JAKARTA, HarianBernas.com – Majelis hakim PN. Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis masing-masing 4 tahun pidana penjara, denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan terhadap staf Anggota Komisi V (non akif) Damayanti Wisnu Putranti, Dessy Ariyati Edwin dan temannya Julia Prasetyarini alias Uwi.
Hakim meyakini keduanya terbukti turut serta menerima uang suap senilai total Rp.8,1 miliar dari Diektur PT. Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, terkait program pembangunan jalan di Maluku dan Maluku utara yang difasilitasi Damayanti dan Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto.
“Menyatakan terdakwa Dessy Ariyati Edwin dan Juia Prasetyaroni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan beberapa kali sebagaimana dakwaan pertama,” terang Ketua Majelis Hakim Didik Riyono Putro, saaat membacakan amar putusan di PN.
Tipikor Jakarta, Rabu (7/9/16).
Putusan lebih rendah dari tuntutan JPU KPK sebelumnya, yang menuntut agar Dessy dan Julia divonis masing-masing 5 tahun penjara, dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan sesuai dakwaan pertama.
Dalam pertimbangannya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta alat bukti seperti keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa dinilai memenuhi semua unsur dalam dakwaan pertama, yakni Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Hakim meyakini, keduanya terbukti terlibat dalam perkara suap menyuap agar Damayanti mengusulkan kegiatan pelebaran Jalan Tehoru – Laimu dengan proyek senilai Rp 41 miliar, dan menggerakkan agar Budi Supriyanto (Anggota DPR lain), mengusulkan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama – Laimu di Maluku dengan nilai proyek Rp 50 miliar, melalui program aspirasi anggota Komisi V DPR.
Selain itu, keduanya juga dinilai terlibat agar program yang diinisiasi oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary tersebut, diharapkan dapat masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tahun anggaran 2016.
Nantinya jika proyek berjalan mulus, Amran menjanjikan kepada Damayanti, setiap anggota DPR akan mendapat fee atau komisi sebesar 6 persen dari setiap program aspirasi. Namun, karena pemberian duit rasuah ini melibatkan kedua staff Damayanti, Julia dan Dessy untuk mengurus fee bagi Budi Supriyanto, akhirnya disepakati, fee yang akan diterima seluruhnya berjumlah 8 persen.
“Perbuatan terdakwa menerima uang dari saksi Abdul Khoir sebesar 51.150 dolar Singapura dari dana aspirasi Damayanti dan juga menerima dari saksi Abdul Khoir sebesar 33 ribu dolar AS dari dana aspirasi Budi Supriyanto dan menerima uang Rp100 juta dari sisa dana kampanye Walikota Semarang dan Bupati Kendal maka unsur memenuhi hadiah telah terbukti,” papar hakim anggota M. Idris.
Dengan terpenuhinya semua unsur yang didakwakan, maka menurut hakim, keduanya harus dikenakan pidana penjara sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah yang sedang fokus pemberantasan korupsi.
Sementara hal yang meringankan, kedua terdakwa dinilai berlaku sopan dalam persidangan,memberikan keterangan yang jujur, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi,masih muda sehingga diharapkan memperbaiki diri,belum pernah dihukum, serta punya tanggungan keluarga anak masih kecil.
Selain itu, dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim yang terdiri dari Didik Riyono Putro, Casmaya, Fajar, M. Idris dan Suhartono juga mempertimbangkan Surat Keputusan Pimpinan KPK NO 910/01-55/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016 mengenai pemberian justice collaborator (pelaku yang bekerja sama) dengan penegak hukum.
Atas pemberian status JC tersebut, maka sebagia konsekuensinya, keduanya tidak dijatuhi hukuman maksimal, karena memiliki peran yang siginifikan dalam mebongkar kejahatan yang dilakukan Damayanti dan kawan-kawannya.
Menanggapi vonis yang dijatuhkan majelis hakim baik Dessy maupun Julia menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum banding. Kami menyatakan pikir-pikir,” ucap Julia singkat sembari terisak.
