BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Inilah Rentetan Terduga Penerima Uang Rakyat Proyek e-KTP

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto diduga memiliki peran dalam kasus dugaan korupsi megaproyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP....

Jumat, 10 Maret 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 9 Maret 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto diduga memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi megaproyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. 

Walau tak menyebut nama Setya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya mengendus dugaan duit proyek e-KTP mengalir ke sejumlah anggota Dewan. 

?Saya pribadi melihat itu, indikasi uang kepada anggota Dewan,? ujarnya Saut beberapa waktu lalu.

Peran Setnov sempat dibuka lewat mulut Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Nazar menuding Setya sebagai pengatur proyek dan penentu besaran fee bagi anggota di parlemen. 

?Yang mengkoordinasikan pembagian uang adalah Setya Novanto,? kata Nazaruddin di KPK beberapa bulan lalu. Setya juga diduga mengatur konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia sebagai pemenang tender. 

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK dalam Pengadilan Tipikor, Kamis (9/3/2017), Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP yang mencapai Rp 5,9 triliun.

Awalnya, Novanto ditemui sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk minta dukungan terkait proyek e-KTP pada Februari 2010 di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Saat itu yang menemui Novanto adalah dua terdakwa yang juga pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Novanto pun menyatakan dukungan.

Pertemuan berikutnya dilakukan di ruang kerja Novanto di Lantai 12 Gedung DPR RI. Saat ditanya bentuk dukungan, Novanto menjawab akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi yang lain.

Kemudian, sekitar Juli-Agustus 2010, proyek e-KTP ikut dibahas dalam pembahasan Rancangan APBN tahun anggaran 2011.

Dalam dakwaan, Andi Narogong diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan Novanto, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

“Karena anggota DPR RI tersebut dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II DPR RI menyetujui anggaran proyek,” demikian isi dakwaan KPK.

Hingga kemudian, Novanto bersama Andi, Anas, dan Nazaruddin, disebut menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, rencananya 51 persen atau Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagi ke sejumlah pihak.

Novanto bersama Andi, Anas, dan Nazaruddin kemudian disebut mengatur pembagian anggaran dari 49 persen yang rencananya akan dibagi-bagi.

Pembagiannya adalah 7 persen (Rp 365,4 miliar) untuk pejabat Kementan, 5 persen (Rp 261 miliar) untuk anggota Komisi II DPR, dan 15 persen (Rp 783 miliar) untuk rekanan/pelaksana pekerjaan.

Sedangkan 11 persen (Rp 574,2 miliar) direncanakan untuk Setya Novanto dan Andi Narogong, dan 11 persen (Rp 574,2 miliar) lainnya untuk Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin.

Novanto Tak Di Daftar Penerima

KPK menyebut uang suap dalam proyek e-KTP merupakan praktik ijon.

Ini berarti uang dibagi terlebih dahulu ke sejumlah pihak, sebelum anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu disetujui DPR.

Dalam dakwaan, jaksa KPK pun menyebut sejumlah anggota DPR yang diduga menerima suap dalam kasus korupsi e-KTP ini. Uang itu mengalir ke pimpinan DPR, pimpinan fraksi, anggota Komisi II DPR, anggota Banggar DPR.

Aliran dana juga disebut mengalir ke anggota DPR yang tak terkait proyek, namun dianggap petinggi partai. Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum misalnya.

Dia disebut menerima 5,5 juta dollar AS.

Dakwaan juga menyebut Anas sebagai orang yang “mengatur” besaran anggaran proyek e-KTP bersama Novanto, Andi Narogong, dan Nazaruddin. Namun, nama Novanto tidak terdapat dalam daftar penerima uang pada surat dakwaan kasus e-KTP yang dibacakan jaksa penuntut umum. Nama Nazaruddin juga tidak ada dalam daftar penerima aliran dana kasus e-KTP.

Belum diketahui apakah Novanto dan Nazaruddin telah menerima aliran dana dari 11 persen anggaran yang dialokasikan, atau Rp 574,2 miliar dari yang direncanakan.
Sejauh ini, dakwaan KPK tidak menyebut ada aliran dana kepada kedua orang yang saat itu menjadi bendahara umum di partainya masing-masing.

Meski demikian, KPK mencantumkan nama Setya Novanto dalam dakwaan sebagai orang yang bersama-sama dua terdakwa, Irman dan Sugiharto, melakukan perbuatan melawan hukum terkait kasus e-KTP.

Bantahan Novanto

Novanto sendiri telah berkali-kali membantah keterlibatannya dalam kasus e-KTP.

Mengenai hubungannya dengan pengusaha Andi Narogong misalnya, Novanto mengaku pertemuan hanya sebatas urusan bisnis.

“Kalau saudara Andi pernah ketemu saya, tapi dalam kapasitas jual beli kaos waktu saya selaku Bendahara Umum,” kata Novanto.

Soal tuduhan jadi pihak yang mengendalikan proyek e-KTP bersama Anas Urbaningrum dan Nazaruddin, Novanto juga membantahnya. Novanto juga membantah telah menerima uang terkait proyek e-KTP Mega proyek e-KTP menelan biaya dari APBN hingga hampir Rp 6 triliun. KPK mengungkap anggaran itu menjadi bancakan banyak pihak seperti dituangkan dalam surat dakwaan.

Berikut alur pembahasan anggaran proyek e-KTP dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017):

1.

Pada akhir November 2009, Gamawan Fauzi selaku Mendagri mengirimkan surat kepada Menkeu dan Kepala Bappenas nomor 471.13/4210.A/SJ perihal usulan pembiayaan pemberian nomor induk kependudukan (NIK) dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.

Dalam surat tersebut, Gamawan Fauzi meminta kepada Menkeu dan Kepala Bappenas untuk merubah sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis NIK yang semula dibiayai dengan menggunakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni.

2. Pada awal Februari 2010, Komisi II DPR menggelar rapat pembahasan anggaran Kemdagri.

Kemudian, pada periode Februari-April 2010, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu mengadakan pertemuan dengan Irman selaku Dirjen Dukcapil dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Dalam pertemuan tersebut, terdakwa I (Irman) dan Andi Narogong meminta kepastian kesiapan untuk proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Atas pertanyaan tersebut, Setya Novanto mengatakan bahwa ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya,” ucap jaksa KPK.

3. Pada kurun waktu Juli-Agustus 2010, DPR mulai melakukan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2011.

Dalam pembahasan RAPBN itu, anggaran proyek e-KTP juga dibahas.

Saat itu, Andi Narogong semakin intens bertemu Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan M Nazaruddin. Keempatnya lalu menyepakati proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun hanya digunakan Rp 2,6 triliun untuk proyek, sisanya untuk bancakan.

4. Bulan Oktober 2010, pembentukan grand design anggaran untuk proyek e-KTP senilai Rp 5.952.083.009.000 dengan sistem multiyears dengan rincian yaitu tahun 2011 senilai Rp 2.291.428.220.000 dan tahun 2012 senilai Rp 3.660.654.789.000.

5.

Pada tanggal 22 November 2010 melalui mekanisme rapat kerja dengan Kemdagri yang diwakili oleh Gamawan Fauzi, terdakwa I (Irman), dan Diah Anggraini, Komisi II DPR memberikan persetujuan anggaran terhadap pelaksanaan proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis KTP berbasis KTP berbasis NIK secara nasional untuk tahun 2011 sejumlah Rp 2.468.020.000.000.

6. Pada 21 Desember 2010, Gamawan Fauzi mengirimkan surat izin pelaksanaan proyek e-KTP menggunakan metode multiyears ditolak Menkeu Agus Martowardojo. Penolakan itu terjadi 2 kali yaitu pada 21 Desember 2010 dan sebelumnya pada 26 Oktober 2010 dan 13 Desember 2010.

7.

Pada 17 Februari 2011, Dirjen Anggaran Herry Purnomo memberi izin Kemdagri untuk mengggunakan metode multiyears di proyek e-KTP.

Setelah itu, pada 21 Juni 2011, Gamawan menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp 5.841.896.144.993 dengan jangka waktu kontrak sampai 31 Oktober 2012.

8. Sampai dengan Maret 2012, Konsorsium PNRI belum dapat menyelesaikan target pekerjaannya yakni belum merealisasikan pekerjaan pengadaan blangko KTP Elektronik sebanyak 65.340.367 keping dengan nilai Rp 1.045.445.868.749.

9.

Pada tanggal 9 Maret 2012, Gamawan Fauzi mengajukan usulan penambahan anggaran dalam APBN-P 2012 kepada Menteri Keuangan.

Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan antara Kemdagri dengan Komisi II DPR.

10. Pada 27 Juni 2012, Gamawan Fauzi melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR dan sepakat tambahan anggaran Rp 1.045.445.868.749 ditampung dalam APBN 2013.

Lalu pada 5 Desember 2012, penerbitan dan pengesahan DIPA berisi DPR menyetujui APBN 2013 untuk tambahan anggaran Rp 1.492.624.798.000.

Anggaran itu terdiri dari permintaan Gamawan Fauzi sebesar Rp 1.045.000.000.000 dan sisanya Rp 447.624.798.000 adalah anggaran untuk kelanjutan penerapan e-KTP secara reguler tahun 2013.

Adapun rentetan anggota DPR RI yang saat itu terlibat, Delapan persen dari nilai proyek mengalir ke pejabat dan tim panitia tender di Kemendagri. Sedangkan tiga persen dialokasikan untuk Gamawan Fauzi yang kala itu menjabat menteri dalam negeri melalui adiknya yang menjabat sekjen.

Kemudian 2,5 persen dibagikan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPR. Sebanyak 2,5 persen untuk ketua dan wakil ketua Badan Anggaran DPR.

Selanjutnya, 11 persen mengalir kepada ketua Fraksi Golkar kala itu Setya Novanto dan Andi Narogong. Sama seperti Novanto, Anas Urbaningrum dan Nazaruddin juga mendapat 11 persen dari nilai proyek.

Dari data Nazarudin, sejumlah pihak yang menerima yakni Melchias Mekeng sebesar USD 500 ribu, Olly Dondokambey mendapat jatah USD 1 juta, dan Mirwan Amir sebesar USD 500 ribu.

Kemudian Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, dan Arif Wibowo masing-masing mendapatkan USD 500 ribu.

Meski demikan, masih ada pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari korupsi proyek e-KTP. KPK sendiri bakal membeberkannya di persidangan nanti.

Dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP memang tengah dikebut KPK. M Nazaruddin pun kembali 'bernyanyi' soal aliran uang haram yang menurutnya diterima banyak pihak.

“(Dana itu mengalir ke) Jafar Hafsah (mantan Ketua Fraksi Demokrat di MPR RI), ya banyak semuanya itu. (Mengalir juga ke) Mendagri, ke Dirjennya, ke Kemenkeu.

Yang penting banyak pihak,” kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016).

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Inilah Rentetan Terduga Penerima Uang Rakyat Proyek e-KTP”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan