Mentan Amran Temukan Dugaan Oplosan 600 Ton Beras SPHP di Cipinang

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan dugaan penyelewengan beras SPHP di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang. Volume beras yang terindikasi disalahgunakan mencapai 600 ton.

Beras SPHP dibeli dari Bulog seharga Rp11.500 per kilogram lalu dikemas ulang atau dioplos dengan beras kualitas rendah untuk dijual sebagai premium. Harga untuk konsumen seharusnya Rp12.500 per kilogram.

Amran menegaskan praktik itu membuktikan mafia pangan nyata dan meminta pelaku ditindak tegas tanpa kompromi. Mafia Pangan Bukan Mitos, Kata Mentan

Mentan Amran menyampaikan pernyataan keras pada Jumat, 30 Oktober 2026, menanggapi pihak-pihak yang selama ini meragukan keberadaan mafia pangan.

Mengutip pemberitaan Liputan6.com dan Antara, ia menantang mereka yang menyangkal untuk melihat langsung fakta di lapangan.

"Sampaikan kepada yang mengatakan tidak ada mafia, nah itu mafianya. Hei, bangun dari tidur! Jangan bela negara lain, tidak bela negeri sendiri," kata Amran.

Ia menegaskan praktik pengoplosan sebagai kejahatan yang merampas hak masyarakat kurang mampu. "Ini kan kejahatan.

Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos," tegasnya. Warga Miskin Kehilangan Haknya

Dampak paling langsung dirasakan warga penerima manfaat yang seharusnya menikmati beras murah bersubsidi.

Ketika beras SPHP dialihkan ke pasar premium, masyarakat berpenghasilan rendah justru kehilangan akses terhadap pangan terjangkau.

Kualitas beras yang dicampur dengan beras tidak bagus juga berpotensi merugikan konsumen dari sisi kesehatan dan nilai gizi.

Di sisi lain, pedagang dan distributor yang beroperasi legal menghadapi persaingan tidak sehat dari pelaku yang menjual beras oplosan sebagai premium.

Kasus ini menjadi sorotan publik sebagai bukti nyata praktik yang selama ini diperdebatkan.

Pemerintah menegaskan sikap zero tolerance terhadap pihak yang mempermainkan komoditas pangan, namun tetap membuka ruang kritik konstruktif berbasis data objektif.

Pangan Goyang, Politik Ikut Goyang

Mentan Amran menempatkan pangan sebagai komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. "Pangan ini adalah komoditas strategis, bahkan komoditas politik.

Kalau ini goyang, politik kita goyang. Kalau ini bermasalah, negara kita bisa bermasalah," katanya.

Pernyataan itu sejalan dengan temuan bahwa lemahnya pengawasan pada rantai distribusi beras bersubsidi memungkinkan praktik ini berlangsung dan berpotensi menjalar lebih luas.

Motif ekonomi menjadi akar masalah: selisih harga antara harga tebus dan harga premium menciptakan insentif bagi pelaku untuk mengoplos.

Seperti yang dibahas dalam Isu TKA Trending, Kemnaker Diminta Buka Data Resmi Tenaga Kerja Asing, transparansi data dan pengawasan lintas lembaga menjadi kunci mencegah penyalahgunaan kebijakan publik.

Digitalisasi Rantai Pasok sebagai Jalan Keluar

BERNAS merekomendasikan penguatan tata kelola distribusi beras SPHP melalui digitalisasi rantai pasok.

Setiap karung SPHP dari Bulog hingga pengecer sebaiknya dilengkapi pelacakan berbasis QR code, sehingga alur distribusi dapat diaudit secara real time.

Integrasi data penjualan dengan sistem perizinan usaha juga diperlukan agar distributor yang menyimpang dari jalur resmi dapat terdeteksi lebih cepat.

Audit berkala terhadap distributor dan penguatan pengawasan berbasis teknologi di PIBC serta pasar induk lainnya menjadi langkah lanjutan yang mendesak.

Penindakan tegas berlapis terhadap pelaku perlu disertai kampanye transparansi harga.

Konsumen harus memiliki kanal pengaduan terpadu untuk melaporkan indikasi pengoplosan, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada sidak sesaat. Kritik Konstruktif Tetap Dibuka

Meski menegaskan penindakan, Mentan Amran tetap membuka ruang bagi kritik yang membangun. "Kalau yang mengkritik konstruktif, saya salut, kami bangga. Tapi kalau karena dendam, ah ini yang perlu dinasihati," tegasnya.

Sikap ini penting agar kebijakan pangan tidak berhenti pada retorika.

Penyelidikan mendalam masih berjalan untuk mengurai alur distribusi, jumlah pasti, dan pihak-pihak yang diduga terlibat, dengan tetap menjunjung praduga tak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Sebagaimana diulas dalam Prabowo Panggil Kepala Bakom, Soroti Pengawasan TKA dan Investasi, persoalan pengawasan lintas sektor memang menjadi titik rawan tata kelola yang perlu pembenahan struktural, bukan sekadar tindakan sporadis.

Menutup Celah, Melindungi yang Lemah

Temuan 600 ton beras SPHP yang diduga dioplos seharusnya menjadi titik balik kebijakan pangan. Tanpa pembenahan rantai pasok, program stabilisasi harga hanya akan menguntungkan pelaku yang memanfaatkan celah distribusi.

Digitalisasi, audit berkala, dan kanal pengaduan publik adalah tiga pilar yang dapat menutup celah tersebut.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pangan diukur dari apakah beras murah benar-benar sampai ke meja makan keluarga kurang mampu, bukan berhenti di gudang distributor yang mengemasnya ulang demi keuntungan sepihak.

[STRATEGI SOLUSI]

Persoalan tata kelola pangan membutuhkan kapasitas analisis data dan sistem yang rapi.

BERNAS menyediakan layanan Jasa SEO & Ads untuk institusi yang ingin memperkuat literasi publik, serta Consulting Business Plan bagi organisasi yang ingin merancang roadmap transformasi digital berbasis AI, termasuk pemetaan proses bisnis yang bisa diotomatiskan lewat Adolo.

Untuk tim yang ingin membangun sistem pelacakan dan otomasi internal, Training NLP + Vibecoding + AI menawarkan praktik langsung membangun sistem nyata.

Ekosistem TEFA University melalui Koding.Studio juga membuka jalur pembelajaran software engineering terapan bagi mahasiswa magang industri.

Mari bangun tata kelola pangan yang transparan dan terukur, dimulai dari sistem yang benar.