HarianBernas.com – Buku Teks Pelajaran (BTP) merupakan nafas paling penting di sekolah. Buku menjadi cerminan kualitas pendidikan di sebuah sekolah. Namun realitas keberadaan BTP di sebuah sekolah yang dipakai siswa banyak yang tidak mengetahui.
Wali murid rela merogoh kocek berkisar Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000, sebagaimana yang dialami penulis sendiri. Berarti satu BTP berharga Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000.
Agar dapat mengakses BTP murah dan berkualitas, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 8 Tahun 2016. Dengan Permen tersebut, BTP harga tinggi dipangkas sehingga sekolah dapat membeli buku langsung ke lapak online yang disebut e-catalouge.
Dengan begitu pungli atau mark up harga BTP dapat dihindari.
Jenis dan harga buku resmi yang sudah memenuhi standar kualitas dapat dilihat di http://e-katalog.lkkp.go.id. Dalame-catalouge resmi yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKKP) harga termahal BTP hanya Rp. 23.500. Permasalahannya adalah, mengapa masih ada sekolah yang menggunakan buku mahal dan tidak lulus uji mutu?
Terabaikan
Setiap penerbit sebenarnya harus mendaftarkan BTP yang dibuatnya (Permedikbud No 96 Tahun 2013 pasal 8) kepada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).
Hal ini harus dilakukan agar BTP yang beredar sesuai dengan maksud dan tujuan Kurikulum 2013 (K-13), yang juga agar isi dari buku tersebut tidak memuat hal-hal yang terlarang seperti isu SARA, pornografi, kekerasan, dan sebagainya.
Hal ini bukti bahwa pemerintah serius menangani BTP.
Setelah BTP yang diusulkan penerbit tersebut lulus seleksi, lalu Pemerintah membeli hak cipta BTP tersebut, meskipun ada sebagian Penerbit yang tidak ingin BTP yang diajukan dibeli hak ciptanya. BTP yang sudah lulus seleksi akan mendapatkan sertifikat dari BSNP yang harus dicantumkan di cover belakang BTP.
BTP yang dibeli hak ciptanya oleh Pemerintah akan ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harus dicantumkan di cover bagian belakang (Permendikbud No 8 Tahun 2016) sehingga tidak ada lagi pungli dalam distribusi.
Untuk menjaga mutu buku, masyarakat pun diberikan wewenang menyampaikan aduan jika buku yang beredar tersebut terdapat permasalahan, secara prosedural seperti melalui [email protected] (Permen No 8 Tahun 2016 Pasal 10).
Sistem yang digunakan pemerintah ini sebenarnya ada kaitannya dengan BOS. Sebab untuk mengakses e-catalouge, pasworddan username yang digunakan sekolah adalah yang sesuai dengan BOS juga. Dengan begitu pemerintah mudah memantau, mana sekolah yang menggunakan sistem ini dan mana yang tidak.
Untuk mengawal kebijakan ini, pemerintah juga mengeluarkan sanksi bagi sekolah yang masih menggunakan buku ilegal, atau buku yang tidak lulus sertifikasi BSNP.
Sanksi tersebut adalah; a) rekomendasi penurunan peringkat akreditasi; b) penangguhan bantuan pendidikan; c) pemberhentian bantuan pendidikan; d) rekomendasi atau pencabutan izin operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan wewenang (Permendikbud No 8 Tahun 2016 Pasal 10).
Dugaan Mafia Buku
Di lapangan masih saja ada sekolah, baik swasta maupun negeri yang menggunakan BTP yang tidak lulus seleksi. Tentu saja hal ini merugikan siswa, wali murid, dan sekolah. Siswa akan mendapatkan materi di luar standar mutu dan kurikulum nasional, pelajaran yang berisiko melanggar etika dan perundang-undangan, serta isi BTP yang tidak sejalan dengan UNAS.
Wali murid akan terbebani dengan biaya buku yang mahal, dan sekolah terancam kena sanksi berat.
Penyebabnya pertama, ketidaktahuan pihak sekolah terhadap peraturan tersebut. Jika ini alasannya maka pemerintah harus mensosialisasikan peraturan tersebut sehingga benar-benar sampai kepada sekolah-sekolah. Kedua, ada pihak-pihak baik resmi (dengan persetujuan sekolah) maupun tidak resmi (proyek individu) yang mengambil keuntungan di balik lemahnya pengawasan pemerintah di lapangan.
Rabat dan fasilitas yang diberikan oleh pihak penjual buku kepada pihak-pihak tersebut merupakan bukti adanya mafia BTP di sekolah. Ketiga, apatisnya masyarakat terhadap masalah ini. Adanya peraturan ini semoga membuka pemahaman dan menggugah kesadaran masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan di lapangan.
Pungli di sekolah apa pun bentuknya, termasuk BTP harus dihindarkan.
Sebab hal tersebut membuka peluang praktek korupsi dan komersialisasi pendidikan. Dinas Pendidikan, masyarakat secara umum, dan orang tua murid khususnya, mempunyai kepentingan mengawal tata kelola ini di lapangan.
Oleh: Hatib Rahmawan
Koordinator Program Lembaga Pendidikan untuk Indonesia (PUNDI)
