BUTON, BERNAS.id – JAKARTA, HarianBernas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Buton Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka pemberi suap, kepada M. Akil Mochtar, saat menjabat Ketua Mahkamah Konsitusil. Uang suap sebesar Rp 1 miliar, diberikan Samsu kepada Akil untuk mengurusi sengketa perkara Pilkada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara? tahun 2011.
“Yang bersangkutan sudah kami tetapkan jadi tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif saat dikonfirmasi wartawan,di Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Atas perbuatannya, Samsu dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups.
Dalam perkara ini, sebelumnya, saat bersaksi dalam perkara kasus Akil pada Kamis (4/3/14) silam, Samsu mengaku pernah memberikan “upeti” kepada Akil sebesar Rp 1 miliar padatahun 2012 silam.
Menurutnya, pemberian uang tersebut berkaitan dengan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK.
Adapun pemberiannya dilakukan melalui transfer, ke rekening CV Ratu Samagat, perusahaan milik istri Akil, Ratu Rita Akil.
Atas perkara ini, Akil sendiri telah dijatuhi hukuman seumur hidup karena diduga memainkan sedikitnya 7 perkara pilkada.
Sebelumnya, terkait perkara ini, Akil didakwa menerima suap dari beberapa perkara Pilkada.
Dalam dakwaan pertama, suami Ratu Rita tersebut, menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak (Rp 1 miliar), Pilkada Kabupaten Empat Lawang (Rp 10 miliar dan US$500.000), Pilkada Kota Palembang (Rp 19.886.092.800), dan Pilkada Lampung Selatan (Rp 500 juta).
Sementara dalam dakwaan kedua, Akil disebut menerima uang terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton (Rp 1 miliar), Kabupaten Pulau Morotai (Rp 2,989 miliar), Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp 1,8 miliar). Ia juga didakwa menerima janji pemberian Rp 10 miliar terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi jawa Timur.
Dalam dakwaan ketiga, Akil disebut telah meminta Rp 125 juta kepada Wakil Gubernur Papua periode tahun 2006-2011, Alex Hesegem.
Pemberian uang tersebut terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga.
Lebih lanjut, dalam dakwaan keempat, Akil disebut menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, sebesar Rp 7,5 miliar, yang diduga terkait dengan sengketa Pilkada Banten.
Sementara dalam dakwaan kelima dan keenam, Akil didakwa melakukan pencucian uang sebesar Rp60 miliar, saat menjadi anggota DPR dan Rp120 miliar saat menjadi hakim MK.