BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Begini Indikator Sederhana Penilaian Integritas Pelayanan Publik

Instruksi Presiden Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017....

Minggu, 23 Oktober 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 22 Oktober 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Penghujung 2016, terbit kebijakan pemerintah mendorong pemberantasan korupsi. Yakni, Instruksi Presiden Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Selain itu, muncul pula Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Dalam bidang pelayanan publik, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui dua kebijakan tersebut menghendaki adanya tindakan tegas terhadap pungutan liar (pungli).

Integritas memiliki hubungan erat dengan potensi korupsi. Setidaknya, survei korupsi tahun 2015 menyatakan lembaga publik dengan integritas publik yang buruk cenderung memiliki potensi korupsi yang tinggi.

Peneliti Hukum dan Kebijakan Trasparency International Indonesia (TII) Reza Syawawi mengatakan setidaknya terdapat dua indikator sederhana yang dapat digunakan dalam menukur dan menilai integritas pelayanan publik.

Pertama, menghitung jumlah insiden suap dalam mengakses layanan publik. Menurutnya semakin tinggi insiden suap, maka berbanding dengan integritas layanan publik yang kian memburuk.

Kedua, menghitung probabilitas penyuapan melalui perbandingan antara insiden suap dengan total interaksi layanan publik.

?Semakin tinggi probabilitas penyuapan, maka integritas publik akan semakin buruk,? ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (23/10/2016)

Menurutnya terdapat beberapa catatan dalam rangka memperbaiki layanan publik. Yakni, memastikan adanya integrase mekanisme pelaporan. Ia mengatakan tim yang dibentuk presiden berasal dari beberapa lembaga.

Hal itu menjadi alasan pentingnya memastikan  mekanisme pelaporan terintegrasi dengan seluruh lembaga.

?Maka perlu ada standar operational prosedur (SOP) yang jelas dan tegas mengenai penanganan laporan,? ujarnya.

Kemudian, adanya mekanisme jelas terkait dengan perlindungan dan jaminan bagi pelapor. Tak saja perlindungan yang sifatnya administratif, namun juga perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya perlakuan kriminalisasi.

Tak hanya itu, pemberantasan pungli pun mesti melibatkan dua pihak. Yakni pemerintah dan swasta atau individu.

Khususnya, terhadap kelompok pebisnis. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong perusahaan agar menerapkan sistem integritas bisnis.

Antara lain dengan  menerbitkan aturan yang mengatur pebisnis agar tidak  memberikan suap atau uang pelicin dalam mengakses layanan publik.

Selain itu, Pemerintah pun perlu melakukan evaluasi efektivitas reformasi birokrasi dalam menjamin kemudahan dan percepatan layanan publik. ?Serta presiden wajib menyampaikan seluruh hasil penangangan laporan kepada publik,? tukasnya.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan