipublikasikan pada 19 Juni 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – DPR RI sepertinya mulai memberi tekanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Polri. Salah satunya tidak membahas usulan anggaran dua lembaga penegak hukum di Rancangan APBN 2018.

Anggota Pansus Angket KPK Muhammad Misbakhun menjelaskan jika KPK dan Polri mengusulkan tambahan anggaran, Komisi yang bersangkutan tidak akan membahas.

Hal itu berdampak anggaran dua lembaga tersebut tidak ada di APBN tahun depan.

Anggarannya berimplikasi ke APBN secara keseluruhan. Tidak di decline saja polisi nol, KPK nol, selesai,” ujar Misbakhun di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif pusat kajian kepolisian atau Lemkapi, Edi Hasibuan menyatakan, hal tersebut tidaklah mungkin.

Hal itu hanya gertakan yang malah akan membawa kemarahan masyarakat terhadap DPR.

“Hak angket itu sarat dengan kepentingan politik. Dan lebih baik KPK tidak perlu hadir. Ancaman Misbakhun hanya gertakan saja.

KPK dan Polri tidak bodoh. Tidak mungkin itu dilakukan DPR,” ujar Edi saat berbincang dengan HarianBernas.com, Selasa (20/6/2017).

Menurut.Edi, rakyat justru kini mempertanyakan kenapa DPR membuat hak angket. Untuk apa.

Rakyat prihatin lihat ulah DPR.

“Kalau anak kecil ditakuti mungkin takut. Kalau KPK dan Polri. Itu dianggap angin lalu,”pungkas mantan Komisioner Kompolnas tersebut.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan