BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kasus Dugaan Suap Gubernur Sultra, KPK Panggil Eks Bupati Buton dan Kadis ESDM

KPK terus menelisik kasus dugaan korupsi pemberian IUP yang sudah menjadikan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka....

Senin, 26 September 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 25 September 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

BUTON, BERNAS.id – JAKARTA, HarianBernas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik kasus dugaan korupsi pemberian IUP, yang sudah menjadikan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka. Untuk mencari bukti – bukti tambahan guna melengkapi berkas penyidikan Nur Alam, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Buton, Sjafei Kahar.

“Terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji tersangka NA, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” terang Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, di Jakarta, Senin (26/9/16).

Selain memeriksa Kahar, dalam rangka mencari bukti-bukti tambahan guna melengkapi berkas penyidikan Nur Alam, penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Kadis ESDM Provinsi Sultra Burhanuddin.

Untuk diketahui, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2009-2014.

Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kab. Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

SK yang dikeluarkan kepada perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Billy Indonesia tersebut diduga dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atas perbuatannya, Nur Alam terancam 20 tahun penjara, sebab disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di lain pihak, atas penetapan tersangkanya tersebut, Nur Alam dikabarkan mengajukan gugatan praperadilan pada Jumat (16/9/16) karena menilai penetapan Nur Alam janggal.

Menurutnya, persoalan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dipersoalkan KPK pernah digugat oleh PT Prima Nusa Sentosa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun, katanya, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) dinyatakan bahwa penerbitan IUP sudah sesuai kewenangan dan prosedur. Berdasarkan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, penerbitan izin merupakan kewenangan gubernur. “Gubernur mempunyai hak mengeluarkan izin,” tegas dia.

Alasan lain, sampai saat ini KPK belum menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus yang menjerat kliennya.

Selain itu, adanya duplikasi penyelidikan kasus dengan Kejagung, sehingga melanggar UU KPK.

Lebih lanjut, papar dia, KPK juga belum pernah memeriksa Nur Alam selama penyelidikan. Padahal seharusnya, penetapan tersangka didahului dengan pemeriksaan. Di lain pihak, atas gugatan praperadilan tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan pihak Nur Alam. “Ya kita hadapi saja,” ujarnya di gedung KPK kemarin (20/9/16).

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan