JAKARTA, HarianBernas.com – Vonis dua tahun kurungan terhadap Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih menimbulkan polemik. Baik dari sisi HAM maupun persoalan pasal yang dikenakan.
Hukuman dua tahun penjara atas kasus dugaan penodaan agama terhadap Ahok, karena ia dinilai memenuhi unsur Pasal 156a KUHP. Namun sebagian pihak pasal tersebut dianggap perlu dikaji kembali.
Adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), yang menilai putusan itu berbeda.
Walapun keputusan itu dianggap sah.
Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Putri Kanesia menyatakan,putusan Ahok belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga, ia menanyakan apakah penahanan itu perlu atau tidak untuk dilakukan.
“Kan ada syaratnya. Takut melarikan diri, takut melakukan hal yang sama.
Apakah ukuran-ukuran itu sudah dikaji hakim sehingga memutuskan untuk ditahan,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi menilai 'trial by mob' terjadi dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Menyimak putusan terhadap Basuki, Hendardi melihat hakim telah menerapkan standar ganda dalam mempertimbangkan konteks peristiwa hukum di mana Ahok awalnya diduga melakukan penodaan agama.
“Di satu sisi hakim mempertimbangkan situasi ketertiban sosial yang diakibatkan oleh ucapan Basuki,” ujar Hendardi.
“Tapi di sisi lain, hakim ahistoris dengan peristiwa yang melatarbelakangi pernyataan Basuki bahwa betapa politisasi identitas dan peristiwa hukum itu dijadikan alat penundukan yang efektif untuk memenangkan sebuah kontestasi,” lanjut dia.
Aspek-aspek non-hukum itulah yang mempertegas bahwa putusan majelis hakim PN Jakut merupakan 'trial by mob'.
“Kerumunan massa menjadi sumber legitimasi tindakan aparat penegak hukum. Majelis hakim pun memilih jalan pengutamaan koeksistensi sosial yang absurd dibandingkan melimpahkan jalan keadilan bagi seorang warga negara, Basuki,” ujar Hendardi.
Putusan 'trial by mob' sudah barang tentu bertentangan dengan prinsip 'rule of law' dan membahayakan demokrasi serta hukum di Indonesia.
Sebab, sumber legitimasi bukan lagi berdasarkan kedaulatan rakyat yang mendasarkan diri pada UUD 1945, melainkan kedaulatan kerumunan orang.
Hal itu jelas mengingkari prinsip- prinsip negara hukum. Putusan 'trial by mob', lanjut Hendardi, pada akhirnya juga mengikis kepercayaan diri hakim untuk menjalankan asas 'in dubio pro reo'.
Asas ini artinya, jika hakim ragu atas suatu hal, maka putusan haruslah berdasarkan pertimbangan yang paling menguntungkan terdakwa.
“Lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah,” ujar Hendardi.
Dengan segala tekanan itu, hakim memutus Ahok bersalah dan terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP.
Hakim memvonis Ahok hukuman dua tahun penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa.
“Harus diakui bahwa majelis hakim bekerja di bawah tekanan gelombang massa yang sejak awal memberikan tekanan dan mendesak pemenjaraan Basuki,” ujar Hendardi.
Vonis hakim atas Basuki tersebut sekaligus mempertegas bahwa delik penodaan agama sangat rentan dijadikan alat untuk menekan kelompok kepentingan manapun.
“Delik penodaan agama rentan digunakan sebagai alat pendudukan bagi siapapun dan untuk kepentingan siapapun,” ujar Hendardi.
Lanjut Hendardi, vonis dua tahun penjara terhadap Ahok merupakan kasus penodaan agama ke-97 yang terjadi sepanjang tahun 1965-2017.
Ironisnya 89 kasus justru terjadi pasca reformasi tahun 1998, yang menunjukkan bahaya pasal 156a KUHP yang dinilai ?bias dan multitafsir?.
Senada, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, vonis dua tahun penjara dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan bukti bahwa pasal penodaan agama digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi kelompok minoritas.
“Pasal 156a KUHP (pasal penodaan agama) selama ini terbukti menjadi alasan pembenaran negara dan pihak mayoritas yang intoleran untuk mengkriminalisasi kelompok minoritas atau individu berbeda keyakinan,” ujar Alghiffari.
“Hal ini sama sebagaimana juga yang menimpa Lia Eden (sekte kerajaan Tuhan), Ahmad Musadeq (pendiri Gafatar), Yusman Roy (shalat multibahasa), Mangapin Sibuea (pimpinan sekte kiamat) dan lain-lain,” kata dia.
Oleh sebab itu, Alghiffari mendesak pemerintah dan DPR RI untuk meninjau ulang perumusan delik penodaan agama melalui revisi UU KUHP yang saat ini sedang berlangsung.
“Hapuskan pasal antidemokrasi tersebut demi menghormati prinsip demokrasi dan tegaknya hak asasi manusia serta kepastian hukum di Indonesia,” ujar dia.
Berkaca vonis kepada Ahok, hakim dinilai tidak menerapkan Pasal 156a KUHP sebagai delik materiil.
Uraian mens rea atau niat untuk melakukan sebuah tindak pidana terlalu mengada-ada dan tidak bisa dibuktikan selama jalannya persidangan.
Ditambah lagi, hakim juga membebankan unsur mencederai umat Islam kepada Ahok seorang diri, bukan pelapor yang dalam konteks sosial dinilai Alghiffari sebagai kelompok intoleran.
“Majelis hakim tidak melihat unsur mencederai umat Islam, menimbulkan kegaduhan serta memecah kerukunan di masyarakat justru disebarkan oleh kelompok intoleran yang melaporkan Basuki dan mendorongnya masuk ke meja hijau,” ujar Alghiffari.
“Dengan kata lain, majelis hakim membebankan segala bentuk kegaduhan dan gerakan massa yang menimbulkan keresahan di publik itu kepada Basuki seorang diri dan hakim menghukumnya atas hal itu,” lanjut dia.
Alghiffari yakin bahwa putusan majelis hakim kepada Basuki akan memicu kelompok intoleran untuk semakin giat menggunakan pasal penodaan agama yang antidemokrasi di kemudian hari.
Pernyataan yang sama juga disampaikan LBH Jakarta, yang menyatakan putusan majelis hakim itu ?tidak berkeadilan dan telah merusak hakikat hukum dan dunia peradilan yang menjadi tempat bagi masyarakat mencari keadilan.?
Putusan itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana dijamin konstitusi, UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi dengan UU No.12/2005.
LBH Jakarta mendesak pemerintah dan DPR meninjau ulang perumusan delik penodaan agama yang saat ini sedang dalam pembahasan RUU KUHP di DPR, dan menghapus pasal yang dinilai ?anti-demokrasi? itu demi tegaknya hak asasi manusia dan kepastian hukum di Indonesia.
Badan Dunia Mempertanyakan
Vonis Ahok bukan hanya menjadi konsumsi di Indonesia. Bahkan, badan dan lembaga dari lyar Indonesia ikut mengkritik putusan tersebut.
Dewan HAM PBB untuk Kawasan Asia berkicau di Twitter dengan menyatakan prihatin atas hukuman penjara terhadap dugaan penistaan agama Islam.
Dewan HAM ini juga menyerukan kepada Indonesia untuk mengkaji ulang pasal penistaan agama yang ada dalam UU Hukum Pidana.
Secara terpisah Amnesti Internasional juga menyatakan bahwa putusan itu bisa merusak reputasi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara toleran.
Ditambahkan, meskipun apa yang disebut sebagai UU penistaan agama ? Dekrit Presiden No.1/PNPS/1965 dan KUHPidana Pasal 156a ? ?hanya? digunakan untuk mengadili sekitar 10 orang antara tahun 1965-1998, tetapi menurut catatan Amnesti ada 106 orang yang diadili dan dihukum dengan menggunakan aturan itu antara tahun 2005-2014.
AS menentang
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bahkan secara tegas menyatakan meskipun ?menghormati institusi demokrasi Indonesia, AS menentang UU penistaan agama dimana pun karena membahayakan kebebasan fundamental termasuk kebebasan beragama dan mengemukakan pendapat.?
Pernyataan yang disampaikan juru bicara Deplu AS Biro Asia Timur dan Pasifik, Anna Richey-Allen, Selasa (9/5/2017) siang itu menggarisbawahi seruan pada Indonesia ?untuk menegakkan kebebasan beragama dan berpendapat yang merupakan aspek penting demokrasi pluralisnya
Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia menyerukan pada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang selama ini dikagumi dunia.
?Indonesia dan UE telah sepakat untuk memajukan dan melindungi HAM, seperti kebebasan berpikir, hati nurani, beragama dan kebebasan berpendapat,? demikian petikan pernyataan itu.
Ditambahkan, ?Uni Eropa secara konsisten menyatakan bahwa undang-undang yang mengkriminalisasikan penistaan agama apabila diberlakukan secara diskriminatif dapat menjadi penghambat gawat terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan beragama?.
Majelis Hakim Menjustifikasi Terjadinya Penistaan Agama
Pengacara senior Todung Mulya Lubis angkat bicara terkait vonis 2 tahun penjara untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya @TodungLubis, Todung berkicau putusan kasus dugaan penodaan agama terhadap Ahok dinilai 'overkill'.
Sebab, cuit Todung, sesungguhnya jaksa tidak menuntut Ahok untuk penistaan agama, malah Majelis Hakim yang menyeret Ahok menjadi penista agama.
“Upaya hukum banding segera dilakukan.
Tapi mengatakan bahwa putusan kasus Ahok seperti 'an overkill' tak keliru sama sekali,” kicau akun @TodungLubis.
Dilanjutkan oleh akun tersebut, “Saya katakan overkill karena sesungguhnya jaksa tak menuntut Ahok untuk penistaan agama. Majelis Hakim yang menyeret Ahok menjadi penista agama.”
“Normalnya majelis Hakim mendasarkan vonnisnya pada requisitor jaksa. Adalah sangat tidak biasa Majelis Hakim memeriksa dan mengadili sendiri,” cuit akun @TodungLubis.
Menurut akun @TodungLubis, digunakannya pasal penistaan agama oleh Majelis Hakim adalah inisiatif Majelis Hakim untuk menjustifikasi terjadinya penistaan agama.
Pakar Hukum Tata Negara Abdul Fickar Hadjar mempunyai pendapat berbeda.
Abdul Fickar membeberkan bahwa Hakim telah menunaikan kewajibannya dengan baik, melaksanakan kemandiriannya sesuai dengan koridor hukum dan keadilan.
Ia berharap mudah-mudahan vonis ini juga akan bermanfaat bagi perkembangan dunia penegakan hukum perkembangan koridor kebebasan mengemukakan pendapat dan saling menghormati dalam kehidupan sosial.
“Kebinekaan juga memberi ruang bagi penegakan hukum terhadap pihak yang justru menimbulkan, keresahan dan mengganggu kerukunan hidup dalam segala aspeknya,” bebernya
Lanjutnya, kata kunci dari putusan hakim adalah penggunaan terminologi agama menimbulkan keresahan dalam masyarakat penganut agama Islam
“Karena Ahok sudah banding maka putusanya kembal dianggap belum mengikat,”'jelasnya.
Dalam proses banding PN JAKUT tidak punya kewenangan menahan lagi dalam kontek proses pemeriksaan banding, melainkan Pengadilan Tinggi yang punya kewenangan menahan.
Hal ini diatur dalam KUHAP bab penahanan antara psl 21 sd 31.
Ketentuannya harus dibaca : berakhirnya masa pemeriksaan disatu instansi (penyidik polisi, jaksa penuntut, hakim PN, Hakim PT) maka berakhir pula kewenangan untuk menahan dalam rangka proses.
Jika Ahok ditahan sekarang, berarti eksekusi putusan PN dilaksanakan lebih dulu, kemudian menyatakan banding dan mohon penangguhan berarti kewenangan menangguhkan penahanan ada pada pengadilan tinggi.
“Saya tidak sependapat dengan argumen ini.
Pendapat saya begitu menyatakan banding, maka putusan belum mempunyai kekuatan mengikat (inkracht).Terdakwa tidak ditahan, dan penahanan dalam rangka proses pemeriksaan banding ada pada Pengadilan Tinggi.
Jika PT sudah mengeluaarkan pemahanan baru Terdakwa ditahan,” tandasnya.
Hargai Putusan
Mabes Polri meminta semua pihak menghormati putusan majelis hakim. Polisi meminta harapkan tidak ada ekses.
“Tidak ada lagi yang menduga-duga ataupun mengira-ngira adil atau tidak adil dan lain-lain, kita harap tidak ada lagi.
Sehingga tidak ada lagi konflik-konflik di segala level untuk permasalahan tersebut,” pinta Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Rikwanto.
Menurut Rikwanto, ke depan bagaimana bermasyarakat lagi seperti biasa, bekerja seperti biasa dan berpikiran maju ke depan untuk Jakarta khususnya.
Seperti diketahui, hakim menyatakan Basuki T Purnama terbukti bersalah melakukan penistaan agama sehingga divonis hukuman 2 tahun penjara. Vonis itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto, Selasa (9/5/2017).
Majelis hakim juga memerintahkan agar Gubernur DKI Jakarta itu langsung ditahan. Vonis diterima Ahok lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Hukum.
Dalam penuntutan, Ahok dituntut jaksa satu tahun penjara dengan dua tahun percobaan.
