BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

KPK: 11 Ribu Usaha Pertambangan Bermasalah

Kegiatan koordinasi dan supervisi KPK di bidang pencegahan SDA yang dilakukan sejak 2014 terdapat sekitar 11 ribu usaha pertambangan bermasalah....

Selasa, 30 Agustus 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 29 Agustus 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Ketua Tim Gerakan Nasional Penyelamatan SDA KPK Dian Patria mengatakan, dari kegiatan koordinasi dan supervisi KPK di bidang pencegahan sumber daya alam (SDA) yang dilakukan sejak 2014 silam, terdapat sekitar 11 ribu usaha pertambangan bermasalah.

Hal itu diungkapkan Dian, di sela-sela acara diskusi dengan tajuk “Pencegahan Korupsi di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara”.

“Kita punya data sangat detail, hampir 11 ribu jenis pertambangan mulai dari tidak punya NPWP 24%, tumpang tindih dengan kawasan hutan, tidak punya izin pinjam pakai, tidak melakukan kewajiban keuangan 70% dari 11 ribu usaha pertambangan,” di kantor KPK Jakarta, Selasa (30/8/16).

Menurut Dian, adanya permasalahan tersebut muncul karena ketidak hati-hatian kepala daerah dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP). “Kenapa bisa begitu? Artinya dari kacamata kami, dalam pemberian izin tidak dilakukan dengan prudence, hati-hati, tidak dicek syarat-syaratnya,” kata Dian.

Lebih lanjut, menurutnya, jika dikaji lebih mendalam, maka ada faktor penyebab lain yang menjadikan banyaknya masalah usaha pertambangan, yakni perihal adanya “IUP Pilkada”. “Jadi ada IUP yang tumbuh meledak (ketika) mau Pilkada. Istilahnya untuk money politik, bisa juga by design,” paparnya.

Selain itu, jika ingi digali lagi, menurut Dian, maka akan terungkap lagi betapa bobroknya sektor pertambangan di Indonesia.

“Kalau mau digali lagi koordinasi antara stake holder baik itu kementerian kehutanan atau kementerian pertambagan, itu mereka pegang data masing-masing.

Dari Juni 2014, mereka sharing data mana yang kawasan hutan, yang mana izin usaha pertambangan.

Makin kelihatan lagi, bahwa ada 4,9 juta hutan lindung di izin usaha pertambangan tanpa izin pinjam pakai sebagian besar, dan 1,3 juta hutan konservasi yang tidak boleh sama kegiatan apapun di tempati oleh IUP, itu faktanya,” tegas Dian.

Dengan adanya hal itu, maka ia berharap ribuan IUP bermasalah segera dicabut, agar tidak ada terjadi peluang korupsi lagi yang tumbuh. “Kedepannya, harapannya IUP yang benar saja yang eksis di negeri ini,” harapnya.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan