JAKARTA, HarianBernas.com – Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Indonesia menjalin kerja sama dengan Universitas Pancasila (UP), dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) untuk memberikan akses pendidikan bagi anggota PPI.
Nota kesepahaman kerja sama ditandatangani Ketua Umum APPTHI, DR. Laksanto Utomo; Dekan Fakultas Hukum UP, Prof. Dr.
Ade Saptomo; dan Ketua Umum PPI, Gousta Feriza SH di Fakutas Hukum UP, Jakarta, Senin petang (5/6/2017).
Laksanto mengatakan, nota kesepahaman yang ditekan petang ini, idenya muncul saat APPTHI dan Gousta berada di Jepang beberapa waktu lalu, untuk memberikan akses pendidikan kepada anggota PPI.
Awalnya banyak pimpinan perguruan tinggi di bidang hukum mempertanyakan kenapa harus menjalani kerja sama dengan PPI. “Momennya memang tepat, kita saat ini dalam kondisi meragukan ideologi bangsa kita, begitu saya ketemu dengan adek-adek purna paskibraka, saya ikut berbangga karena setiap 17 Agustus saya selalu melihat [paskibraka sangat] hebat,” ujarnya.
Di hadapan puluhan anggota PPI, Laksanto mengatakan, pihaknya menjalin kerja sama dengan PPI dan perguruan tinggi untuk memfasilitasi para pengibar bendera pusaka yang sudah menjalankan tugasnya untuk menempuh pendidikan.
Terlebih, lanjut Laksanto, para pengibar bendera pusaka bukanlah orang sembarangan, karena untuk bisa menjadi bagiannya harus melewati seleksi super ketat, baik wawasan, ilmu pengetahuan, disiplin, serta nasionalimse yang tinggi.
“Paskibraka ini tidak sembarangan, melalui seleksi, rasa nasionalisme, dia sudah punya character building. Yang melengkapi adalah perguruan tinggi. Jadi jaminan itu.
Yang jelas, rasa nasionalisme dan Pancasila itu menjadi salah satu tulang punggu PPI,” ujarnya.
Laksanto melanjutkan, kerja sama ini bukan hanya di Jakarta atau pusat, karena APPTHI yang beranggotakan 188 perguruan tinggi hukum yang tersebar mulai Sabang sampai Merauke, juga diharpakan melakukan hal yang sama.
“Berkomitmen untuk menunjukkan tidak hanya yang ada di Provinsi DKI, tapi juga ada di seluruh Indonesia. APPTHI dengan anggota 188 perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Fakultas hukum seluruh Indonesia segera menanggapi untuk diaplikasikan semuanya,” kata dia.
Dengan demikian, para pengibar bendera pusaka yang berada di Tanah Air, nantinya mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu di fakultas hukum yang menjadi anggota APPTHI.
“Ini merupakan bentuk apresiasi yang tidak bisa dipisahkan.
Ini bagian tanggung jawab PPI Pusat dan ini bersambut dengan kita APPTHI,” katanya.
Sementara Rektor UP, Prof. Dr. Wahono Sumaryono, mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama yang telah ditandatangani dengan APPTHI dan PPI.
“Saya menyambut baik dan mendukung yang dirintis dekan Fakultas Hukum UP dengan mitranya APPTHI dan PPI untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini, kemudian menindaklanjuti pada tingkat operasional,” ujarnya.
Ada beberapa skema beasiswa dan jalur penerimaan untuk bisa menimba ilmu di UP, yakni baik beasiswa yang didanai pemerintah hingga yang dikeluarkan UP sendiri atas pertimbangan prestasi akademik dan non akademik, sosial ekonomi orang tua mahasiswa, dan sebagainya.
Selain jajaran pengurus APPTHI, PPI, dan UP, acara penandatanganan perjanjian juga dihadiri menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
Dia juga menyampaikan dukungan atas terjalinnya nota perjanjian ini.