JAKARTA, HarianBernas.com ? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly memastikan Revisi Undang-Undang No 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme tak akan melanggar hak asasi manusia.
Ia pun menjamin implementasi UU tersebut tetap akan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Tidak ada keinginan kita untuk melanggar hak asasi manusia. Semua dalam koridor negara hukum,” ungkap Yasonna usai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/17).
Ia menerangkan dalam negara hukum terdapat prinsip due process of law, yakni penegakan hukum dengan cara yang tak bertentangan dengan hukum. Prinsip itu akan tetap terus dipertahankan dan dijalankan.
“Prinsip due process harus dipertahankan.
Tidak boleh sewenang-wenang polisinya, densusnya, instansinya. Tidak boleh korban-korban datang lagi,” ungkap Yasonna.
Adapun salah satu pasal yang dinilai berpotensi melanggar HAM adalah pasal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Salah satu yang menyatakan pendapat tersebut beberapa waktu silam adalah Direktur Imparsial Al-Araf.
Ia menambahkan jika itu terjadi maka upaya penanganan terorisme akan semakin eksesif dan represif serta berpotensi besar melanggar HAM.
Dalam negara demokrasi, lanjut Araf, harus ada batas jelas antara institusi penegak hukum dan institusi pertahanan negara.