JAKARTA, HarianBernas.com – Partai Golkar merupakan partai yang sering mendapatkan terpaan di tubuhnya. Dari terpercahnya tokoh-tokohnya Golkar membentuk partai baru, sebut saja Partai Gerindra (Prabowo Subianto), Partai NasDem (Surya Paloh), Partai Hanura (Wiranto), dan beberapa partai lainnya.
Kali ini partai yang pernah dinahkodai Presiden kedua Indonesia Soeharto ini, mengalami dilema dengan munculnya gesekan terhadap Ketua Umumnya Setya Novanto, dengan wacana Munaslub.
Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang sempat meredup kembali digulirkan internal Partai Golkar.
Dalam diskusi publik baru-baru ini di Jakarta, koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Th. Raweyai secara eksplisif menyatakan hal itu dalih menyelamatkan partai.
Sebab ia berkeyakinan Ketua Umum DPP Partai Golkar; Setya Novanto akan segera dijadikan tersangka kasus kartu tanda penduduk elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Elektabilitas Partai Golkar terkena dampak dari kasus dugaan korupsi pengadaan kartu identitas elektronik (e-KTP). Pasalnya, kasus itu diduga menyeret Ketua Umum Setya Novanto.
Politisi Golkar Yorrys Raweyei menjelaskan, setelah Pilres 2014 silam, elektabilitas partainya stabil di angka rata-rata sembilan persen. Elektabilitas mengalami kenaikan usai pernyataan dukungan Golkar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah Munaslub 14-16 Mei 2016.
Elektabilitas Golkar mengalami kenaikan hingga 15 persen membulatkan sikap partainya untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sekaligus mendukung Jokowi sebagai capres di Pemilu 2019 nanti.
Elektabilitas mengalami kemerosotan saat kasus korupsi e-KTP mencuat ke publik.
“Dengan berbagai macam kejadian akhir-akhir ini seperti kasus e-KTP, elektabilitas relatif stagnan dan menurun,” beber Yorrys di Jakarta, Senin (24/4).
Menurutnya, untuk kembali membuat stabil elektabilitas, Golkar perlu mengambil langkah-langkah menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Pilpres serta Pileg 2019. Mengingat, posisi ketua umum sangat penting saat verifikasi faktual partai pada Agustus mendatang.
“Kalau memang ada gerakan di situ tidak bisa melakukan faktual kita akan didiskualifikasi. Ini menjadi masalah tersendiri,” ujar Yorrys.
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin menyesalkan pernyataan dari koleganya tersebut.
Ia menegaskan tidak boleh berasumsi terlalu jauh hanya berdasarkan imajinasi dan keyakinan yang belum tentu kebenarannya.
Mahyudin menegaskan, posisi Setya Novanto hingga kini masih sangat aman dan belum ada fakta pengadilan yang akan mengarah dirinya menjadi tersangka.
Ia pun meminta seluruh kader beringin untuk mengikuti proses hukumnya tanpa mengintervensi.
“Sebagai kader kita harus selalu praduga tak bersalah dan kita doakan agar Ketua Umum dijauhkan dari segala masalah,” kata legislator asal dapil Kaltim-Kaltara ini.
Lebih lanjut wakil ketua MPR RI ini juga mengimbau semua kader untuk tetap kompak dan senantiasa menjaga soliditas partai.
Sementara itu, Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia sepakat dengan rencana konsolidasi internal untuk penyelamatan partai seperti yang disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Polhukam DPP Golkar Yorris Raweyai.
Menurut dia, apa yang disampaikan Yorrys adalah representasi sikap dan ekspresi dari sebagian besar pengurus DPP sejak disebutnya Setya Novanto terlibat dalam mega skandal korupsi e-KTP.
“Terbukanya sekarang sikap seperti itu tentu disebabkan begitu cepatnya perkembangan terkait kasus e-KTP itu, khususnya dari keterangan beberapa saksi secara terang benderang telah menyebutkan kuatnya keterlibatan Setya Novanto,” katanya.
GMPG merupakan organisasi sayap Golkar yang selama ini menyerukan internal Golkar untuk melakukan konsolidasi internal demi penyelamatan partai. Pasalnya, mereka menilai dugaan keterlibatan Novanto dan beberapa politisi Golkar lainnya telah merugikan partai berlambang pohon empat beringin itu. Mereka sempat menyuarakan digelarnya Munaslub untuk mencari pengganti Novanto yang baru.
“Saya dengan beberapa kawan di GMPG tentu merasa dapat dukungan dari sikap terbuka Bang Yorrys dan kawan-kawan di DPP, yang mudah-mudahan bisa diikuti pula sikap tegas dari dewan-dewan yang lain, termasuk dukungan dari DPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dalam upaya penyelamatan partai,” akunya.
Doli pun kembali menyerukan Partai Golkar untuk segera menggelar Munaslub demi melengserkan Novanto dari puncak beringin.
Hal itu untuk kembali meningkatkan elektabilitas Partai Golkar.
“Kembali saya ingin tegaskan bahwa Munaslub atau pergantian kepemimpinan sudah tidak bisa ditawar lagi,” tegasnya.
“Setya Novanto sudah kehilangan kredibilitasnya dalam memimpin Golkar. Sudah salah sikap dan gagal telak dalam Pilgub DKI, yang tentu mengundang ketidak percayaan publik terhadap partai, dugaan keteibatannya yang semakin menguat dalam kasus e-KTP ini pun telah menimbulkan kemarahan dari masyarakat yang pasti akan sangat berpengaruh pada elektabilitas partai,” tukas Doli menambahkan.
Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro melihat, sebenarnya Golkar sejak mendapatkan SK kemenkumham kepengurusannya sudah satu. Tapi sebagai partai dinamikanya memang relatif cukup kencang.
Sementara itu konsolidasi internal partai belum terlaksana maksimal.
“Golkar dihadapkan pada pilihan yang tak mudah dan harus memilih untuk langsung berperan dalam percaturan politik nasional dan lokal (pilkada serentak sejak 2015) dan persiapan pemilu nasional 2019,” terang Siti.
Menurutnya, persiapan dan fokus Golkar tersebut tampaknya membuat pekerjaan rumah membenahi internal Golkar tak maksimal. Hal ini yang cenderung memunculkan ketidak pastian baru ketika nama SN disebut dalam kasus mega korupsi e-ktp dan pencekalan terhadap SN.
“Keterbelahan Golkar yang belum terajut utuh ini tampaknya mulai menunjukkan gejala meradang kembali,” terangnyan
Peluang kontestasi antar elit Golkar mulai menggeliat di mana faksi yang ada dengan kepentingannya masing-masing ingin menunjukkan eksistensinya. Dalam keadaan seperti itu muncul aspirasi usulan munaslub.
Tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla, mengakui kondisi Golkar saat ini sedang tidak bagus.
Mantan Ketum Golkar ini menyoroti pencekalan Ketum Setya Novanto terkait dugaan korupsi e-KTP.
“Ini soal Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkanlah. Karena ketua umumnya sudah dicekal. Dan apabila ada perkembangan lain lagi,” kata JK.
Menurut Wapres, pergantian pimpinan di tubuh Golkar diserahkan kepada DPD sebagai pemilik suara.
“Tunggu saja.
Tapi bagaimanapun harus ada penyelesaian kalau ketuanya tersangkut. Tapi kita menunggu saja perkembangannya,” ujarnya.
Sebuah partai, lanjut JK, harus memiliki pemimpin yang baik. Proses pergantian pimpinan di Golkar juga memiliki mekanisme khusus.
Biasanya, proses pergantian pimpinan akan menggunakan mekanisme PLT lalu kemudian melaksanakan musyawarah nasional dan musyawarah nasional luar biasa.
“Dan menurut saya kalau munaslub dua tahun ngurusin ini.
Kemudian dua tahun munas lagi. Mungkin perlu sekaligus munas saja tapi tentu waktunya ditentukan oleh partai Golkar sendiri. Supaya menghematlah,” terangnya.
“Jangan tiap kali sudah satu kali munaslub, dua kali malah.
Jadi seperti itu,” sambungnya.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memperkuat kalau Golkar tetap solid mendukung Ketua Umum Setya Novanto, meski yang bersangkutan kini tengah dikaitkan dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Solidnya dukungan Partai Golkar ini, lanjut Idrus, sudah dipastikan dalam rapat koordinasi nasional di Bali beberapa waktu lalu.
Forum itu dihadiri jajaran Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, serta seluruh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar seluruh Indonesia.
“Semua menyatakan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Setya Novanto hasil munaslub 2016. Tidak ada pikiran dari siapa pun untuk melakukan munaslub,” kata Idrus.
Idrus mengatakan, ada beberapa alasan yang mengemuka dalam rakornas, mengapa Novanto harus tetap menjadi ketua umum hingga akhir masa jabatannya.
Dalam waktu tidak terlalu lama, sudah ada prestasi-prestasi yang sudah diraih Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto.
“Pertama, dalam waktu kurang lebih sepuluh bulan, Ketum sudah mengunjungi semua DPD provinsi, 34 provinsi dan lebih dari 250 kota/kabupaten,” papar Idrus.
Kedua, pilkada 2017 menempatkan Partai Golkar menjadi pemenang terbanyak dari keseluruhan partai yang ada.
“Luar biasa prestasi seperti ini. Oleh karena itu, banyak DPD I mau datang ke Jakarta memberi dukungan ke Setya Novanto,” ucap Idrus.
Ketiga, Novanto juga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya semua proses hukum kepada lembaga antirasuah itu.
“Dan kami sangat menghargai sikap kooperatif ketum kami Novanto dalam menghadapi proses-proses hukum yang ada. Ini yang patut kita contoh,” ucapnya.
Pernyataan ini disampaikan Idrus sekaligus menanggapi pernyataan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys sebelumnya menyebut Novanto hampir pasti jadi tersangka KPK.
Yorrys juga mengatakan, akan ada langkah penyelamatan Partai Golkar setelah KPK mencegah Novanto ke luar negeri.
Idrus mengaku sudah mengklarifikasi Yorrys soal maksud pernyataannya itu.
“Sebenarnya apa yang disampaikan bukan yang tertulis seperti yang disampaikan ke media.
Maksud Bang Yorrys, Partai Golkar dalam kondisi apapun harus siap, tidak ada masalah, harus siap, apalagi kalau ada masalah,” bebernya.
Sebenarnya, bukan sekali saja Ketua Umum Partai Golkar bersinggungan dengan hukum.Akbar Tanjung saat memimpin Golkar juga terlibat kasus hukum, dalam kasus Bulog Gate.
Dengan persoalan inilah, Setnov tidak perlu digoyang munaslub. Kondisi Setya Novanto diibaratkan ketika Partai Golkar dipimpin Akbar Tandjung. Wakil Sekjen Partai Golkar Dave Laksono menegaskan belum ada usulan munaslub untuk menggantikan Novanto dari posisi ketua umum.
Menurut Dave, pada era Akbar Tandjung didakwa sebagai terdakwa kasus Penyalahgunaan Dana Nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar.
Namun, partai berlambang pohon beringin ini tidak melakukan pergantian.
“Kita ingat zamannya Pak Akbar saja dia sudah terdakwa. Sampai dia bebas di MA tidak ada pergantian ketum, tidak ada Plt-pltan,” kata Dave.
Menurut Dave, Munaslub untuk mencari ketua umum harus disepakati semua pihak melalui rapat pleno.
“Namanya proses organisasi itukan tidak diambil keputusan pribadi, itu harus diputuskan secara ramai-ramai melalui rapat yang ada, pleno harian dan itu harus disepakati semua pihak,” tegasnya.
Terlebih lagi, kata Dave, belum ada keputusan rapat antara DPP dengan Dewan Pakar serta Dewan Pembina untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau Munaslub. Upaya konsolidasi antar petinggi partai pun dinilainya hal lumrah.
“Maksudnya konsolidasi itu seperti apa.
Kan tidak ada rapat antara DPP dan Dewan Pakar, Pembina membuat keputusan menunjuk Plt atau apapun,” tegasnya.
Mayoritas kader, lanjutnya, masih memegang teguh asas praduga tak bersalah terhadap Setnov. Para kader masih menunggu proses hukum dugaan keterlibatan Setnov dalam korupsi yang mencapai Rp 2,3 triliun itu
“Ini kan masih ada proses hukumnya kita lihat dulu sejauh mana. Baru kita bisa menilai tindakan selanjutnya yang perlu diambil Golkar,” tegasnya.
Pengamat Politik Hendri Satrio pun menganggap persoalan perbedaan di tubuh Golkar hal yang biasa.
Ia tidak menganggap ada sebuah perpecahan.
“Kalau perpercahan sih enggak yah. Golkar kan memang dinamis. Dan memang begitu dia gak ada tokoh sentral.
Dan siapapun bisa jadi ketua. Sehingga kalau ada gonjang ganjing kayak begini kan mereka pasti cari solusi sendiri masing masing,” ujar Hendri.
Ua.memastikan hal itu biasa saja. Dan setnov dipandang sama dan tokoh lain.
Saat ini mereka sedang mencari bentuk walaupun menurutnya pengaruh setnov masih tinggi.
“Dan kita lihat sendiri siapa sih orang yang dekat dengab jokowi selain Setnov. Paling erlangga hartanto kan,” tegasnya.
Sempat Membantah
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bersumpah tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Ia justru menyalahkan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang disebutnya mengkaitkan namanya dalam perkara tersebut.
“Saya bersumpah tidak pernah membicarakan kasus e-KTP.
Saya heran kenapa dikait-kaitkan,” ujar Setya.
Setya menuding Nazaruddin mengalami gangguan psikologis sehingga secara serampangan menuduhnya terlibat dalam perkara yang diduga merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun. Setya juga menyebut Nazaruddin mendapatkan tekanan yang besar dari Demokrat.
“Kondisi psikologis Nazaruddin sedang ada masalah dengan partainya. Jadi semua orang dikait-kaitkan dan disebut-sebut.
Saya pastikan pernyataan Nazaruddin tidak benar,” kilahnya.
Ketika Komisi II membahas anggaran proyek e-KTP, Setya menjabat Ketua Fraksi Golkar. Dengan status itu, ia mengklaim tidak pernah ikut membahas anggaran yang saat ini dipersoalkan KPK.
Setya berkata, ia hanya menerima laporan kerja anggota Fraksi Golkar di setiap komisi, termasuk dari Komisi II. Hasil masukan itu kemudian di bahas dalam pleno internal Golkar dan ditindaklanjuti dalam rapat lanjutan di masing-masing komisi.
“Sebagai Ketua Fraksi, saya membatasi (pembahasan) yang berkaitan dengan masalah uang.
Apalagi saya minta uang,” ulas Setya.
Diberitakan sebelumnya, kasus e-KTP akan segera disidangkan Pengadilan Tipikor Jakarta. Dua terdakwa pada perkara ini adalah eks Dirjen Dukcapil Irman serta pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan e-KTP, Sugiharto.
Kepada KPK, Nazaruddin menyebut sejumlah nama pejabat yang ia duga turut menikmati uang hasil korupsi e-KTP, antara lain mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta dua mantan pimpinan Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, yaitu Agun Gunandjar Sudarsa (periode 2012-2014) dan Chairuman Harahap (2009-2012).
Nazaruddin mengatakan, aliran dana proyek e-KTP juga diterima sejumlah anggota dewan dan petinggi partai politik, yakni Olly Dondokambey, Melchias Markus Mekeng, Mirwan Amir, Chairuman, Arief Wibowo, Anas Urbaningrum, dan Ganjar Pranowo.
Proyek e-KTP menyedot anggaran negara sebesar Rp6 triliun. Kerugian negara yang disebabkan perkara itu, menurut audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
