BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ahok Kembali Tegaskan Usulan Kontribusi Tambahan 15 Persen Mengacu pada Kepres

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir sebagai saksi?pada sidang lanjutan perkara suap dengan terdakwa mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta....

Senin, 5 September 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir sebagai saksi?pada sidang lanjutan perkara suap dengan terdakwa mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta"

🗓️ Dipublikasikan pada 4 September 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA,  HarianBernas.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir sebagai saksi pada sidang lanjutan perkara suap dengan terdakwa mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/9/16). 

Di awal sidang, salah satu pertanyaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni terkait usulan kontribusi tambahan sebesar 15 persen di Raperda Reklamasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Apakah kontribusi tambahan dapat diambil sebelum Raperda Reklamasi disahkan di DPRD DKI Jakarta?” tanya seorang jaksa.

Ahok menjawab, kondisi itu bisa saja terjadi, tergantung perjanjian yang disepakati. “Saya sampaikan tahun 2014 ke pengembang 'Anda bisa bayar di depan dan belakang',” timpal Ahok di hadapan majelis hakim, Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/9/16).

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu pun menjelaskan, besaran kontribusi tambahan yang dia usulkan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Kan ada Kepresnya. Kalau anda (perusahaan reklamasi) membayar kami lebih lama, silakan saja,” imbuhnya. 

Namun, dia kembali menambahkan, kerugian akan didapat bila pengembang reklamasi enggan membayar kontribusi tambahan di awal. Sebab besarannya akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. 

“Anda akan lebih rugi bisa saran akan dikali di tahun berikutnya.

Makanya dia mendorong barang lebih cepat,” katanya lagi.

Salah satu kontribusi tambahan, menurutnya, sudah dicontohkan oleh anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land (APL), yakni PT Muara Wasesa Samudra selaku pengembang reklamasi Pulau G. Berupa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Daan Mogot, Jakarta Barat, dan Muara Baru, Jakarta Utara. 

“Sudah serah terima rusun di Daan Mogot, Muara Baru, dari PT.

Muara Wisesa dia anak perusahaan Agung Podomoro Land. Termasuk beberapa jalan inspeksi,” paparnya. 

Ahok lantas mengaku terkejut dengan terjadinya kasus dugaan suap yang juga menjerat mantan Presiden Direktur PT APL, Ariesman Widjaja ini. Sebab, menurutnya, dalam perjanjian tahun 2014 antara pengembang reklamasi dan Pemprov DKI tidak ada satupun pihak berkeberatan dengan besaran kontribusi tambahan 15 persen.

“Nggak ada yang keberatan, semua (pengembang) iya iya semua.

Makanya saya kaget begitu ada kasus (suap Raperda Reklamasi) seperti ini,” tandasnya.

Dalam perkara ini, Sanusi didakwa menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Ariesman. Selain itu juga diduga melakukan pencucian uang sebesar Rp45,28 miliar.

Selain Ahok dihadirkan pula saksi lainnya, staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja. Kemudian JPU KPK juga memanggil Dameria Hutagalung selaku Kepala Sub Bagian Raperda di DPRD DKI Jakarta, dan Heru Wiyantoko selaku Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta sebagai saksi. 

Ahok dan Sunny sebelumnya pun pernah menjadi saksi, Senin (25/7/2016), untuk terdakwa Ariesman dan asisten pribadi Ariesman, Trinanda Prihantoro.

Bekas bos PT APL itu sendiri sudah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sementara, Trinanda Prihantoro divonis 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. Keduanya dianggap terbukti menyuap Mohamad Sanusi secara bertahap sebesar Rp2 miliar.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan