BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ahok Dapat Dua Pukulan Telak

JAKARTA HarianBernas com Akhirnya nasib Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berakhir dipenjara Dua pukulan telak bagi Ahok setelah gagal...

Selasa, 9 Mei 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Mei 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Akhirnya nasib Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berakhir dipenjara. Dua pukulan telak bagi Ahok, setelah gagal kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia harus merasakan kekalahan kedua di Pengadilan Jakarta Utara.

Majelis hakim memutuskan Basuki bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Meski putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Ahok menyatakan mengajukan banding atas putusan ini.

“Memerintahkan agar terdakwa ditahan,” ujar Ketua Majelis Hakim Dwiarso dalam pembacaan putusan di Kementan, Jaksel, Selasa (9/5/2017).

Dalam persidangan ini, Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

“Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama,” kata Dwiarso.

Majelis hakim menyebut penodaan agama dengan penyebutan surat Al Maidah dalam sambutannya saat bertemu warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihukum 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

“Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama,” kata hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto membacakan amar putusan dalam sidang Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Majelis hakim menyebut penodaan agama dengan penyebutan surat Al Maidah dalam sambutannya saat bertemu warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama yakni “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya.

Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, enggak apa-apa.”

Menurut hakim, ucapan terdakwa telah menganggap surat Al Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat, atau surat Al Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian maka menurut pengadilan terdakwa telah merendahkan dan menghina surat Al Maidah ayat 51,” papar hakim.

Ahok dalam kunjungan 27 September 2016, didampingi sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan serta para nelayan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

Walaupun Ahok divonis salah, massa kontra terdakwa kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sontak meneriakan gema takbir kala hakim membacakan vonis.

Massa sempat terdiam ketika hakim menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada Ahok hanya dua tahun penjara.

Beberapa tampak menangis, sembari mengatakan bahwa vonis tidak sesuai dengan tuntutan mereka yakni lima tahun penjara.

Kekecewaan juga dirasakan pendukung Ahok yang tergabung dalam Teman Ahok kecewa terhadap vonis majelis hakim.

Terdakwa kasus penistaan agama tersebut divonis dua tahun penjara. Berbeda dengan tuntutan JPU yang hanya satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan.

“Kita berduka kita kecewa, kita marah. Namun kita himbau jangan sampai ada tindakan melanggar hukum.

Apapun pahitnya,” kicau akun Twitter resmi Teman Ahok @temanAhok.

Mereka khawatirkan kasus penistaan agama bisa jadi senjata mematikan kedepannya. Tren jelek yang sudah dihentikan di negara-negara lain.

“Jangan biarkan kepercayaan kita hancur hari ini bersamaan dengan palu hakim. Jaga harapan kita pada bangsa.

Demi masa depan bangsa kita.” 

Teman Ahok berduka sedalam-dalamnya bukan karena putusannya saja.

“Namun lebih kepada mendungnya masa depan bangsa kita,” tandasnya.

Pengamat Politik Hukum Martimus Amin menilai putusan hakim sudah tepat.

Menurutnya, vonis Ahok harga mahal atas sebuah arogansi dan pengkhianatan atas NKRI.

Sungguh luar biasa Majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memvonis Basuki T Purnama aluas ahok dengan hukuman penjara dua tahun penjara dan memerintahkan dutahan. Ahok dinilai secara sah dan meyakinkkan telah terhukti melakukan tindak pidana penodaan agama.

“Cukup adil vonis hakim ini. Sebab dalam tekanan possi Ahok yang begitu dibela penguasa, berani bersikap indenpenden memutuskan perkara,” terangnya.

Ahok akan menghadap dilema hukum, selain menjalankan hukuman atas penodaan agama ini, dan kemungkinan vonisnya diperberat dalam putusan di tingkat banding maupun kasasi.

Ahok akan menghadapi pengusutan sejumlah dugaan kasus korupsi.

“Sama seperti nasib bunga, balon dan lilin ahok dengan money politik sembakonya. Bukan sebagai faktor penentu kemenangan pilkadanya, malah membuati blunder menurunkan perolehan suaranya,” terang Aminn

Ia memastikan vunganya tidak merebut simpati hakim dan publik, malah bikin jengah dan semakin menjerumuskan Ahok masuk penjara

Inilah pelajaranan bagi kita semua, harga mahal yang harus dibayar atas sebuah arogansi dan pengkhianatan Atas NKRI.

Wasekjend Partai Gerindra Andre Rosiade memastikan keputusan hakim sesuai rasa keadilan masyarakat. ia.memastikan hakim mengedepankan indepedensi.

“Alhamdulillah, hakim mempergunakan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dalam memutuskan perkara; memperhatikan rasa keadilan masyarakat,” jelasnya.

Andre juga menilai kekalahan Ahok dua pukulan telak. Sesuai dengan nomor Ahok di pilgub DKI Jakarta yaitu.nomor dua.

“Iya ini 2 pukulan telak.

Ahok cocok pakai urut nomir 2 atau salam 2 jari. Mulai dr kalah 2 kali di Pilkada dan Pengadilan. Dan akhirnya di vonis 2 tahun, Salam 2 tahun,” kata Andre.

Harus Berhenti

Sialnya, Ahok didesak Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra mundur.

Yusril meminta pemerintah segera memecat Ahok setelah diputuskan bersalah.

Ahok akhirnya divonis dua tahun penjara.

Karena menurut Majelis Hakim, Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penodaan agama terkait Surah Almaidah, melanggar Pasal 156a KUHP.

Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Ahok dimasukkan ke dalam tahanan, yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Jakarta Utara itu memang lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya menuntut Ahok dipidana 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. 

“Seperti saya katakan dua minggu yang lalu, hakim bisa saja menghukum Ahok lebih berat dari tuntutan jaksa. Vonis seperti itu disebut vonis ultra petita.

Hakim beralasan bahwa mereka bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu, rasa keadilanlah yang dikedepankan, bukan sekedar tuntutan jaksa yang dibacakan di persidangan,” tegas Yusril.

Apapun vonis yang dijatuhkan pada seseorang, apalagi Ahok, pastilah menjadi vonis yang kontroversial. Bagi yang suka, vonis itu dianggap terlalu berat.

Mereka bahkan ingin agar terdakwa diputus bebas karena mereka anggap tidak bersalah.

Sebaliknya, bagi mereka yang tidak suka, hukuman yang dijatuhkan kepada Ahok, pastilah dianggap terlalu ringan. Mereka, bahkan ingin agar terdakwa dihukum seberat-beratnya.

Lanjutnya, kalau dibandingkan dengan kasus-kasus penodaan agama yang lain yang sudah divonis, vonis terhadap Ahok cukup ringan.

Beberapa kasus penodaan agama di Jakarta, Bali dan Pangkal Pinang, dijatuhi hukuman 4 tahun, lebih lama dua tahun dibanding Ahok.

Ahok sendiri sudah menyatakan banding atas putusan pengadilan hari ini. Belum tahu seperti apa sikap jaksa. Dengan demikian, putusan ini belum inkracht van gewijsde atau belum berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, secara hukum berdasarkan asas praduga tidak bersalah, sampai saat ini status Ahok masih belum jelas, apakah salah atau tidak salah, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Bahwa secara awam, orang menganggap Ahok sudah bersalah, hal itu tentu dapat kita maklumi,” jelas pendiri Partai Bulan Bintang tersebut.

Namun putusan Majelis Hakim PN Jakarta Utara itu, yang disertai perintah agar Ahok segera dimasukkan ke dalam tahanan. Artinya, Ahok kini berstatus tahanan dengan putusan hakim sampai putusan pengadilannya mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya.

Dengan ditahannya Ahok, pemerintah harus memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya yang akan berakhir bulan Oktober 2017 nanti.

Nampaknya, proses banding dan kasasi yang dijalani Ahok belum akan selesai sampai Oktober, sehingga kemungkinan Ahok akan kembali menduduki jabatannya sampai bulan Oktober juga kecil kemungkinannya.

Begitu juga menurut Sekretaris Jenderal Pusat Advokasi Hukum dan HAM, Rozaq Asyhari. 
 
Rozaq Asyhari mengingatkan konsekuensi dari putusan terhadap Ahok ini. 

“Karena majelis hakim memerintahkan penahanan, maka secara logis yang bersangkutan tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan. Hal ini harus menjadi pertimbangan oleh Mendagri untuk segera menonaktifkan Ahok dan mengangkat pejabat sementara,” terangnya. 

Rozaq juga mengingatkan, mengacu pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 tentang Pemda, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

“Seharusnya sejak menjadi terdakwa sudah diberhentikan.

Sekarang sudah menjadi terpidana, jadi tidak ada alasan lain untuk memberhentikannya.? ujar kandidat doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut. 

“Kemendagri harus dengan cepat merespons putusan pengadilan tersebut. Jangan sampai nanti produk-produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah akan mengalami persoalan hukum,” tutupnya

Namun Kemendagri belum dapat berhentikan Ahok. Pasalnya, Kemendagri masih menunggu dan mempertimbangkan upaya banding yang akan dilakukan oleh Ahok.

Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto.

Lebih lanjut Sigit mengatakan, meski ada perintah penahanan dari hakim, Kemendagri tak bisa serta merta memberhentikan sementara Ahok. 

“Kalau pemberhentian sementara sudah clear (jelas) dari tuntutan yang kemarin paling singkat lima tahun penjara,” kata Sigit.

Ahok saat ini sudah berada di penjara Cipinang, Jakarta Timur.

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung sebelumnya menuntut Ahok satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan.

Hakim Tetap Netral

Anggota Komisi III Ahmad Sahroni menilai hakim sudah independen, dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Ahok sambung Politisi Nasdem itu masih punyah hak untuk banding atas vonisnya oleh PN Jakarta Utara.

“Apapun keputusan pengadilan harus terima semua pihak. Inilah Hukum yang independent dilakukan sesuai dengan aturan hukum,” tegasnya.

Wakil Ketua Dewan Pewakilan Rakyat (DPR-RI) Fahri Hamzah meminta semua pihak menerima putusan yang dijatuhkan hakim kepada Ahok.

“Dan sekarang kita kembali ke tempat kita masing-masing, memikirkan bagaimana caranya agar situasi penegakan hukum kita itu kembali normal. Saya ingin polisi kembali normal, jaksa kembali normal, pengadilan kembali normal, dan juga kita, masyarakat kembali normal,” kata Fahri.

Ia mengatakan, ke depan, masih banyak hal yang harus menjadi perhatian.

Dalam dua tahun ke depan, Indonesia akan memasuki tahun politik.

Hal itu ia sampaikan mengingat ke depan banyak pekerjaan rumah yang menanti. Dia juga bilang, bangsa Indonesia akan menghadapi tahu-tahun politik yang penting dalam dua tahun mendatang.

“2018 ada Pilkada secara nasional. Dan di 2019 ada Pilpres dan Pileg yang untuk pertama kalinya akan terjadi secara bersamaan,” harap Fahri.

Menurut Fahri, kasus yang melibatkan Ahok telah menyita waktu dan perhatian.

Ia berharap setelah putusan pengadilan pada hari ini, semua pihak kembali membangun independensi peradilan di masa yang akan datang.

“Sebab tarik-menarik ini melelahkan kita semua, dan membuat kita merasa hukum itu menjadi alat bagi pertarungan yang tidak sehat,” ujar Fahri.

Begitu juga kata salah seorang pelapor kasus Ahok tersebut, Pedri Kasman.

Ia mengapresiasi putusan tersebut.

Menurutnya, vonis tersebut menujukkan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Dwiarso Budi Santiarto telah bersikap merdeka dan independen.

“Majelis Hakim berani mengabaikan tuntutan JPU, itu sungguh luar biasa. Hakim masih mendengarkan rasa keadilan masyarakat,” kata Pedri.

Karena itu dia menyambut baik meski Ahok divonis dua tahun penjara. Padahal, hukuman bagi yang melanggar pasal 156a tersebut adalah maksimal lima tahun. 

“Bukan soal lamanya hukuman, tapi hukum masih tegak di negeri ini,” tandasnya.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Ahok Dapat Dua Pukulan Telak”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan