BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Mengapa Tidak Boleh Bawa Ponsel ke TPS?

Hari pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 seluruh warga Indonesia yang sudah memiliki hak pilih akan menyuarakan aspirasinya untuk memilih kepala...

Kamis, 16 Februari 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 15 Februari 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

HarianBernas.com ? Hari pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 seluruh warga Indonesia yang sudah memiliki hak pilih akan menyuarakan aspirasinya untuk memilih kepala daerah. Hal ini tentu merupakan harapan untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik, bebas dari perilaku korupsi, dan mampu mengayomi masyarakat

Ada yang berbeda dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada 15 Februari ini.

Jika sebelumnya tidak disebutkan aturan dilarang membawa ponsel dan smartphone saat pelaksanaan pencoblosoan, kali ini larangan tersebut dikeluarkan.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Sumarno saat jumpa pers yang dilakukannya di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (13/2/2017).

?Saat pemungutan suara, pemilih tidak diperkenankan membawa kamera atau HP (handphone) kamera ke bilik suara,? jelas Sumarno.

Pelarangan tersebut terutama pada ponsel yang ada kameranya atau alat perekam lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perilaku curan pada Pilkada DKI 2017.

Menurut Sumarno, tentu saja tidak masalah jika pemilih membawa ponsel berkamera ke tempat pemungutan suara (TPS). Namun ponsel tersbeut dilarang dibawa masuk ke bilik suara saat pemilih akan mencoblos paslon pilihannya.

Ada petugas yang akan meminta sementara ponsel tersebut.

?Dengan cara yang sopan petugas akan meminta atau mempersilakan HP yang dibawa untuk ditaruh di tempat yang sudah disediakan, kemudian baru diperssilakan masuk ke bilik suara. Begitu selesai, silakan HP diambil kembali, ? kata Sumarno.

Selain HP atau alat rekam lainnya, masyarakat juga dihimbau memberikan hak pilihnya menggunakan alat yang sudah disediakan oleh panitia di TPS. Jadi bukan alat yang dibawa sendiri dari rumah.

Ketika masuk ke bilik suara, pemilih dalam keadaan steril.

“Di bilik suara tidak membawa apa-apa dan mencoblos pilihannya menggunakan alat coblos yang disiapkan. Tidak boleh mencoblos dengan cara merobek salah satu paslon, karena itu tidak sah,” jelas Sumarno.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti turut mengatakan, pelarangan membawa ponsel dan alat perekam ke dalam bilik suara untuk mencegah beragam kecurangan yang mungkin terjadi, terutama money politik.

Yang dikhawatirkan, alat perekam atau ponsel kamera tersebut digunakan untuk memotret hasil pilihannya dan diserahkan kepada pihak lain. Tentu saja, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan uang sebagai bayaran.

Merekam apa yang dipilih tentu juga melanggar asal pemilu, Luber Jurdil yaitu langsung, umum, bebas, rahasa, serta jujur dan adil.

Kata Mimamh, pihak KPU akan mengeluarkan surat edaran yang akan menjadi dasar petugas KPPS melakukan pencegahan dan memeriksa agar pemilih tidak membawa HP ke dalam bilik suara.

“KPU mengeluarkan surat edaran, berdasarkan surat edaran itu, apabila ditemukan ada pemilih membawa HP, kan untuk pencegahan petugas KPPS akan memeriksa agar yang bersangkutan tidak membawa HP ke dalam bilik,” ucap Mimah.

Ditanya apakah akan sanksi terkait larangan ini, Bawaslu menyatakan bahwa tidak ada sanksi dan mempercayakan sepenuhnya kepada petugas petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS masing-masing untuk mengawasi para pemilih.

Mimah menambahkan bahwa yang dilakukan ini merupakan langkah pencegahan.

Pihaknya tetap berprinsip percaya kepada perugas KPPS yang memeriksa para pemilih agar jangan sampai kecolongan.

Dihimbau juga pemilih jangan sengaja menyembunyikan HP nya agar bisa mengambil gambar dirinya saat memilih untuk diberikan kepada pihal lain.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan