BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Konfirmasi Hasil Penggeledahan, Penyidik KPK Kembali Periksa Andi Narogong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap Andi Agustinius alias Andi Narogong usai ditetapkan sebagai tersangka...

Selasa, 4 April 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 3 April 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Jakarta, HarianBernas.com-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap Andi Agustinius alias Andi Narogong, usai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (23/03/17). Pemeriksaan perdana yang dilakukan terhadap Andi usai ditetapkan tersangka, dilakukan dalam rangka mendalami proses penyidikan. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan dalam rangka mengkonfirmasi perihal kegiatan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus yang menjerat Andi.

??Hari ini kita melakukan pemeriksaan lanjutan untuk tersangka AA (Andi Agustinus) setelah pemeriksaan pertama kita lakukan setelah penangkapan, sampai diputuskan penahanan.

Kita tentu mengkonfirmasi sejumlah informasi terkait perkara e-KTP yang sedang kita dalami.

Salah satunya terkait dengan penggeledahan yang dilakukan pada hari Jumat dan Senin (03/04/17), ” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa , (04/04/17).

Selain memeriksa Andi, terkait perkara yang sama, penyidik juga memeriksa tersangka Sugiharto dan Anang Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sidoharjo. 

??Untuk Sugiharto yang hari ini diperiksa sebagai saksi, tentu kami perlu melakukan pemeriksaan. Kita tahu di proses persidangan sudah muncul juga sejumlah fakta persidangan yang menjelaskan kaitan-kaitan dengan tersangka AA dan konstruksi umum lainnya.

Kami masih melakukan pemeriksaan awal, namun juga pendalaman fakta-fakta persidangan yang ada dan pendalaman kegiatan penggeledahan yang dilakukan sebelumnya,?? imbuhnya.

Di lain pihak, kendati memeriksa sejumlah pihak dalam perkara yang sama, Febri belum bisa menjelaskan, apakah para pihak yang diperiksa akan dikonfrontir. ??Belum ada info soal rencana itu. Kami baru dapat info bahwa memang ada agenda pemeriksaan saksi untuk tersangka AA, ?? jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya KPK menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong, salah satu saksi dalam kasus e-KTP sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan, pasalnya penyidik KPK menemukan dua alat bukti keterlibatan Andi dalma perkara yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.  

“Setelah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dan mengajukan 2 orang tersebut ke persidangan, KPK menemukan bukti permulaan cukup menetapkan seorang lagi sebagai tersangka.

AA (Andi Agustinus). Ini dari kalangan swasta,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Kamis (23/03/17).

Dalam perkara ini, Andi diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan paket e-KTP 2011-2012. “AA diduga memiliki peran aktif dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam proyek KTP elektornik,” jelasnya.

Dalam proses penganggaran, Andi Narogong diduga melakukan pertemuan dengan para terdakwa dan sejumlah anggota DPR RI dan pejabat Kemendagri terkait proses penganggaran proyek e-KTP. “Yang bersangkutan terkait aliran dana pada sejumlah pihak dari unsur Banggar, Komisi 2, dan Pejabat Kemendagri,” urai mantan hakim adhoc Tipikor tersebut.

Peranan lainnya, dalam proses pengadaan, Andi Narogong berhubungan dengan para terdakwa dan pejabat lain di Kemendagri serta koordinir tim Fatmawati yang diduga dibentuk untuk kepentingan pemenangan tender. “Terkait aliran dana pada sejumlah panitia pengadaan,” paparnya.

Seiring dengan penetapan tersangkanya, penyidik KPK pun menangkap yang bersangkutan, pasalnya diduga berupaya mengintervensi saksi lain dalam proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan