BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Dari e-KTP Berujung Pansus KPK

JAKARTA HarianBernas com Pimpinan paripurna Fahri Hamzah hak angket terhadaKPK akhirnya disetujui DPR Setelah disetujui DPR akan membentuk panitia khusus...

Jumat, 28 April 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 27 April 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Pimpinan paripurna Fahri Hamzah, hak angket terhadap KPK akhirnya disetujui DPR. Setelah disetujui, DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) angket usai reses.

Pansus angket ini nantinya akan beranggotakan dari 10 fraksi di parlemen. 
Soal adanya penolakan yang disampaikan lisan dalam paripurna, Fahri menyebut hal tersebut akan diketahui dalam pembentukan pansus angket. 
 
“Kita lihat nanti ada Bamus. Kalau fraksi tak memasukkan anggotanya untuk pembentukan pansus maka tidak ada, meskipun DPR setuju menggunakan hak penyelidikan.

Kalau surat fraksi tak menyetujui, angketnya tak ada, kan begitu prosesnya. Kita tunggu saja,” tutur Fahri. 

Hak angket KPK yang berawal dari penolakan pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani terkait perkara dugaan korupsi e-KTP. Komisi III melalui perwakilannya membacakan usulan hak angket dalam paripurna penutupan masa sidang.

Hak angket diajukan karena DPR menyoroti kinerja KPK termasuk ketidakpatuhan dalam segi anggaran.

“Seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Cegah-Tangkal (Cekal) seperti yang juga dimuat dalam berbagai media.

Selanjutnya juga terdapat dugaan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam penyampaian keterangan dalam proses hukum maupun komunikasi publik,” ujar Taufiqulhadi dari Fraksi NasDem.

Dalam sidang tersebut, dejumlah fraksi langsung bersuara dalam paripurna. Fraksi Gerindra, Partai Demokrat dan PKB menolak hak angket terhadap KPK. Demokrat menyebut hak angket malah menjadi momentum pelemahan KPK.

“Hak angket menurut kami bisa mengarah kepada pelemahan KPK, dengan demikian Fraksi Demokrat tidak setuju hak angket terhadap KPK,” ujar anggota Fraksi Demokrat Erma Suryani dalam rapat paripurna.

Penolakan hak angket juga disampaikan anggota Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz Menurutnya hak angket malah melebarkan persoalan.

Upaya koreksi atas kerja KPK menurutnya seharusnya dialkukan lewat Panja Komisi III.

Sedangkan Fraksi Gerindra lewat Martin Hutabarat menyebut hak angket seharusnya lebih dulu ditanyakan ke konstituen di daerah pemilihan. Hal ini bisa dilakukan saat reses anggota dewan.

Namun penolakan hak angket langsung dikritik anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu blak-blakan soal dukungan hak angket terhadap KPK. Masinton menyindir adanya penolakan terhadap hak angket. 

Dia menyebut hak angket sudah disetujui pimpinan dan anggota di Komisi III DPR.

Namun tiba-tiba muncul penolakan hak angket yang juga disuarakan di paripurna. 

“Dan semua rekan-rekan anggota DPR di Komisi III semua setuju tetapi saya nggak tahu balik badan. Saya menyampaikan dalam konteks keyakinan saya sebagai anggota DPR ada yang harus kita gali dan dalami bukan berarti kita pro koruptor. Tapi kita ingin negara bersih dari korupsi bukan dengan cara cara munafik.

Saya sudah bosan dengan politik munafik, jangan bohongi rakyat, politik itu konsisten,” tegas Masinton dengan nada tinggi.

Nada suara politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meninggi. Ia berang terhadap sikap para anggota DPR yang menolak usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu anggota Komisi III yang mengusulkan hak angket itu bahkan sampai menyebut rekan-rekannya munafik.

Salah satu agendanya adalah persetujuan atas pengusulan hak angket KPK.
Sedikitnya, tiga fraksi mengungkapkan penolakan, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Partai Demokrat.

“Semua meyakini sejak awal bahwa ada proses yang salah dan harus didalami dalam konteks KPK secara institusi dan semua rekan-rekan anggota DPR Komisi III semua setuju. Tapi saya enggak tahu kemudian balik badan atau segala macam,” kata Masinton.

“Yang disajikan adalah politik kemunafikan.

Menurut saya harus dihentikan!” katanya.
Politisi dari daerah pemilihan DKI Jakarta II itu merasa pengajuan hak angket bukan lantas mendukung koruptor atau ingin melemahkan KPK.

Justru, pengajuan hak angket tersebut, kata dia, adalah bagian dari bersih-bersih negara.

Dalam rapat paripurna DPR, tiga fraksi yaitu PKB, Gerindra, dan Demokrat menolak usulan hak angket KPK. Bahkan Fraksi Gerindra keluar (walk out) dari ruang rapat Paripurna.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan alasan pihaknya walk out karena tidak diberi kesempatan untuk melobi.
Apalagi dalam sidang, kata Muzani ada tiga fraksi yang menolak.

“Kita juga tidak mau ngotot. Kalau mau diambil keputusan kan hasil lobi dulu.

Ini tidak langsung diambil keputusan,” ujar Muzani.

Di sisi lain Anggota Komisi III Ahmad Sahroni menekankan, hak angket KPK yang akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR merupakan bukti kemitraan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Komisi III DPR. Hak Angket bukan sebagai pelemahan, tapi dipandang justru memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kalau hak angket gak disetujui, KPK tidak perlu mitra lagi di DPR, jadi berjalan sendiri saja,” tegas Sahroni.

“Maksud dan tujuan-nya ini, ada Hasil laporan BPK saat RDP minggu lalu dengan komisi 3,” ungkapnya.

Ia memandang adanya kesalahan besar atas opini publik yang berkembang. 

“Kita Tidak pernah mau melemahkan KPK, malah kita perkuat untuk Lakukan pembrantasan Korupsi di negri yang kita cintai ini. Opini publik mengangga DPR melemahkan KPK.

Salah Besar tanggapannya kepada DPR jika demikian,” singkat Sahroni menekankan Hak Angket sesuai mekanisme yang ada.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai disetujuinya hak angket KPK oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam rapat paripurna sangat tergesa-gesa.

“Ya kan sudah mendengar pandangan dari Fraksi Partai Demokrat, kita sudah sangat gamblang kalau proses mekanisme paripurna kita serahkan pada paripurna walaupun kita menganggap proses yang terlalu cepat dan tergesa-gesa,” ujar Ibas.

Anggota Komisi X DPR itu mengatakan harusnya proses demokrasi di parlemen itu lebih hidup ke depannya. Karena dalam rapat paripurna pandangan dan sikap dari anggota didengarkan atau mewakili dari fraksi-fraksi yang ada.

“Yang jelas statemen kita sudah jelas kita tidak menyetujui dan menolak untuk dijalankannya hak angket usulan DPR ini, tapi selanjutnya kita ikuti proses ya begitu ya dan harus (ikut apapun itu keputusan paripurna),” ujarnya.

Menurut dia, memang tadi baru tiga fraksi yang menyampaikan pandangan menolak termasuk Partai Demokrat yang tidak setuju, Partai Gerindra dan PKB. Sementara, yang lain dinilai oleh Ibas cenderung dukung dan diam.

“Jadi 3 banding 7 saat ini dan kami telah menyuarakan aspirasi fraksi kami dan aspirasi rakyat, tapi parlemen ini ada mekanisme pengambilan keputusan,” jelas dia.

Untuk diketahui, dasar hukum pengguliran angket:

1.

Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 45
2. Pasal 79 ayat 1 huruf b jo pasal 79 ayat 3 UUD 17 tahun 2014 tentang MD3
4. Pasal 199 sampai 2009 UUD nomor 17 tahun 2014 tentang UU nomor 17 tahun 2014 tentang UU MD3
5.

Pasal 164 ayat 1 huruf b jo pasal 164 ayat 3 peraturan DPR 1 tentang Tatib. 
6. Pasal 169-177 peraturan DPR 1 tentang Tatib
7. Pasal 5 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK
8.

Pasal 15 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK
9. Pasal 20 ayat 2 huruf c UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Adapun pokok materi angket adalah DPR berkewajiban menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum maupun HAM dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran. 

Respon KPK

Jurubicara KPK Febri Diansyah menyatakan, saat palu tentang hak angket sudah diketok di paripurna DPR, namun terdapat penolakan dari sejumlah anggota DPR dan bahkan ada fraksi yang walkout.

“Apakah hal itu berkonsekuensi terhadap sah atau tidaknya keputusan Hak Angket tersebut, akan kami pelajari terlebih dahulu,” ujarnya.

Apalagi sambung Febri, sejumlah fraksi sudah mengatakan menolak hak angket dan ada syarat di UU MD3, bahwa usul menjadi hak angket jika dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota dpr yang hadir.

“Kita perlu ingat, Hak Angket ini berawal dari keberatan yg disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR yang namanya disebut oleh Penyidik KPK, Novel Baswedan saat menjadi saksi di persidangan kasus E-KTP, 30 Maret 2017,” tegas mantan aktivis ICW tersebut.

Lanjut Febri, dalam RDP dengan KPK, Komisi 3 meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam. Dan karena keterangan Novel Baswedan disampaikan di pengadilan, persidangan e-ktp masih berjalan, bahkan penyidikan dengan tersangka MSH sedang diakukan, maka KPK menyatakan tidak bisa menyerahkan bukti yang terkait dengan kasus ini.

“Jika bukti dibuka hal itu beresiko akan menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus e-KTP,” tegasnyan

Segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK.

“Dalam masa reses ini, kami juga berharap banyak masukan dari masyarakat baik terhadap para wakilnya di DPR ataupun terhadap KPK untuk memprioritaskan proses hukum penuntasan kasus e-KTP,” harapnya.

Ia memastikan, kemungkinan tindakan hukum lain akan dibicarakan lebih lanjut di KPK.

Febri memastikantetap akan KPK fokus pada penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan BLBI yang sekarang sedang berjalan.

Bentuk Dendam

Pembentukan pansus atas KPK, dianggap sebagai kemarahan DPR kepada KPK. 

Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA), menilai mereka (DPR) dendam atas kinerja KPK yang marak melakukan pemberantasan korupsi dimana mana, termasuk ke jantung DPR.

“Sehingga untuk menghentikan gerakan KPK ini, DPR membuat pansus. Dengan adanya pansus ini, ini indikasi  yang diperlihatkan DPR, tidak suka dengan pemberantasan korupsi,” jelas Uchok.

Disinggung ini akan mengarah ke pembubaran KPK, Uchok melihat hal tersebut masih jauh. Namun hal tersebut dapat.mengarah pada pembubaran KPK.

“Pembubaran masih jauh.

Tapi pansus ini salah satu jalan yang sedang ditempuh agar cita cita tercapai, yaitu pembubaran KPK.

Untuk sementara, yang namanya pansus hanya untuk melemahkan KPK selemah lemahnya sampai KPK tidak bisa bernafas,” tegasnya.

Namun tidak begitu menurut pakar hukum pidana Chairul Huda, tidak melihat pansus tersebut untuk pelemahan KPK. Ia beranggapan memang perlu dilakukan hal itu.

“Tidak juga.

KPK memang telah terlalu lama dibiarkan tanpa kontrol. Jadi pansus ini perlu utk mendalami kemungkinan merevisi UU KPK,” ungkap Chairul.

Sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengetok persetujuan hak angket terhadap KPK menuai banyak kecaman. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengutuk sikap anggota dewan daerah pemilihan NTB itu.

Sementara itu, sikap dari Fahri Hamzah menuai kekecewaan dan kritikan dari daerah dapilnya NTB. 

Koordinator FITRA NTB, Ervyn Kaffah menyatakan masyarakat NTB kecewa dengan cara Fahri.

Fahri mengetok palu di sidang paripurna meski ada banyak penolakan soal usulan hak angket KPK.

“FITRA NTB kutuk tindakan Fahri Hamzah Sebagai Pimpinan telah Sepihak Memutuskan Hak Angket. Fahri khianati rakyat NTB,” ungkap Ervyn.

Menurutnya, tindakan Fahri sangat bertolak belakang degan sikap antikorupsi. Padahal KPK disebut Ervyn sudah menyelamatkan uang negara sebanyak ratusan triliun.

“Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang paripurna secara sepihak langsung mengetok palu menyetujui hak angket DPR untuk KPK.

Masyarakat NTB sebagai dapil pemilihan Fahri sangat kecewa,” ucapnya.

“Fahri perlu tahu bahwa, justru KPK pada tahun 2015 itu menyelamatkan uang negara dari kasus korupsi sebesar Rp. 294 Triliun. Nilai ini lebih besar dari perolehan Tax Amnesty,” sambung Ervyn.

Dia pun menyebut Fahri telah menutup mata bahwa korupsi memiskinkan. DPR disebut Ervyn menolak melihat masyarakat miskin karena kebijakan publik yang banyak dikorupsi.

“Untuk itu kami FITRA NTB bersikap mengutuk Tindakan Fahri Hamzah yang cenderung pro korupsi, DPR agar membatalkan Hak Angket via rapat Badan Musyawarah (BAMUS),” terangnya.

“Akan menggalang masyarakat NTB untuk mencabut mandat politik terhadap Fahri Hamzah di dapil NTB,” imbuh Ervyn.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Dari e-KTP Berujung Pansus KPK”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan