BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Densus Tipikor Polri di Tengah Keberadaan KPK

Wacana pembentukan Detasemen Khusus Kasus Korupsi Polri menjadi perhatian khusus...

Rabu, 24 Mei 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 23 Mei 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Wacana pembentukan Detasemen Khusus Kasus Korupsi Polri menjadi perhatian khusus.

Komisi III DPR meminta agar Polri membentuk detasemen khusus yang menangani kasus tindak pidana korupsi. Hal itu merupakan bagian dari kesimpulan rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri.

“Poin enam, Komisi III mendesak Polri membentuk Densus Tipikor (tindak korupsi) dengan anggaran khusus,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa saat membacakan kesimpulan rapat.

Pembentukan detasemen khusus tersebut, berkaitan dengan usulan dari salah satu anggota Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw saat rapat berlangsung. 

Wenny mengusulkan, agar Polri segera mengambil alih tugas KPK dalam memberantas tindak kejahatan korupsi. Dia pun yakin Polri memiliki kapasitas untuk mengambil alih peran tersebut.

“Kapan Polri mengambil alih seluruh penyidikan?

Saya yakin Bapak (Kapolri) bisa mengambil seluruh penyelidikan dan lebih baik dari yang sekarang,” kata Wenny.

Wenny bahkan mengklaim bahwa pemerintah dan parlemen akan mendukung langkah Kapolri jika siap melakukan tugas tersebut.

“Bapak tinggal bilang kepada rakyat, kepada DPR, kepada Presiden, kalau bapak memang sudah siap ambil alih penyelidikan,” kata Wenny.

Menurut Wenny, KPK yang selama ini melakukan fungsi pemberantasan korupsi merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk lantaran saat itu, aparat penegak hukum masih belum efektif dan efisien dalam melakukan tugasnya.

Wenny menambahkan, tugas ini pun perlu didukung dengan pembenahan struktur melalui pembentukan organisasi yang mendapat jatah anggaran khusus. Dia juga mengklaim tidak takut disebut akan melemahkan KPK dengan usul ini.

“Tidak. Kalau polisi kuat kan balik dong, kan dulu karena polisi tidak kuat, itu ke KPK.

Sekarang polisi sudah kuat, masa itu lembaga ad hoc mesti dipertahankan, gitu loh pemikirannya,” kata Wenny.

Sebenarnya, wacana tersebut sudah pernah mencuat beberapa tahun lalu. 

Bahkan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi saat itu Abraham Samad mengatakan, pembentukan Detasemen Khusus Anti-Korupsi sesuatu yang mubazir. Ia mengatakan upaya memberantas korupsi bukan dengan memperbanyak lembaga.

“Upaya pemberantasan korupsi itu sudah dilakukan KPK, sehingga wacana pembentukan Densus Anti-Korupsi itu mubazir,” kata Abraham.

Menurut dia, wacana pembentukan Densus itu masih harus dicermati betul, karena di Indonesia kerap pada tata kebijakan itu adalah ide bagus, namun penerapannya di lapangan tidak terlaksana.

Upaya keras yang dilakukan pihak KPK, diakui, belum sepenuhnya memuaskan. Karena selain keterbatasan personel, juga dari sisi anggaran juga cukup terbatas untuk melakukan amanah yang cukup berat tersebut.

Sebagai gambaran, untuk mengawasi dan memberantas kasus korupsi yang terjadi pada 33 provinsi di Indonesia, KPK hanya memiliki sekitar 600 – 700 orang personel dengan jumlah penyidik hanya sekitar 70 orang.

“Jumlah kasus yang masuk ke KPK saja ada 30 – 40 kasus per hari, sementara setelah ditelaah terdapat sekitar 10 persen yang memenuhi untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK menggunakan skala prioritas dalam memberantas kasus-kasus korupsi.

Menurut dia, KPK hanya menangani kasus “grand corruption” (kasus besar) dengan dua indikator, yakni pelakunya itu adalah penyelenggara negara atau penentu kebijakan.

Sedang indikator lainnya, kasus itu harus signifikan.

“Karena itu untuk kasus korupsi di daerah, jika itu melibatkan gubernur, wali kota, ketua DPRD provinsi atau kabupaten/kota, barulah kita tangani. Sedang pada level bawahnya, diserahkan pada pihak kepolisian dan kejaksaan setempat,” katanya.

Namun, Polri terlihat sepakat dengan wacana itu. Saat disinggung, soal pembentukan Densus tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berpendapat, pembentukan satuan tugas (satgas) untuk penanganan kasus korupsi di Polri lebih efektif dibanding struktur Direktorat Tipikor itu sendiri.

Jenderal bintang empat tersebut, mengusulkan kalau perlu dibuat satgas, jumlahnya 500 sampai 1.000 orang, yang mereka direkrut dari berbagai satuan, kewilayahan, lalu menangani tipikor dengan anggaran khusus dari Mabes Polri. 

“Saya pikir itu lebih efektif dibandingkan struktur tipikor itu sendiri, yang dia terkunci pada jumlah orang.

Kalau sudah sukses tangani kasus, bisa dibubarkan,” tutur Tito

Tito berujar kendala penyelidikan kasus korupsi adalah anggaran biaya yang terbatas.

Tito membandingkan anggaran penyidikan kasus tipikor di Polri yang sebesar Rp 200 juta dengan anggaran penyidikan di KPK yang berapa pun besarannya ditanggung negara. 

“(Anggaran) Rp 200 juta ya. Kalau tetap dipatok dengan sistem indeks, tidak maksimal. Kalau bisa juga dengan sistem at cost.

Jadi berapa pun biayanya dipenuhi oleh negara, seperti KPK,” ungkap Tito.

Tito optimistis, bila anggaran untuk penanganan dugaan tipikor disamakan sistemnya dengan KPK, penyidik Polri mampu mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap.

“Maka (sistem at cost) ini akan bisa mendongkrak prestasi mereka (penyidik Polri),” imbuh Tito.

Tito melanjutkan, kendala lainnya dari penanganan kasus korupsi di Polri adalah kakunya sistem birokrasi. Sehingga, bilamana polisi ingin menyidik seorang pejabat negara yang diduga melakukan korupsi, polisi mendapat intervensi.

“Memang ada saya kira kendala birokrasi juga yang jadi problema. Kelebihan teman-teman di KPK, kan mereka kolektif-kolegial dan diangkat DPR, jadi lebih kebal daripada, maaf, intervensi,” jelas Tito.

Terlepas dari kendala-kendala itu, Tito berkomitmen akan meningkatkan kemampuan penyidik tipikor karena dari segi jumlah penyidik, Polri memiliki lebih banyak dibanding KPK.

Begitupun dengan jaringan informan.

“Tapi prinsip kita akan membangun kemampuan yang lebih kuat dalam penanganan korupsi. Sebenarnya jumlah anggota kita jauh lebih banyak, jaringan juga jauh lebih luas ke daerah-daerah. Oleh karena itu, kita memperkuat Direktorat Tipikor,” ucap dia.

(Anggaran) Rp 200 juta ya.

Kalau tetap dipatok dengan sistem indeks, tidak maksimal. Kalau bisa juga dengan sistem at cost. Jadi berapa pun biayanya dipenuhi oleh negara, seperti KPK,” papar mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.

Tito optimistis, bila anggaran untuk penanganan dugaan tipikor disamakan sistemnya dengan KPK, penyidik Polri mampu mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap.

“Maka (sistem at cost) ini akan bisa mendongkrak prestasi mereka (penyidik Polri),” imbuh Tito.

Tito melanjutkan, kendala lainnya dari penanganan kasus korupsi di Polri adalah kakunya sistem birokrasi.

Sehingga, bilamana polisi ingin menyidik seorang pejabat negara yang diduga melakukan korupsi, polisi mendapat intervensi.

“Memang ada saya kira kendala birokrasi juga yang jadi problema. Kelebihan teman-teman di KPK, kan mereka kolektif-kolegial dan diangkat DPR, jadi lebih kebal daripada, maaf, intervensi,” jelas Tito sembari tertawa kecil.

Terlepas dari kendala-kendala itu, Tito berkomitmen akan meningkatkan kemampuan penyidik tipikor karena dari segi jumlah penyidik, Polri memiliki lebih banyak dibanding KPK. Begitupun dengan jaringan informan.

“Tapi prinsip kita akan membangun kemampuan yang lebih kuat dalam penanganan korupsi.

Sebenarnya jumlah anggota kita jauh lebih banyak, jaringan juga jauh lebih luas ke daerah-daerah. Oleh karena itu, kita memperkuat Direktorat Tipikor,” ucap dia.

Tito kemudian berpendapat, pembentukan satuan tugas (satgas) untuk penanganan kasus korupsi di Polri lebih efektif dibanding struktur Direktorat Tipikor itu sendiri.

“Bahkan pendapat saya, kalau perlu dibuat satgas, ya jumlahnya 500 sampai 1.000 orang, yang mereka direkrut dari berbagai satuan, kewilayahan, lalu menangani tipikor dengan anggaran khusus dari Mabes Polri. Saya pikir itu lebih efektif dibandingkan struktur tipikor itu sendiri, yang dia terkunci pada jumlah orang.

Kalau sudah sukses tangani kasus, bisa dibubarkan,” tutur Tito.

Saat ditanyai Komisi III perihal siap-tidaknya Polri membentuk Densus Tipikor, mantan Kepala BNPT itu menyatakan siap.

“Kalau ditanya apakah Polri siap, dari anggota Polri yang tersebar di seluruh Indonesia, saya kira kita sangat siap. Kami memiliki polda di seluruh provinsi, memiliki polres hingga kamtibmas. Saya kira kalau seluruh anggota dikerahkan, akan siap,” Tito menanggapi.

Terakhir Tito menyampaikan, jika pembentukan Densus Tipikor terealisasi, hal yang ingin dia perhatikan untuk penyidik tak hanya biaya penyelidikan yang ditambah sesuai kebutuhan, tapi juga kesejahteraan para anggota.

“Namun perlu dukungan penganggaran di kepolisian.

Kesejahteraan mereka perlu ditingkatkan dan gaji khusus,” kata dia.

Tetap Bersinergi

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto berucap pihaknya akan melakukan pengkajian lebih dalam lagi terkait wacana pembentukan Densus Tipikor.

“Ada wacana untuk membuat Detasemen Khusus seperti Densus 88. Tadi dari Komisi III mendorong untuk membentuk. Pasti kami akan lakukan pengkajian lebih dalam lagi.

Intinya, dari Polri ingin memberantas korupsi,” tegas Setyo.

Setyo Wasisto mengatakan, kepolisian ingin jumlah personel dan anggaran dalam penanganan korupsi ditambah. Namun, dari segi ruang lingkup dan kerja sama dengan stakeholder tetap dipertahankan.

Salah satunya koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang juga menangani perkara korupsi.

“Diharapkan bisa lebih banyak menangani kasus korupsi dengan anggaran berbeda dan personel berbeda. Dan tetap sinergi dengan KPK,” ujar Setyo.

Setyo Wasisto berucap pihaknya akan melakukan pengkajian lebih dalam lagi terkait wacana pembentukan Densus Tipikor.

“Ada wacana untuk membuat Detasemen Khusus seperti Densus 88.

Tadi dari Komisi III mendorong untuk membentuk. Pasti kami akan lakukan pengkajian lebih dalam lagi. Intinya, dari Polri ingin memberantas korupsi,” tegas Setyo.

KPK Masih Dipercaya

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan masyarakat masih banyak berharap kepada KPK sebagai institusi yang mampu berperang dengan korupsi.

“Menurut saya tetap kita dan masyarakat berharap pada KPK.

Sebagai yang paling depan dalam upaya memberantas korupsi tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi itu adalah kepada KPK,” kata Fadli Zon.

Lebih lanjut, Fadli mengakui bila kepercayaan masyarakat kepada Polri cenderung masih minim. Sebab, Polri dianggap belum bisa bertindak adil dalam menangani kasus-kasus tertentu. 

“Dan apalagi belakangan ini semakin banyak persoalan-persoalan di Kepolisian itu dianggap kurang bisa bertindak adil terhadap kasus-kasus yang lain,” ujarnya. 

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, Polri bersama Kejaksaan memang memiliki kewenangan untuk berkontribusi memberantas narkoba. Sayangnya, kinerja Polri dalam menangani tindak pidana korupsi dinilai tidak efektif sehingga dibentuk lah KPK. 

“Bukan kemudian seolah-olah semuanya itu diambil oleh KPK.

Tetapi karena justru tidak berjalan di Kepolisian dan Kejaksaan itu dibentuk KPK sebagai lembaga yang bisa lebih independen memberantas korupsi,” tegasnya. 

Apabila usulan tersebut disetujui, Fadli berharap Polri dan KPK tidak saling berebut dalam menjalankan tugasnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berpesan agar KPK dan Polri tidak menjadikan hukum sebagai alat politik dalam mengusut kasus korupsi. 

“Yang kita tidak inginkan adalah dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi itu dijadikan alat politik. Dan tebang pilih, ini seringkali terjadi.

Kritik ini yang perlu disampaikan kepada institusi penegakan hukum. Hukum sering jadi alat politik pada akhirnya,” pungkasnya.

Tak hanya itu, Fadli Zon mengharapkan tidak ada rebutan pengaruh antara Polri dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Fadli menanggapi wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang muncul saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri.

“Jangan sampai pengaturannya berebutan, lalu terjadi moral hazard dan kepentingan,” harap Fadli Zon.

“Yang tidak kita inginkan dalam penegakan hukum dan korupsi jadi alat politik dan tebang pilih, itu sering terjadi. Kritik ini perlu dismpaikan institusi penegakan hukum, hukum jadi alat politik,” kata dia.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menyingkapi, pembentukan unit kerja dalam internal kepolisian adalah sepenuhnya kewenangan kepolisian.

Sebab, Undang-undang masih memberikan kewenangan kepada tiga instansi menangani tipikor, maka penanganan bisa berjalan sendiri-sendiri oleh instansinya.

Yang penting kata Fickar ada koordinasi kepada KPK.

“UU Korupsi dan UU KPK mengatur bahwa semua penanganan korupsi wajib dikoordinasikan dengan KPK, sebagai lembaga yang diberi kewenangan suvervisi oleh UU,” terangnya.

Menurut Fickar, apabila diketahui ada korupsi dalam proses penanganan kasus korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan, maka KPK berhak mengambil alih penangannya.

“Dan memproses tipikor bagi oknum kepolisian atau kejaksaan yang melakukan korupsi,” tegasnya.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Densus Tipikor Polri di Tengah Keberadaan KPK”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan