BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

KPK Bongkar Lagi Kubur Kasus BLBI. Ini Laporan Lengkapnya

Kasus BLBI hingga kini belum jelas arahnya. Kasus megaskandal masa Megawati Soekarnoputri. Kasus tersebut sempat menghilang, bahkan tidak lagi diotak-atik lemba...

Sabtu, 22 April 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Kasus BLBI hingga kini belum jelas arahnya. Kasus megaskandal masa Megawati Soekarnoputri."

🗓️ Dipublikasikan pada 21 April 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Kasus BLBI hingga kini belum jelas arahnya. Kasus megaskandal masa Megawati Soekarnoputri. Kasus tersebut sempat menghilang, bahkan tidak lagi diotak-atik lembaga hukum yang saat itu ada.

Namun dalam perjalanannya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kembali kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang cukup lama terkubur.

KPK sudah menggulirkan kasus tersebut sejak dipimpin Abraham Samad, dan hingga sekarang saat KPK dipimpin Agus Rahardjo, kasus ini mencuat lagi. Di mana KPK sudah mulai memeriksa kembali saksi-saksi dalam kasus pemberian SKL kepada sejumlah obligor yang diduga bermasalah. Salah satunya adalah Kwik Kian Gie, eks Menko Ekonomi era Mega.

Kwik terakhir sempat diperiksa pada 2013 lalu, dalam kasus yang sama.

Kasus ini memang sempat mati suri. Terakhir, KPK memeriksa sejumlah eks menteri pada Desember 2014.

Mereka adalah Menko Bidang Perekonomian era Gus Dur, Rizal Ramli; eks Menteri BUMN Laksamana Sukardi; dan Menko Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

Sebenarnya kasus ini sudah pernah dibidik oleh Ketua KPK era Abraham Samad.

Saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terus berjalan. 

Abraham mengatakan, kasus SKL BLBI merupakan salah satu kasus yang punya resistensi besar. Karenanya, kasus itu akan menjadi perhatian lembaga antikorupsi tersebut sebelum masa pimpinan KPK periode sekarang berakhir. “Kalau kita sudah berakhir masa jabatan, takutnya mangkrak,” kata dia.

Untuk itu, lanjut Abraham, KPK memastikan pula akan memanggil siapa pun pihak yang terkait dalam kasus SKL BLBI itu. Tak terkecuali Megawati Soekarnoputri yang saat kasus itu terjadi menjabat sebagai Presiden RI.

“KPK sudah pernah periksa JK mantan Wapres.

Boediono saat masih Wapres kita juga periksa dalam kasus lain (Century). Apalagi Mega, dia kan sudah mantan (presiden)?,” kata Abraham seraya mengatakan tidak takut terhadap Ketua Umum PDIP tersebut.

Megawati Keluarkan Inpres SKL BLBI

Adapun SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, posisi presiden dijabat Megawati Soekarnoputri.

“Ada yang mekanisme pemberian SKL itu melalui Kementerian Keuangan, melalui kebijakan yang pernah mereka putuskan,” kata Johan Budi beberapa waktu lalu, saa masih menjabat jubir KPK.

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau dikenal juga dengan inpres tentang release and discharge.

Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Penerima SKL BLBI beberapa di antaranya, yakni pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, dan Salim Group (utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp 55 triliun. Selang 2 tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan ternyata hanya bernilai Rp 30 triliun).

Nama-nama lain yang turut menerima adalah James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp 303 miliar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp 424,65 miliar), Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp 189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa Rp 790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara Rp 159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira kewajiban membayar Rp 155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat Rp 577,812 miliar).

Sebelumnya, dalam kasus ini Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Meski beberapa konglomerat besar sudah menerima SKL, sekaligus release and discharge dari pemerintah.

Padahal, Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum.

Salah satunya dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang sudah dikucurkan ke 48 bank umum nasional, kerugian negara disebutkan mencapai Rp 138,4 triliun.

Di sisi lain audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI. BPKP bahkan menyimpulkan Rp 53,4 triliun dari penyimpangan itu terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

KPK dalam kasus ini sudah memintai keterangan beberapa terperiksa. Mereka di antaranya mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, mantan Meneg BUMN Laksamana Sukardi serta mantan Menperin Rini Soewandi.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak merasa takut apabila harus memeriksa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Pemeriksaan Megawati akan dilakukan bila diperlukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

“Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK,” kata Abraham Rabu, 27 Agustus 2014.

Abraham mengatakan KPK belum memanggil Megawati karena masih mendalami kasus BLBI. “Saya harus menerima konfirmasi dari satgas terlebih dahulu agar masyarakat tidak perlu khawatir petinggi negara lolos dari pemeriksaan. “Tidak usah meragukan keberanian KPK untuk memanggil pejabat. Anda semua, kan, sudah lihat bagaimana Pak Boediono diperiksa di depan persidangan,” kata Abraham.

Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada sejumlah bank pada 1997-1998.

Kasus yang diselidiki oleh Komisi bukan pengucuran BLBI, melainkan pemberian surat keterangan lunas (SKL).

Baru Kamis (20/4/2017), KPK kembali membuka kasus megaskandal ini dengan memeriksa Kwik kembali. Kwik mengaku diperiksa dalam kasus SKL BLBI. 

“Kasus yang sedang disidik dan saya dimintai keterangan karena saya pernah ketika menjabat sebagai Menko kan pernah ada urusan dengan BLBI dan konsekuensinya,” tutur Kwik. 

Kwik menjelaskan dalam pemeriksaan ini, dirinya dimintai keterangannya terkait Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). “Kasusnya BDNI. BDNI itu antara 2001-2002 sampai 2004,” jelasnya. 

BDNI adalah milik Taipan Sjamsul Nursalim.

Bank ini merupakan salah satu yang mendapat SKL BLBI senilai Rp 27,4 triliun.

Surat lunas terbit pada April 2004 dengan aset yang diserahkan diantaranya PT Dipasena (terjual Rp2,3 triliun), GT Petrochem dan GT Tire (terjual Rp1,83 triliun).

Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksan Keuangan, nilai penjualan aset milik Sjamsul untuk menyelesaikan BLBI hanya Rp 19,38 triliun. Jumlah itu cuma 36,7 persen dari total Rp 52,72 triliun utang yang dilunasi.

Sjamsul sempat ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dan dicegah tangkal pada tahun tersebut.

Namun Kejagung saat itu menyebut tak ada nama Sjamsul dalam daftar buronan. Dia diduga menyuap Jaksa Urip Tri Gunawan sehingga lolos dari penyidikan kasus itu. Sjamsul pun lari keluar negeri.

Kini Sjamsul disebut berada di Singapura.

Dikonfirmasi soal pemeriksaan Kwik, Jubir KPK mengakui ada pemeriksaan Kwik, namun soal agenda pemeriksaan, Febri mengaku belum mengetahui informasi lengkapnya.

“Memang KPK pernah melakukan pencarian informasi di tingkat penyelidikan beberapa waktu yang lalu untuk kasus terkait BLBI. Nanti kami akan cek lagi, dan ketika sudah lengkap informasinya kita akan sampaikan,” ujar Febri.

Dia memastikan KPK tak menghentikan kasus SKL BLBI ini. Namun, hingga kini kasus ini masih mentok di tahap penyelidikan. “Tentu kita akan cek lagi kelanjutannya sejauh mana proses yang pernah dilakukan sebelumnya,” tandasnya. 

Febri Diansyah menjelaskan dalam proses penyelidikan tersebut, pihaknya menjadwalkan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang relevan terkait kasus yang mencuat pada era Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. 

“Memang ada proses lanjutan sejak 2014 terkati BLBI,” ungkap Febri.

Lebih jauh Febri mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bakal menyampaikan perkembangan penelusuran kasus dugaan korupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp 138,442 triliun dari Rp 144,536 triliun BLBI yang disalurkan.

KPK menyadari masyarakat tetap menunggu penuntasan kasus tersebut.

Oleh karena itu, KPK tengah berkonsentrasi untuk melakukan penyelidikan.

“Kami akan pastikan kemungkinan lebih lanjut, apakah ada pemeriksaan yang lain dan proesnya sudah sampai mana. Ini salah satu perkara penting yang juga ditunggu banyak pihak dan ditanyakan banyak pihak. Kami cukup concern karena perkara ini diperhatikan publik,” pungkasnya.

KPK sendiri pernah menegaskan belum menghentikan kasus itu.

Komisi antirasuah menyebut, butuh waktu untuk mengusutnya.

“Belum ada penghentian dari dua kasus itu,” tegas Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. 

Kenapa terkesan pengusutannya jalan di tempat? Syarief bilang, KPK mempertimbangkan sejumlah hal. Di antaranya, belum adanya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka terkait kedua kasus itu.

Kendalanya, kasus ini sudah terjadi cukup lama sehingga harus memperhatikan dengan seksama.

“Sebetulnya yang paling utama itu kecukupan bukti-bukti ya. Karena itu memang sudah agak lama jadi memang harus diperhatikan dengan seksama, dipelajari dengan lebih teliti,” bebernya.

Di awal menjabat Ketua KPK, Agus Rahardjo juga sempat menghembuskan angin segar soal kelanjutan pengusutan kasus dugaan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI. Menurut dia, jika ditemukan cukup bukti maka penyelidikan kasus ini akan ditingkatkan.

“Kalau alat buktinya cukup, ya kemungikinan diteruskan akan selalu ada.

Kita tidak mungkin bergerak kalau belum ada datanya,” kata Agus.

Saat buronan BLBI Samadikun Hartono ditangkap April 2016, harapan itu kembali dibuncahkan. Kali ini oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. 

“Nanti kita lihat dulu, bagaimana SH (Samadikun Hartono) ini bisa dijadikan pintu masuk mengusut lebih lanjut kasus BLBI. Karena yang bersangkutan kan sudah jelas posisi kasus dan vonisnya.

Cuma dia lari waktu mau dieksekusi,” ujar Saut kala itu.

Toh, hingga hari ini, kasus tersebut mangkrak. Lamanya KPK mengusut kedua kasus inilah yang akhirnya menimbulkan dugaan kedua kasus itu sudah “tutup buku”. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membuka lagi skandal besar Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kasus BLBI diusut KPK kala Antasari Azhar menjabat Ketua KPK (tahun 2008). KPK menduga ada pejabat yang melakukan penyimpangan dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.

Menurut Antasari, jika proses SKL tidak sesuai ketentuan, KPK akan merekomendasikan agar kasus BLBI itu dibuka kembali.

Tetapi, KPK juga tidak bisa serta merta mencabut Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) yang dikeluarkan kejaksaan.

Skandal korupsi BLBI diduga merugikan negara sebesar Rp 138,4 triliun terkait aliran dana kepada 48 bank umum nasional yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

Kwik yang menjabat menteri di era itu dikenal sebagai penentang SKL. Pemeriksaan hari ini bukanlah yang pertama baginya

Untuk diketahui, kasus SKL BLBI diselidiki KPK sejak 2008, saat komisi antirasuah itu dipimpin Antasari Azhar. Kemudian mengemuka kembali saat KPK dipimpin Abraham Samad. 9 tahun, penyelidikan SKL yang diterbitkan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ini belum juga beranjak dari tahap penyelidikan.

Sebelumnya, sejumlah kalangan mengatakan dalam menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pada penerbitan SKL BLBI, KPK hendaknya lebih fokus pada fenomena bahwa ada sejumlah obligor yang belum memenuhi kewajiban atau melunasi utangnya, namun telah menerima SKL.

Proses pemberian SKL kepada obligor yang belum memenuhi persyaratan itulah yang dinilai sarat dengan potensi korupsi.

Selain itu, KPK semestinya memprioritasan upaya menghentikan kerugian rakyat dari pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI, dan segera berani menetapkan status penyidikan pada kasus SKL BLBI tersebut.

Penetapan status tersangka kepada pihak-pihak yang terlibat bisa menjadi jalan mengungkap skandal perbankan itu secara tuntas.

Bagian Dari Janji KPK

Penanganan kasus BLBI ini memang tidak mengagetkan. Sebab sebelumnya, kasus-kasus besar menjadi janji dari KPK untuk segera dituntaskan. Bahkan, kritik sempat dilontarkan anggota DPR Bambang Soesatyo.

Ia sempat mempertanyakan pengungkapan kasus-kasus lama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Mulai dari kasus Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Rumah Sakit Sumber Waras, PT Pelindo II, dan Wisma Atlet Hambalang tahun ini bisa dituntaskan,” kata Bambang.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan kasus-kasus yang masih belum terselesaikan karena sejumlah permasalahan. 

“Yang paling besar pengaruhnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang mempengaruhi kinerja kami,” kata Agus,

Namun, kata Agus, hal itu tidak menjadi alasan utama karena pada tahun ini KPK mendapat tambahan 600 pegawai baru melalui rekrutmen “Indonesia Memanggil”.

“Waktu kami masuk KPK hanya ada 1.200 pegawai baru, tahun ini ada tambahan 600 termasuk di dalamnya 120 penyidik. Mudah-mudahan banyak kasus besar, misalnya BLBI, Sumber Waras paling tidak kami bisa cicil agar tidak jadi kasus sepanjang masa,” ucap Agus.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“KPK Bongkar Lagi Kubur Kasus BLBI. Ini Laporan Lengkapnya”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan