BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Terbukti Terima Suap Rp 7,4 M, Eks Anggota DPR Fraksi PAN Divonis 9 Tahun

JAKARTA HarianBernas com Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhan vonis 9 tahun penjara denda RR1 miliar subsidair 6 bulan kurungan terhadamantan...

Rabu, 26 April 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 25 April 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, menjatuhan vonis 9 tahun penjara, denda Rp Rp 1 miliar, subsidair 6 bulan kurungan terhadap mantan Anggota Komisi V DPR RI Andi Taufan Tiro. Selain itu, hakiim juga mencabut hako politik Andi selama 5 tahun setelah kasusnya berkekuatan hukum tetap. Majelis meyakini, politikus PAN tersebut dinilai terbukti menerima sejumlah uang suap senilai Rp 7,4 miliar dari Direktur PT.

Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Direktur Utama Martha Teknik Tunggal, Hengky Poliesar.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Andi Taufan Tiro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakp pidana korupsi secara bersama-sama,” terang Hakim Ketua Fashal Hendri, Saat membacakan amar putusan di PN.Tipikor Jakarta, Selasa (26/04/17).

Dalam pertimbangannya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dipadu alat bukti keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk lain, hakim meyakini, perbuatan Andi menerima hadiah sebesar Rp 7,4 miliar, dinilai memenuhi dakwaan pertama, yakni Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU NO.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Jo Pasal 55 ayat 1-ke1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

 Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan yang dilakukan Andi dinilai tidak mendukung program pemerintah yang giat memberantasa KKN, menikmati hasil perbuatan dengan belribur ke luar negeri dan menggunakan untuk biaya operasioanal politik, serta dinilai merusak check and balances antara eksekutif dan legislatif. Sementara hal yang meringankan, Andi belum pernah dihukum sebelumnya.

Vonis ini lebih dari tuntutan JPU KPK sebelumnya, yang menuntut agar majelis hakim pada PN.Tipikor Jakarta, menghukum mantan Anggota Komisi V DPR RI Andi Taufan Tiro, dengan hukum 13 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, subsidair 6 bulan kurungan, karena dinilai terbukti menerima uang suap senilai Rp 7,4 miliar, dalam rangka memuluskan proyek di Kementerian PUPR, terkait pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Uang suap senilai Rp 7,4 miliar diberikan, agar Andi bisa menyalurkan program aspirasinya dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Penerimaan uang sendiri dilakukan secara bertahap dalam dua termin.

Tahap pertama ia menerima Rp 3,9 miliar dan 257.661 dollar Singapura, atau setara Rp 2,5 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Selanjutnya ia menerima 101.807 dollar Singapura atau senilai Rp 1 miliar dari Direktur Utama PT Martha Teknik Tunggal, Hengky Poliesar. Uang diberikan untuk mengarahkan agar Abdul Khoir dan Hengky menjadi pelaksana proyek tersebut.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan