BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

KPK Tetapkan Bupati Banyuasin dan 5 Pihak Lain sebagai Tersangka Suap

KP resmi menetapkan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan usai terjaring dalam OTT...

Senin, 5 September 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 4 September 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Jakarta, HarianBernas.com — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan, usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Minggu (04/09/16) kemarin.

Selain Ferdian, penyidik juga menetapkan lima pihak lian sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ijin proyek di dinas pendidikan Kabupaten Banyuasin.

??Sebagai pemberi ZM (Zulfikar Muharrami) disangka Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Kepada penerima YAF (Yan Anton Ferdian) , RUS (Rustami), UU (Umar Usman), K (Kirman), dan STY(Sutaryo) disangka Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP,?? terang Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Senin(05/09/2016).

Perihal adanya perkara suap menyuap tersebut, awalnya, Yan Anton Ferdian selaku Bupati Banyuasin membutuhkan dana sebesar Rp 1 miliar. Untuk merealisasikan hal tersebut, ia  kemudian menghubungi Rustami selaku Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Selain itu, ia juga meminta agar Rustami menanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Umar Usman, apakah bisa menyiapakan uang, sebab ia mengetahui betul di dinas pendidikan akan ada proyek yang besar.

Atas permintaan sang bupati,  Umar Usman bersama  Sutaryo, selaku Kasie Pembangunan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendikan, menghubungi  Zulfikar Muharrami selaku  Direktur CV.

Putra Pratama.

Atas permintaan tersebut, pihak pengusaha pun menyetujui permintaan sang bupati dan  merealisasikan permintaan tersebut melalui Kirman, selalu pihak swasta yang menjadi pengepul uang. Adapun uang sendiri telah diberikan pada 1 September sebesar Rp.299.800 juta, kemudian pada 2 September sebesar 11.200 dolar AS atau setara dengan Rp 150 juta, serta  uang sebesar Rp.531.600 juta.

Namun, naas, setelah uang diterima, Bupati Banyuasin dan dan kelima pihak lain yang terlibat perkara dugaan suap menyuap tersebut ditangkap oleh Tim Satgas Penindakan KPK.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan