HarianBernas.com ? Salah satu janji kepala daerah jika terpilih yakni pemenuhan kebutuhan air bersih, baik bagi masyarakat maupun kalangan usaha dan dunia industri. Artinya jika kita bicara pemenuhan kebutuhan air bersih, mau tidak mau kita harus bicara hubungan antara kepala daerah sebagai pemegang mandat urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, berikut hak diskresinya terhadap keberadaan dan kinerja PDAM sebagai satu-satunya perusahaan milik pemerintah daerah (baca: monopoli).
Terutama bagaimana mengelola PDAM, bagaimana melihat perbedaan fungsi PDAM antara bisnis (profit maker) dan membawa misi sebagai Agen Pembangunan (public utility) dan membaca hak monopoli PDAM untuk menjadi salah satu sumber PAD.
Kehadiran PDAM sebagaimana merupakan implementasi usaha pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 dan terus berkembang secara alamiah di setiap pemerintah provinsi dan kabupaten, hingga tergabung dalam PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air MinumSeluruh Indonesia) yang masing-masingnya memiliki coordinator sesuai wilayah geografis (Korwil).
Namun pengurus PERPAMSI maupun Korwil tentu lebih mendahului kelancaran PDAM di daerahnya sendiri yang hamper semuanya memiliki kesamaan problem yaitu, kemampuan SDM, modal, jumlah pelanggan sumber air baku, teknologi dan manajemen. Karena itu kepada kepala daerah yang baru terpilih diharapkan dapat melihat kondisi ini jika ingin memenuhi janjinya.
Dengan menciptakan inovasi dan terobosan-terobosan baru untuk dapat mengatasi pasokan air bersih bagi masyarakat dan dunia usaha yang semakin tinggi tuntutan akan kuantitas dan kualitasnya.
Apakah kepala daerah baru perlu ?piknik? ke PDAM lain yang sudah berpengalaman bermitra dengan privat sector (swasta) baik nasional maupun asing. Atau belajar dari PDAM lain yang karena kesulitan sumber air baku harus melakukan merger dengan sesama PDAM yang lokasinya berdekatan, atau yang memusatkan manajemen pengelolaannya pada pemerintah provinsi untuk bantuan-bantuan teknis yang diperlukan.
Pengalaman sekitar dasawarsa lalu, ketika PDAM mulai mengembangkan pola kemitraan dengan pihak swasta nasional atau asing dengan pola BOT (Build, Operate and Transfer) kiranya perlu juga dipelajari. Sejauh mana kemajuan telah dicapai, karena hal-hal itulah yang masih selalu menjadi pembicaraan yang tak pernah berhenti mengingat investasi di sektor air bersih merupakan investasi jangka panjang.
Sementara resiko keterlibatan para konglomerat di sektor air bersih sama sebanding dengan resiko investasi di sector infrastruktur yaitu jangka waktu return of investment (ROI) sangat lama.
Selain itu investasi besar akan selalu dikotomis antara padat teknologi (peningkatan kemampuan SDM) atau padat karya (pemerataan pendapatan).
Meski demikian, investasi di sektor air bersih selalu menjadi pembicaraan paling sexy asal dikelola dengan baik oleh mereka yang memahami karakter badan usaha milik pemerintah. Apa yang diharapkan dari kemitraan dengan investor, selalu bertujuan peningkatan pendayagunaan sarana dan prasarana penyediaan air bersih, peningkatan operasi, pemeliharaan dan pelayanan pelanggan, atau mengatasi penurunan tingkat kebocoran, rehabilitasi dan perluasan system pelayanan, dan peningkatan manajemen operasional PDAM. Bahkan memperluas lingkup kerjasama dengan pengembangan tambahan air baku dan fasilitas produksi air bersih.
Namun lagi-lagi masuknya swasta nasional atau asing bermitra dengan PDAM seringkali dikhawatrirkan PDAM akan kehilangan fungsi sosial.
Bagaimana pun swasta tentu ingin mendapat keuntungan besar sehingga pertanyaan kemudian bagaimana mekanisme penentuan tarif air bersih oleh pemerintah daerah sebagai pemilik regulasi, agar tercipta apa yang disebut win-win.
Artinya, manajemen internal PDAM harus clear and clean, bagaimana posisi cashflow dan pemasaran, SDM pengelola, wawasan bisnis jajaran direksi,.Utamanya pola perekrutan karena mentang-mentang PDAM milik pemerintah daerah, maka Direktur Utamanya harus mantan Kepala Dinas yang kita tau selalu bekerja atas dasar SPD. Atau pekerja LSM yang tidak mampu bedakan antara profit maker dan public utility, sehingga arah kinerja manajemen PDAM semakin tidak menentu.
Sementara pembatalan UU Sumber Daya Air oleh MK dan penghapusan seluruh pasal UU No. 7 Tahun 2001 tentang Sumber Daya Air, menyaratkan pemerintah daerah diberitanggungjawab atas pengembangan penyediaan air minum yang dikelola PDAM. Di sisi lain situasi lingkungan hidup pun kian tak mendukung dimana pemanasan global tetap saja menghantui manusia apakah musim panas yang akan segera kita hadapi dapat diatasi ketika begitu banyak pohon telah ditebang untuk mengejar dolar tanpa ada pemulihan menyeluruh.
Artinya pemahaman terhadap pengadaan air bersih tidaklah semudah mengucapkan janji.Yang pada akhirnya membawa kita pada sudut pandang dilematis, apakah air dibagi menurut kemampuan atau kebutuhan.
Dan apakah ada upaya modernisasi manajemen operasional PDAM untuk membagi kue secara adil antara fungsi ?profit maker? dan ?public utility?.
Canisius Maran, penulis, pernah aktif di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Relawan WALHI dan menjadi pengelola beberapa media. Menyukai memoar orang-orang hebat, Iptek dan Pengembangan SDM, Pariwisata dan Lingkungan Hidup. ?Dia Bagaikan Bara Api yang Dingin? adalah karyanya yang terpilih sebagai Pemenang Kedua Sayembara Kisah Nyata Majalah Femina Tahun 1986. Email: [email protected], Twitter: @marancanisius52.

