HarianBernas.com – Diskursus mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun empat tahun terakhir cukup hangat terjadi di level masyarakat. Perbincangan tersebut muncul dalam berbagai forum seperti rapat, diskusi, seminar, percakapan di sosial media hingga artikel dan berita di media massa.
Secara umum suara masyarakat dapat disimpulkan dalam sejumlah poin. Pertama soal sulitnya masyarakat mengakses dana keistimewaan yang jumlahnya cukup besar.
Kedua program-program keistimewaan yang dinilai belum menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat luas. Kegiatan yang dijalankan cenderung untuk pentas kesenian.
Ketiga lambatnya penyelesaian peraturan daerah keistimewaan.
Keempat belum jelasnya arah kebijakan keistimewaan kedepan.
Menanggapi poin pertama rupanya pemerintah DIY dan kabupaten/kota kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat. Program keistimewaan sejauh ini memang belum bisa memenuhi pengajuan by proposal langsung dari masyarakat ke pemerintah. Mekanisme perencanaan program dan implementasi dilakukan secara internal oleh dinas-dinas terkait.
Jika masyarakat ingin programnya difasilitasi maka harus dapat dimasukkan dalam rencana kegiatan dinas.
Karena sumber dana keistimewaan berasal dari APBD maka teknis pengajuan dilakukan H-2 atau 2 tahun sebelumnya.
Artinya jika sebuah program disetujui tahun 2017 ia baru bisa dilaksanakan 2019. Hal seperti dipaparkan diatas masih belum dipahami luas oleh masyarakat.
Selanjutnya, poin kedua harus diakui secara umum program keistimewaan memang belum bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat khususnya persoalan ekonomi.
Meskipun sesungguhnya kewenangan keistimewaan tidak secara ansich mengcover problem ekonomi namun sesungguhnya hal ini bisa dipenuhi dengan melakukan rekayasa program keistimewaan yang memberikan dampak multi player efek ekonomi.
Kebijakan yang mewajibkan pegawai negeri sipil pada hari-hari tertentu misalnya itu sangat efektif menghidupkan ekonomi pengrajin mulai dari blangkon, surjan, lontong, kamus, stagen, kain batik, jasa pemasangan sanggul hingga selop.
Ketiga soal lambatnya pembasan dan pengesyahan perdais. Empat tahun sejak UU Keistimewaan diundangkan DIY baru memiliki satu perdais induk dan perdais yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Masih ada tiga perdais yang menjadi pekerjaan rumah, yakni perdais kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.
Kabar terakhir perdais kebudayaan sudah dimasukkan ke DPRD namun dikembalikan ke pihak eksekutif untuk dilakukan perbaikan.
Masyarakat patut punya rasa pesimis keseluruhan perdais bisa selesai pada tenggat waktu 2017 melihat progress reportnya selama ini.
Point ke empat soal arah kebijakan keistimewaan. Konon kabarnya pemda sudah menyusun cetak biru kebudayaan yang memuat rencana strategis arah kebijakan program keistimewaan.
Akan tetapi sejauh ini dokumen tersebut praktis tidak pernah diketahui masyarakat. Menjadi tugas pemerintah untuk melakukan sosialisasi atasnya.
Apabila kita ingin semuanya mencapai kemanfaatan yang substansial, maka hemat saya keseluruhan diskursus yang dipaparkan di atas harus direncanakan dan diimplementasikan dengan tujuan keistimewaan DIY itu sendiri.
Apa yang dimaksud dengan tujuan keistimewaan? Dalam UU Keistimewaan DIY No 12 Tahun 2013 pasal 5 disebutkan tujuan keistimewaan adalah sebagai berikut.
Pertama mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Kedua mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.
Ketiga mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka NKRI.
Keempat menciptakan pemerintahan yang baik. Serta kelima melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
Kiranya tujuan keistimewaan ini harus dipahami semua stakholder. Harus selalu diingat dan menjadi fokus semua program-program yang hrndak disusin dan diimplementasikan.
Ibarat dari Jogja hendak berkendara ke Surabaya. Maka rute jalan dan kota yang hendak dilalui sudah tergambar jelas. Jangan sampai rute yang ditempuh kemudian ustru memutar arah bahkan menemui jalan buntu.
Oleh: Widihasto Wasana Putra
Ketua Sekretariat Bersama Keistimewaan DIY
