BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Revisi UU Tindak Pidana Terorisme Tak Akan Langgar HAM

JAKARTA HarianBernas com Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM Yasonna Laoly memastikan Revisi Undang Undang No 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme...

Senin, 29 Mei 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 28 Mei 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly memastikan Revisi Undang-Undang No 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme tak akan melanggar hak asasi manusia.

Ia pun menjamin implementasi UU tersebut tetap akan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Tidak ada keinginan kita untuk melanggar hak asasi manusia. Semua dalam koridor negara hukum,” ungkap Yasonna usai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/17).

Ia menerangkan dalam negara hukum terdapat prinsip due process of law, yakni penegakan hukum dengan cara yang tak bertentangan dengan hukum. Prinsip itu akan tetap terus dipertahankan dan dijalankan.

“Prinsip due process harus dipertahankan.

Tidak boleh sewenang-wenang polisinya, densusnya, instansinya. Tidak boleh korban-korban datang lagi,” ungkap Yasonna.

Adapun salah satu pasal yang dinilai berpotensi melanggar HAM adalah pasal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Salah satu yang menyatakan pendapat tersebut beberapa waktu silam adalah Direktur Imparsial Al-Araf.

Ia menambahkan jika itu terjadi maka upaya penanganan terorisme akan semakin eksesif dan represif serta berpotensi besar melanggar HAM.

Dalam negara demokrasi, lanjut Araf, harus ada batas jelas antara institusi penegak hukum dan institusi pertahanan negara.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan