JAKARTA, HarianBernas.com ? Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Fatwa No 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
“Rekomendsi MUI tentu akan kami jalankan,” ungkap Rudiantara dalam diskusi publik dan konferensi pers di kanto Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (5/6/17).
Ia menuturkan selama ini pemerintah sudah menjalankan kewajibannya berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia mengaku sudah menjalankan dua tugas utama yang tercantum pada UU ITE. Pertama terkait sosialisasi, edukasi, dan literasi kepada masyarakat menggunakan media sosial.
Kedua adalah melakukan pembatasan akses bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum di dunia maya
“Keduanya sudah kami jalankan. Dengan adanya fatwa tentu akan kami tingkatkan peran itu tadi,” terang Rudiantara.
MUI telah mengeluarkan fatwa yang merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR RI merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah konten informasi yang bertentangan dengan norma agama maupun nilai-nilai luhur kemanusiaan. Selain itu, MUI juga memandang Pemerintah dan DPR punya peran untuk memastikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat demi kemaslahatan dan mencegah kerusakan.