HarianBernas.com – Sri Sultan HB IX dalam konteks filosofi kekuasaan telah menyatakan ?Tahta Untuk Rakyat? yang dapat diartikan bahwa menjadi Sultan adalah tugas untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dengan perspektif ini, rakyat bukanlah sebagai obyek penguasa, tetapi sebagai segmen-segmen yang direkatkan, disejahterkan, dan dimakmurkan oleh Sultan. Dengan filosofi politik ini, piramida kekuasaan yang berpuncak pada sosok Sultan tidak menjadi piramida yang represif tetapi piramida yang konstruktif.
Pasca disahkannya Undang-Undang Keistimewaan DIY (UUK DIY), DIY memiliki beberapa wewenang Istimewa yang diantaranya meliputi kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang (Pasal 7 UUK DIY) maka seharusnya Pemda DIY bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu mewujudkan Tahta Untuk Rakyat. Dimana hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Keistimewaan DIY sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 UU 13/2012 tentang UUK DIY, yaitu untuk ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.
Meski telah menyandang status Daerah Istimewa semenjak lama dan lebih dari 4 tahun semenjak UUK DIY disahkan, namun Keistimewaan belum bisa membawa manfaat besar bagi rakyat banyak.
Hal ini bisa dilihat dari berbagai problem sosial-ekonomi yang harus dihadapai oleh warga Yogyakarta. Persoalan pertama yang masih mendera adalah tentang kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
DIY merupakan provinsi termiskin di pulau Jawa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta garis kemiskinan bulan Maret 2015 hingga Maret 2016 mengalami kenaikan sekitar 5,42 persen.
Jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2016 sebanyak 49.940 atau naik 9.380 dibanding September 2015 sebanyak 45.560 orang.
Kondisi kemiskinan ini semakin diperparah dengan ketimpangan ekonomi. BPS melansir Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang memiliki ketimpangan tertinggi di Indonesia.
Menurut data BPS, per September 2016, rasio gini Yogyakarta yang mencerminkan ketimpangan pengeluaran masyarakat mencapai 0,425.
Yogyakarta yang terkenal sebagai ?City of Tolerance? dan sekaligus ?melting point?atau tempat peleburan berbagai budaya juga ternodai oleh kasus-kasus intoleransi. Aktivitas intoleransi merebak di Yogyakarta, sehinga menyebkan ia menjadiprovinsi yang semakin tidak toleran. Setidaknya ada dua kasus yang mencederai kebebasan beragama yang menimpa kelompok minoritas yaitu gugatan pembangunan Goa Maria di Gunung Kidul dan intimidasi kelompok waria di Ponpes Al Fatah.
Masalah intoleransi juga turut menyita perhatian publik dan media internasional pada Januari 2017 ketika muncul penolakan Camat non-muslim di Pajangan, Bantul.
Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan juga diciderai oleh gerakan anti-ilmu pengetahuan yang mengancam akan menurunkan spanduk penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) karena memajang foto seorang mahasiswi Muslimah.
Beberapa kasus lain yang menistakan Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan adalah pembungkaman hak berekspresi di dalam wilayah kampus dan ruang publik, seperti pembubaran pemutaran film ?Senyap?
dan ?Pulau Buru: Tanah Air Beta? bertempat di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta.
Pembangunan hotel dan mall yang marak di Yogyakarta dalam beberapa tahun juga berpotensi menimbulkan masalah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yogyakarta menilai kemunculan bangunan tinggi tersebut membuat risiko bencana menjadi tinggi.
Berkaca dari gempa tahun 2006, bukan tidak mungkin gempa serupa terjadi dan kembali meluluh-lantakan Yogyakarta, termasuk merobohkan bangunan bertingkat.
Menjamurnya hotel di seantero Yogyakarta juga pernah mengakibatkan beberapa sumur warga mengalami kekeringan.
Pembangunan hotel, mall, dan apartemen yang masif dan terkesan tidak ramah lingkungan sering dianggap sebagai biang keladi banjir dan kesumpekan Yogyakarta. Ketidakpuasan dan kritik warga Yogyakarta terhadap maraknya pembangunan hotel dan mall setidaknya dapat dilihat dari populernya tagar #JogjaOraDidol, #JogjaAsat, #JogjaIstimewaHotelnnya dan lain sebagainya.
Berbagai problema sosial-ekonomi tersebut mengancam maksud dan tujuan utama dijadikannya Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa setingkat Provinsi.
Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dan terukur untuk mengatasi problem-prolem yang mengendalai diselenggarakannya Keistmimewaan dari dan untuk Yogyakarta beserta seluruh warganya.
Sejatinya Keistimewaan dapat diselamatkan dan Tahta Untuk Rakyat menjadi kenyataan dengan beberapa hal: Pertama; menciptakan ruang bagi kepemimpinan gagasan yang berpihak pada rakyat. Kedua; menegaskan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga; mewujudkan pemerataan sosial-ekonomi. Keempat, membuka ruang dialog antar-umat beragama, suku, dan warga pada umumnya, serta yang kelima; penghargaan terhadap harkat dan martabat nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, kata kunci dari Keistimewaan adalah terciptanya perubahan berpikir dari logika kekuasaan menuju nalar politik untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang mana hal tersebut merupakan mandat konstitusi dan Keistimewaan DIY.
Oleh: Irsad Ade Irawan
Cendekia Muda dari GP Ansor dan FPPI, Wakil Sekjend Aliansi Buruh Yogyakarta
